Home / News

Jumat, 6 Agustus 2021 - 06:16 WIB

Asyiiik! Pemkot Yogya Hapus Sanksi Denda Tunggakan PBB

Di tengah masyarakat berat jalani hidup di tengan pandemi, Pemkot Yogyakarta kembali menghapus sanksi denda tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. (Ilustrasigrafis: Pemkot Yogya

Di tengah masyarakat berat jalani hidup di tengan pandemi, Pemkot Yogyakarta kembali menghapus sanksi denda tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. (Ilustrasigrafis: Pemkot Yogya

NYATANYA.COM, Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan yang meringankan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Seperti tahun lalu, Pemkot Yogyakarta kembali menghapuskan sanksi denda tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan pada tahun ini. Kebijakan penghapusan sanksi denda tersebut berlaku sejak 1 Agustus sampai 31 Desember 2021.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa mengatakan latar belakang kebijakan penghapusan denda tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan itu adalah kondisi masyarakat masih dalam masa pandemi Covid-19. Di samping itu bulan Agustus bertepatan dengan momentum peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Dengan kebijakan penghapusan denda tunggakan PBB diharapkan dapat meringankan wajib pajak. Ini sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajibannya,” kata Wasesa dalam keterangan resminya, Kamis (5/8/2021).

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2021 tentang penghapusan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan PBB perdesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta.

Baca juga   Zona Merah, Klaten Stop Hajatan dan Tutup Seluruh Objek Wisata

Perwal itu mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan yakni Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghapuskan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

“Penghapusan sanksi administratif berupa denda atas PBB Perdesaan Perkotaan ini untuk tunggakan pembayaran PBB mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 2020,” tambahnya.

Sesuai ketentuan, setiap wajib pajak PBB Perdesaan Perkotaan yang terlambat memenuhi kewajibannya membayar pajak akan dikenai sanksi. Bentuk sanksi berupa denda sebesar 2 persen per bulan dari nilai ketetapan dengan maksimal denda adalah 48 persen.

Berdasarkan data BPKAD Kota Yogyakarta, potensi nilai tunggakan pembayaran PBB sejak 1994 hingga 2020 mencapai sekitar Rp 103 miliar. Sedangkan realisasi pembayaran tunggakan sampai Juli 2021 tercatat sekitar Rp 5,8 miliar. Untuk realisasi penerimaan PBB di Kota Yogyakarta tahun 2021 mencapai sekitar Rp 26,6 miliar.

Baca juga   Pemkot Yogya Canangkan PKK Bangga Kencana Kesehatan

“Kami harap masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi denda tunggakan PBB ini. Wajib pajak bisa membayar PBB tepat waktu dan tidak perlu menunggu mendekati jatuh tempo 30 September. Pelayanan pembayaran PBB kini juga semakin dimudahkan melalui berbagai bank,” jelas Wasesa.

Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta dapat dilakukan melalui berbagai bank, di antaranya BPD DIY, Bank Jogja, BNI, BRI, dan Kantor Pos di seluruh Indonesia.

Termasuk melalui market place Tokopedia dan dompet digital Gopay, sehingga wajib pajak PBB yang tidak berada di Yogyakarta dapat memenuhi kewajibannya. (*)

Share :

Baca Juga

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: kemendagri.go.id)

News

Kemendagri Dorong Pengembangan Era Satu Data
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Tangkapan Layar/Putri)

News

Catat Lur, Vaksin Booster Covid-19 Dimulai 12 Januari 2022
Ilustrasi kedatangan vaksin di Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: InfoPublik)

News

Tahap ke-92, Vaksin AstraZeneca Donasi Jepang Sore Ini Tiba di Indonesia
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar. (Foto: Diskominfo Jateng)

News

PTUN Tolak Gugatan Warga Wadas, Pemprov Jateng Rangkul Semua Masyarakat
Satlantas Polres Blora melakukan operasi terkait penggunaan knalpot blombongan alias tak sesuai standar. Hal ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang terganggu akibat suara bising knalpot blombongan. (Foto: MC Kab. Blora)

News

Satlantas Polres Blora Jaring 180 Motor dengan Knalpot Blombongan
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Kasus Pertama Omicron, Diduga WNI yang Tiba dari Nigeria
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X meninjau pelaksanaan vaksin massal dosis ketiga bagi pendukung tenaga kesehatan dan tenaga penunjang layanan Covid-19. (Foto: Humas Pemda DIY)

News

Pemda DIY Gelar Vaksinasi Massal Dosis Ketiga
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan pedagang kaki lima dan pemilik warung di Aula Dharmawangsa Kodim 0735/Surakarta, Selasa (12/10/2021). (Foto:MC Surakarta)

News

2.500 Pedagang Kaki Lima dan Warung di Solo Terima Bantuan Tunai