NYATANYA.COM, Jepara – Aparatur Sipil negara (ASN) diminta untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar. Terlebih, jika menemui warga sekitar yang mencerminkan sikap-sikap anti Pancasila dan radikalisme.
Hal itu disampaikan Bupati Jepara Dian Kristiandi pada kegiatan pembinaan mental ASN di lingkungan Pemkab Jepara, di SMP Negeri 1 Pecangaan, Selasa (15/2/2022).
Menurutnya, para ASN harus berani mengambil sikap jika menemukan warga di lingkungan sekitar yang bersikap mengarah ke arah radikalisme.
“Selama ini, yang terjadi jika mendapati kekeliruan, kita seringnya membiarkan lantaran alasan ewuh atau tidak enak. Padahal jika dibiarkan, maka paham-paham anti Pancasila dan radikalisme ini akan semakin menyebar dan mendoktrin,” ungkap Andi, sapaan akrabnya.
Disampaikan, sebelumnya dia baru saja bertemu dengan istri salah satu terduga teroris yang merupakan warga Jepara. Andi berpesan, agar masyarakat tidak menjauhi mereka atau bahkan mengucilkan.
“Tapi ikut merangkul, agar mereka tidak tersesat lebih jauh,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, bupati meminta kepada para ASN yang sebagian besar guru, untuk menanamkan wawasan kebangsaan kepada para siswa sejak dini. Sebab, serbuan paham anti Pancasila kini sudah dilakukan secara sistematis.
“Wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila harus terus dikuatkan. Hal ini agar ASN paham bagaimana cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan,” tandasnya.
Terkait dengan pandemi Covid-19, bupati meminta penyelenggara pendidikan serius menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM).
Dirinya tidak ingin di tengah sedang naiknya kasus penularan Covid-19, terjadi lagi klaster sekolah sebagaimana beberapa waktu lalu.
“Jangan sampai ada lagi klaster sekolah di Jepara. Saat ini, kasus positif mencapai 437 kasus. Semoga ini tidak semakin meluas dan bisa dikendalikan,” jelas bupati.
Ditambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap PTM yang saat ini berjalan. Jika memang nanti kondisinya sudah tidak memungkinkan dan tidak bisa dikendalikan, maka PTM bisa dihentikan kembali.
“Semuanya harus berdisiplin. Jangan sampai kerja keras yang selama ini kita lakukan sia-sia dengan munculnya kasus penularan di sekolah,” jelasnya.
(*/N1)
