NYATANYA.COM, Surabaya – Ribuan Massa buruh di Jawa Timur menggelar aksi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (6/9/2022).
Saat melakukan aksi, perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur beraudiensi dengan perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrana) Jatim, Himawan menyampaiakan 5 kesepakatan permintaan buruh Jatim.
“Pertama, pemerintah Jatim diminta untuk melakukan evaluasi terhadap UMK 2022, dengan mempertimbangkan inflasi Jatim hari ini. Kedua, kriteria bagi penerima bantuan 2 persen dari dana alokasi UMKM,” kata Himawan, saat beraudiensi dengan massa buruh.
Kemudian, Himawan menyampaikan, permintaan ketiga yakni pekerja yang dalam proses PHK dan tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan yang upahnya dibawah Rp3,5 juta.
“Disnaker diminta segera melakukan evaluasi terhadap nota pengawas tentang upah lembur dari PT Indomarko, Jember, dan melakukan sidak ke PT agro langgeng dan lusiana,” jelasnya seperti dikutip dari selalu.id.
Lalu keempat, Pemprov Jatim diminta alokasikan dana untuk iuran BPJS Kesehatan bagi orang miskin yang diambil dari ABPD Provinsi Jatim,
“Terakhir buruh Jatim meminta kepada pemerintah pusat, untuk meninjau kembali kenaikan BBM,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPW FSPMI Jatim, Jazuli menyampaikan, pihaknya meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendengarkan sikap terhadap rakyatnya.
“Kedua, inflasi hari ini terus melambung, apalagi inflasi terkait dengan kebutuhan pokok, sudah menembus hampir 15 persen. Kita ingatkan pada Gubernur, Oktober dan November 2021 beliau telah menandatangani yang namanya UMK 2022,” ujarnya.
Jazuli menyampaikan, dampak kenaikan harga BBM juga meminta meluncurkan bantuan kepada elemen masyarakat OJol atau Ojek Konvensional.
“Lihat buruh Gresik, ribuan orang dijadikan korban PHK, itu wajib Gubernur meluncurkan yang namanya program untuk penanggulangan PSU, dan juga tempat-tempat lain,” jelasnya.
“Kita kawal, seminggu lagi kita akan lihat, ada respon gak gubernur kita. Namun kalau tidak ada respon, maka tidak pilihan. Kami akan instruksikan kepada temen-teman untuk kuras pabrik di Jatim, kami turun ke jalan,” tegasnya.
(Ade/SL1/N1)
