Home / News

Kamis, 6 Januari 2022 - 16:50 WIB

Akibatkan Kemacetan, Aksi Demo Tolak Bendungan Bener Dikecam Warga Yogya

Aksi unjukrasa yang digelar Gempadewa Purworejo mendapat kecaman warga Yogya. (Foto: Zainuri Arifin).

Aksi unjukrasa yang digelar Gempadewa Purworejo mendapat kecaman warga Yogya. (Foto: Zainuri Arifin).

NYATANYA.COM, Yogyakarta – Sejumlah kalangan masyarakat, tokoh dan kelompok organisasi massa (ormas) di Yogyakarta menyampaikan kekesalan, kekecewaan dan rasa prihatinnya sekaligus memberikan kecaman atas  aksi unjukrasa yang dilakukan oleh sekelompok warga dari Desa Wadas, Bener, Purworejo, yang menamakan diri  komunitas Gempadewa.

Kelompok tersebut, Kamis (6/1/2022) menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasinya dalam menolak dibangunnya Bendungan Bener yang merupakan program nasional di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta.

Kedatangan rombongan peserta aksi unjukrasa dari Purworejo sejak pukul 12.30 Wib langsung melakukan longmarch dari jembatan layang Janti menuju Kantor BBWS yang berjarak sekitar 200 meter. Peserta berjumlah kuranglebih 100 orang berjalan sembari berorasi. Tak ayal aksi itu menyedot perhatian pengguna jalan hingga mengganggu arus lalulintas.

Sementara, pihak kantor BBWS yang belum menerima tembusan surat pengajuan audensi maupun surat ijin aksi dari kelompok komunitas warga yang menolak proyek nasional pembangunan Bendungan Bener pun tidak dapat menerima kehadiran peserta aksi.

Baca juga   PTUN Tolak Gugatan Warga Wadas, Pemprov Jateng Rangkul Semua Masyarakat

Akibatnya, peserta aksi pun menutup akses jalan. Kemacetan panjang tak terhindarkan. Nyaris pengguna jalan terlibat bentrok dengan peserta aksi unjukrasa. 

“Sebenarnya unjuk rasa bertujuan baik yakni menyuarakan aspirasi rakyat. Namun, sayangnya aksi semacam ini dinilai sebagai peluapan emosi yang tidak terkendali. Oleh sebab itu, elemen masyarakat diajak untuk bersikap dewasa mungkin dalam mengatasi permasalahan yang ada. Terlebih, kebebasan dalam menyalurkan aspirasi baik lisan dan tertulis telah diatur di UUD 1945 dan UU RI Nomor 9 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang,” kata Haryanto warga Kalasan, Sleman pengguna jalan yang terjebak dalam kemacetan panjang akibat unjukrasa.

Hal senada juga disampaikan sejumlah ketua ormas di Yogyakarta. Ketua Organisasi Massa (Ormas Forum Komunikasi Jogja Rembuk (FKJR) yang akrab disapa Mbah Dal bahkan sangat mengecam dilaksanakan aksi unjukrasa kali ini, yang dilakukan oleh kelompok Gempadewa.

Baca juga   OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan Hingga 2023

“Jujur kami warga Yogyakarta mengecam aksi tersebut. Kehadiran mereka telah membuat tidak nyaman masyarakat Yogya. Aksinya terkesan tidak terkendali dan , mengganggu kepentingan umum. Apalagi mereka bukan orang Yogya yang tidak memiliki kepentingan terhadap Kota Yogya,” kata Mbah Dal.

Ia juga menambhakan, bahwa dalam peraturan tersebut sangat jelas bahwasanya masyarakat diberi kebebasan menyampaikan pendapat tetapi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebebasan ini telah dijamin oleh negara tapi tidak boleh dilakukan secara anarkis.

Harus ada kewajiban bagi yang melakukan demonstrasi seperti menghormati hak-hak orang lain dan menjaga keamanan dan ketertiban demi menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

“Lha ini, peserta aksi dari luar Yogya, aksinya tidak ada kepentingan untuk Yogya. Tidak memiliki izin dari Kepolisian, membuat macet jalan, mengganggu ketertiban umum. Jujur kami sampaikan kami tidak akan tinggal diam, jikalau kegiatan serupa dilakukan kembali. Yogya kota budaya yang memiliki kearifan lokal, budaya santun,” kata Ketua FKJR. 

(N2)

Share :

Baca Juga

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat menerima kunjungan Walikota Padang Hendri Septa. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

News

Walikota Padang Belajar Penataan Wisata Heritage di Kota Yogya
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi saat mengunjungki pengungsi gempa bumi di Rawa Bajul Kelurahan Pojoksari, Semarang. (Foto: Diskominfo Kab Semarang)

News

Tinjau Tenda Pengungsi, Kapolda Jateng Pastikan Tak Ada Kerusakan Berat Akibat Gempa Bumi
Kapolres Magelang AKBP Mochammad Sajarod Zakun. (Foto: Istimewa/beritamagelang)

News

Amankan Arus Mudik, Kepolisian Gelar Operasi Ketupat Candi Selama 14 Hari
Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Tebelian di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) Rabu (8/12/2021). Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi mengenakan jaket bomber motif Dayak Sintang yang dibelinya di salah satu stan UMKM di sudut ruang bandara. (Foto: Tangkapan Layar BPMI)

News

Resmikan Bandara Tebelian, Presiden: Pembangunan Saat Ini Indonesia Sentris
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Pemda DIY Terus Maksimalkan Fasilitas Penanganan Pasien Covid-19
Mendag Muhammad Lutfi, menyatakan bahwa izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan adalah pada 2018, untuk keperluan cadangan beras pemerintah. Selama tiga tahun selanjutnya, pihaknya tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum. (Foto: Setpres BPMI)

News

Sudah 3 Tahun Pemerintah Tidak Menerbitkan Izin Impor Beras
Bupati Kendal Dico M Ganinduto memantau pelaksanaan vaksinasi di Stadion Utama Kebondalem. (Foto:Diskominfo Kendal)

News

Baru 50 Persen, Kendal Kejar Target Vaksinasi 800 Ribu Orang
Ilustrasi. Kementerian Kesehatan menambah jumlah imunisasi rutin wajib di Indonesia yang merupakan program pemerintah, dari 11 vaksin menjadi 14 vaksin. (Foto: Kemenkes)

News

Kemenkes Tambah Jumlah Imunisasi Rutin, dari 11 Menjadi 14 Vaksin, Apa Saja Ya?