Home / News

Kamis, 21 Oktober 2021 - 10:45 WIB

Asyik! Penghapusan Sanksi Denda PBB Diperpanjang Hingga 31 Desember 2021

Pemerintah masih memperpanjang masa pembebasan denda atau sanksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi wajib pajak hingga 31 Desember 2021. (Foto: Diskominfo Klaten)

Pemerintah masih memperpanjang masa pembebasan denda atau sanksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi wajib pajak hingga 31 Desember 2021. (Foto: Diskominfo Klaten)

NYATANYA.COM, Klaten – Pemerintah masih memperpanjang masa pembebasan denda atau sanksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi wajib pajak. Warga Klaten masih punya waktu dua bulan lebih untuk melunasi pembayaran PBB sampai tenggat 31 Desember 2021.

Informasi itu disampaikan Kepala Seksi Penetapan dan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten, Harjanto Hery Wibowo (46).

“Akibat pandemi yang belum berakhir, pemerintah menempuh kebijakan relaksasi atau keringanan saksi pajak. Jadi rakyat diberikan waktu pembayaran PBB sampai 31 Desember 2021. Tidak ada sanksi denda” jelasnya.

Baca juga   Kereta LRT Jabodetabek Tabrakan Saat Uji Coba Keselamatan

Ia menambahkan dampak pandemi hampir dua tahun terakhir ini ternyata sangat luas khusus sektor ekonomi. Penghapusan sanksi denda bagi keterlambatan pembayaran PBB menjadi bentuk pemihakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

“Silahkan masyarakat memanfaatkan masa pembebasan sanksi pajak ini. Kami juga mencoba melakukan akselerasi pencapaian target PBB. Bagi wajib pajak yang nilai pajaknya besar, petugas mengirimkan surat tagihan. Hanya itu kendalanya, kadang alamat wajib pajak itu berubah atau pindah. Kesulitan data alamat wajib pajak menjadi salah satu kendala saat penagihan PBB” tambah PNS lulusan pasca sarjana UGM Yogyakarta itu.

Baca juga   Pemprov Jateng Akan Dampingi Anak Korban Perceraian

Terkait potensi yang menjadi target PBB, Harjanto menerangkan masih ada 12 milyar potensi yang masih dikejar dan belum dibayarkan wajib pajak sebagai tunggakan.

“Untuk target pendapatan asli daerah dari pembayaran PBB ditetapkan Rp29,5 milyar. Sampai pertengahan September 2021 sudah mencapai 28,5 milyar. Kami optimis sampai akhir 2021 realisasi target PBB dapat dipenuhi,” pungkasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Sri Sultan Hamengku Buwono X. (Foto:nyatanya.com/Humas Pemda DIY)

News

Tekan Kematian Pasien Isoman, Pemda DIY Bentuk Satgas Pengawasan
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. (Foto: Diskominfo Jateng)

News

Kota Semarang Turun Level, Hendi Longgarkan Aktivitas
Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo. (Foto:nyatanya.com/Diskominfo Jateng)

News

Ngebut Vaksinasi, Jateng Ajukan Tambahan 2,4 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Per Minggu
(Ilustrasi:nyatanya.com)

News

PPKM Masih Diperpanjang, Hari Ini DIY Tambah 237 Kasus Positif Covid-19
Salah satu ruas jalan baru JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) yang dibangun di wilayah Girisubo Gunungkidul. (Foto: Agoes Jumianto)

News

Pemda DIY Percepat Persertifikatan Aset Tanah JJLS
Sejumlah bangunan di Blitar rusak akibat gempa bumi magnitudo 5,3 yang berpusat di 8,84 LS dan 112,51 BT atau 78 kilometer barat daya Kabupaten Malang. (Foto: BNPB)

News

Gempabumi M 5,3 Guncang Malang, Sejumlah Bangunan di Blitar Rusak
Guguran awan panas yang terjadi pada Jumat (18/6/2021) pukul 23.52 WIB. (Foto:nyatanya.com/BPPTKG)

News

Hingga Semalam, Merapi 3 Kali Luncurkan Awan Panas
Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jateng untuk percepatan vaksinasi dengan mengoperasikan "Vaccine Mobile". (Foto: Diskominfo Jateng)

News

Baru 30 Persen, 8,7 Juta Orang di Jateng Telah Divaksin