NYATANYA.COM, Sragen – Sebanyak 11 sekolah di Kabupaten Sragen yang terdiri dari TK, SD, dan SMP ditunjuk sebagai Sekolah Penggerak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
Sekolah penggerak merupakan salah satu program Merdeka Belajar dari Kemendikbud, dimana sekolah memberikan keleluasaan bagi guru untuk menggunakan kreativitas dalam mengajar guna mencapai pelajar Pancasila.
Komisi X DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Sragen guna memastikan kelancaran kesiapan sekolah penggerak tersebut.
“Bagaimana cara guru penggerak ini mengajar yang lebih kreatif. Yang membuat anak-anak ini pikirannya merdeka dan tidak akan merasa bosan dengan cara belajar mengajar yang baru,” terang Wakil Ketua Komisi, Agustina Wilujeng Pramestuti didampingi Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati usai rapat di Aula Citrayasa Rumah Dinas Bupati Sragen, Jumat (3/8/2021).
Menurut Agustina, proses pembelajaran harus mengikuti perkembangan zaman. Dimana ilmu tidak hanya didapatkan dari buku dan kamus, tetapi juga bisa didapat dengan memanfaatkan teknologi.
“Supaya metode belajar itu bisa up to date, tidak melulu itu itu saja yang diajarkan. Tidak dengan pola yang sama. Sekarang ini sudah canggih bagaimana menggunakan handphone. Misalnya bagaimana mengenali daun tidak perlu membuka buku atau kamus, cukup dengan menggunakan kamera, nanti akan diketahui ini daun apa dan nama latinnya,” terangnya.
Saat ini guru-guru yang ditunjuk di Sekolah Penggerak tengah melaksanakan Bintek selama 8 hari.
Di Jawa Tengah sendiri, pada paruh pertama tahun 2021 sekolah penggerak sudah dilaksanakan di Temanggung dan Purbalingga. Di semester kedua ini wilayah Solo Raya baru akan dilaksanakan di Kabupaten Klaten dan Sragen.
Menurutnya, beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan sekolah penggerak telah mendapatkan hasil yang bagus.
Lebih lanjut, Agustina menyampaikan sekolah penggerak bisa dilakukan saat pertemuan tatap muka. Pihaknya akan melakukan pengawasan guna memastikan apakah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian anggaran untuk sekolah penggerak nantinya semua berasal dari Kemendikbud. (*)
