NYATANYA.COM, Sintang – “Saya kesini atas perintah Bapak Presiden, untuk melihat penanganan apa yang bisa dilakukan secara teknis, agar ke depannya bencana banjir tidak terulang.”
Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, saat meninjau bencana banjir di Sintang dan Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (18/11/2021).
Menurut Menteri Basuki peninjauan ini dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah-langkah penanganan jangka pendek dan panjang.
“Untuk sosialnya sudah dibantu Pak Lasarus dan Ibu Menteri Sosial,” kata Menteri Basuki yang didampingi Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, dan Bupati Sintang Jarot Winarno.
Hadir pula dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR bidang Teknologi, Industri & Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Utama PT. Wijaya Karya Agung Budi Waskito, Kepala BWS Kalimantan I Pramono, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Herlan Hutagaol, Kepala Balai Permukiman Prasarana Wilayah Kalbar Deva Kurniawan Rahmadi, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan I Andy Suganda dan Kepala BP2JK Kalbar Sumihar.
Dikatakan Menteri Basuki, banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang terjadi karena curah hujan tinggi serta daerah tangkapan air (catchment area) di hulu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi yang sudah banyak berkurang, sehingga sungai meluap terutama pada titik pertemuan sungai yang padat penduduk.
“Untuk penanganan jangka pendek, kami akan ukur dulu dan pasang geobag di area terdampak besar, seperti pusat ekonomi kota. Saya menugaskan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan 1 dan PT. Wijaya Karya untuk segera bergerak karena BMKG memprediksi puncak hujan akan terjadi di sekitar Januari-Februari 2022, jadi segera akan kita buat geobag yang kuat pada area yang tepat,” tutur Menteri Basuki.
Sedangkan untuk penanganan jangka panjang, Menteri Basuki mengatakan akan menyusun masterplan penanganan banjir wilayah Sungai Kapuas dan Melawi, termasuk mengeruk dan merehabilitasi danau-danau (retarding basin). Berdasarkan data BWS Kalimantan I Ditjen Sumber Daya Air, terdapat lebih dari 50 danau di sepanjang wilayah Sungai Kapuas.
“Kita akan hitung kapasitas tampung danau-danau alami tersebut untuk direhabilitasi. Selanjutnya pada 2021 sedang dilakukan pengerukan 3 danau, dan dilanjutkan dengan 7 danau pada 2022 sebagai retarding basin. Di sepanjang S. Melawi belum ada danau (retarding basin),” ujar Menteri Basuki.
Saya juga minta pada 2022 untuk dilalukan survei, investigasi dan desain (SID) untuk pembangunan bendungan di hulu Sungai Pinoh sebagai anak Sungai Melawi. “Saya lihat potensinya ada, kami akan kaji secara cermat,” tambah Menteri Basuki.
Sedangkan untuk perbaikan jalan, dikatakan Menteri Basuki saat ini kondisinya masih tergenang sehingga belum bisa diketahui tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan permanen nya.
“Khusus untuk penanganan darurat, kami akan fokus pada spot-spot yang tergenang pada jalur logistik utama Sintang – Putussibau dan ruas-ruas jalan di pusat Kota Sintang dan sekitarnya. Pada ruas Sintang – Putussibau saya melihat ada beberapa spot yang perlu ditinggikan dan dilengkapi dengan gorong-gorong (box culvert),” tutup Menteri Basuki.
Dalam peninjauan tersebut Menteri Basuki bersama Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, menyusuri Sungai Kapuas menggunakan speedboat. Lasarus mengatakan, penyebab utama terjadinya banjir adalah daerah tangkapan air yang sudah kritis akibat perubahan guna lahan yang menimbulkan runoff dan sedimentasi.
“Kita harus jujur dengan kondisi lingkungan yang sudah menurun, berapa luas kawasan hutan yang rusak/berkurang. Untuk itu Pemda harus berhati-hati dalam urusan perizinan (penggunaan lahan),” tuturnya.
(*/N1)
Sumber: InfoPublik.id
