Home / News

Selasa, 26 April 2022 - 18:29 WIB

Aduan THR Jateng Capai 110 Laporan, Pengawas Ketenagakerjaan Ambil Tindakan

Foto: Diskominfo Jateng

Foto: Diskominfo Jateng

NYATANYA.COM, Semarang – Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah mulai melakukan penindakan terkait pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran 2022.

Hingga Selasa (26/4/2022), tercatat ada 110 aduan terkait THR, yang diterima posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jateng.

Kepala Disnakertrans Jateng Sakina Rosellasari mengatakan, aduan tentang pemberian THR semakin banyak menjelang lebaran. Dari pertengahan April, aduan yang masuk hanya 22 laporan, lalu berkembang menjadi 78 laporan di hari Minggu (24/4/2022).

“Senin (25/4/2022) kemarin ada tambahan jadi total 110 aduan yang masuk ke Posko THR Provinsi Jawa Tengah. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan aduan tersebut,” ujarnya, saat melakukan monitoring pemberian THR, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga, Selasa (26/4/2022).

Sakina menyebut, sesuai peraturan, THR diberikan perusahaan maksimal tujuh hari sebelum hari lebaran atau tanggal 25 April 2022.

Jika melebihi tenggat tersebut, artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI no M/1/HK.04/IV/2022. Selain itu, perusahaan juga dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan.

Ditambahkan, sesuai peraturan THR pekerja di tahun ini harus diberikan penuh sesuai regulasi. Bagi pekerja yang telah mencapai masa satu tahun, harus diberi satu kali gaji. Sedangkan yang belum mencapai masa kerja satu tahun, diberikan secara proporsional.

Ia menyebutkan, aduan pekerja yang masuk ke posko THR rerata mengeluhkan pembayaran yang telat atau dicicil. Selain itu, ada keluhan THR yang dibayar tidak sesuai ketentuan, atau bahkan tidak memberikan tunjangan.

Baca juga   Tak Mampir di Warung, Ganjar Pilih Makan Bekal di Parkiran

“Kami tanggal 26 (April) menerjunkan pengawas. Kemudian mereka akan mengeluarkan nota riksa. Nota itu harus direspon dalam waktu tujuh hari. Jika tidak dipenuhi nanti akan ada nota riksa 2, jangka juga tujuh hari. Kalau tidak ada respon, baru ada sanksi administrasi sesuai regulasi PP 36/ 2021,” jelasnya.

Sakina membeberkan, sesuai peraturan, sanksi administrasi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha. Adapula pemberhentian usaha sebagjan atau keseluruhan alat produksi, sampai dengan pembekuan usaha.

Ditambahkan, pemberian sanksi tidak serta merta mengugurkan kewajiban pemberian THR. Bahkan, perusahaan bisa dikenakan denda sebesar lima persen dari jumlah THR yang diterima setiap buruh.

Besaran denda lima persen tersebut, nantinya bisa dikelola oleh serikat pekerja demi kesejahteraan pekerja.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng Mumpuniati mengatakan, rerata perusahaan yang masih belum membayarkan THR pekerja beralasan terdampak Covid-19.

“Alasan mereka rata-rata karena terdampak Covid-19. Selain itu juga cash flow, uangnya diputar untuk kegiatan yang lain. Tapi mereka berjanji untuk membayar,” sebutnya.

Unik, sapaanya, menyebut, tahun ini banyak di antara perusahaan yang menunda pembayaran THR berasal dari sektor garmen. Perusahaan-perusahaan ini, rerata memiliki banyak pekerja.

Baca juga   Bantu Entaskan Stunting di Karanganyar, Bank Jateng Ambil Bagian Salurkan Bantuan PMT

Dia mengungkapkan, perusahaan yang paling banyak diadukan berasal dari Surakarta dan Kota Semarang. Bahkan, ada satu perusahaan yang diadukan berkali-kali oleh pekerjanya.

Apresiasi Perusahaan Tertib

Meskipun aduan terkait THR di Jateng mencapai 110 laporan, namun adapula perusahaan yang tertib aturan. Perlu diketahui, di Jateng ada 32.584 perusahaan skala kecil menengah dan besar.

Data itu berdasar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan Online (WLKP). Dari jumlah tersebut ada sekitar 5.000 perusahaan besar.

Seperti terlihat dalam pantauan THR yang dilakukan Disnakertrans Jateng, pada Selasa siang. PT SAMI di kawasan industri Tugu Semarang, bahkan telah memberikan hak pekerja pada pertengahan April 2022, untuk 3.632 orang pekerja.

“Kami berikan THR dua minggu sebelum hari raya. Kami transfer, sesuai regulasi. Total THR yang kita berikan kurang lebih Rp11 miliar,” ujar Direktur PT SAMI Semarang Mansur Isnaeni.

Hal serupa diungkapkan HRD PT Perindustrian Bapak Djenggot Dodi Prasetyo. Ia menyebut, telah membayarkan THR pekerja yang berjumlah 263 orang.

“Total yang diberikan sekitar Rp500 juta. Bahkan untuk yang telah bekerja di atas satu tahun, kami berikan 125 persen, dari regulasi,” tuturnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jateng Yulianto Prabowo mengapresiasi hal tersebut. Ia mengucapkan terima kasih, karena perusahaan telah menyalurkan hak pekerja.

(N1)

Share :

Baca Juga

Menhan Prabowo bersama Menhan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin. (Biro: Humas Setjen Kemhan)

News

Menhan Prabowo Hadiri Pertemuan Multilateral Menhan AS-ASEAN, Harapkan Kelanjutan Kerja Sama yang Baik
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Istimewa)

News

Ketua DPR RI : “Kerja Legislasi DPR Tak Semata Kuantitas Tapi Soal Kualitas…”
Sumadi, Penjabat Wali Kota Yogyakarta. Foto: Ist

News

Ini Profil Sumadi, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Gantikan Haryadi Suyuti
Sebanyak 3.175 orang tenaga kesehatan telah disebar pada 194 titik pengungsian di delapan kecamatan pascagempa M5,6 Cianjur, Jawa Barat, untuk mendukung pelayanan kesehatan warga terdampak. Foto: Kemenkes RI

News

Sebanyak 3.175 Tenaga Kesehatan Tersebar di 194 Titik Pengungsian Gempa Cianjur
Foto: MC.TMG

News

Kualitasnya Terbaik di Dunia, Pengusaha Hutan Belajar Budidaya Vanili di Temanggung
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Dok/InfoPublik)

News

Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Waspada Hadapi Kenaikan Kasus Omicron
Kerusuhan usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu (1/10/2022). ANTARA/ Ari Bowo Sucipto

News

Dubes Inggris Berduka Cita atas Korban Kerusuhan Sepak Bola di Kanjuruhan Malang
Ilustrasi: nyatanya.com

News

Varian Deltacron Belum Terdekteksi di Indonesia