Home / News

Selasa, 24 Januari 2023 - 13:57 WIB

Berlaku Tiga Tahun Lagi, Menko Polhukam: KUHP Bukan untuk Lindungi Presiden

Mahfud MD. Foto: Jhon/ InfoPublik

Mahfud MD. Foto: Jhon/ InfoPublik

NYATANYA.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, memastikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan diimplementasikan pada 2026.

Pernyataan Mahfud ini sekaligus membantah kritikan bahwa KUHP baru, disahkan untuk melindungi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artinya, KUHP akan diimplementasikan ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

Hal ini diungkapkan Mahfud dalam acara Sosialisasi KUHP dengan tema “Kenduri KUHP Nasional” yang digelar Kominfo di Gedung Prof. Soedarto SH, Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/1/2023).

“Mengkritik masalah kebebasan berekpresi. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menulis berita, dan masalah ancaman pidana bagi orang yang menghina kepala negara,” kata Mahfud.

Terkait hal itu, jelas Mahfud, ada dua hal yang harus diingat. Pertama, sejak dulu ketentuan hukum pidana, untuk orang yang menghina dan memfitnah presiden, sudah ada hukum pidananya.

Baca juga   Korem 072/Pamungkas Gelar Komunikasi Sosial

Kedua, jelas dia, jika hal itu ditujukan kepada Presiden Jokowi, KUHP baru itu justru tidak berlaku untuk Presiden Jokowi. Hal ini dikarenakan KUHP baru diimplementasikan tiga tahun lagi atau 2026.

“Sedangkan Presiden Joko Widodo sudah akan berhenti pada 20 Oktober 2024,” jelas dia.

Pada kesempatan tersebut Mahfud juga bercerita jika Jokowi pernah menyampaikan kepadanya, ketentuan pasal menghina presiden dihukum atau tidak, sesuatu yang tidak penting.

Sebab, setiap hari ia merasa sudah dihina, tapi tidak pernah menggugat. Artinya, KUHP baru dibuat semata-mata untuk masa depan negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah resmi menandatangani KUHP usai rancangannya disahkan oleh DPR RI.

Berdasarkan salinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Presiden Jokowi menandatangani beleid ini pada 2 Januari 2023.

Baca juga   Senangnya Warga Parang Sambut Ganjar, Gubernur Pertama yang Berkunjung

Dengan demikian beleid hukum pidana terbaru itu akan menggantikan KUHP yang merupakan warisan kolonialisme Belanda di Indonesia.

KUHP terbaru itu terdiri dari 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman. Kemudian, KUHP juga terbagi dalam dua bagian yaitu bagian pasal dan penjelasan.

Menurut Mahfud, Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi terkait KUHP yang baru.

Harapanya adalah dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan KUHP.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Edward O.S. Hiariej, Direktur Jenderal IKP Kominfo Usman Kansong, Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama, Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, dan Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Prof. Barda Nawawi Arief.

(*/N1)

Share :

Baca Juga

Pemindahan Makam Jopraban sudah mulai digarap sejak akhir 2021, targetnya akhir tahun 2022 pemindahan makam rampung. Foto: Humas Pemkot Yogya

News

Pemindahan Makam Ditarget Akhir 2022, Makam Jopraban Siap Beralih Fungsi Jadi Ruang Publik
(Ilustrasi:nyatanya.com)

News

Kasus Sembuh Covid-19 di DIY Bertambah, Hari Ini 1.110 Orang
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengimbau masyarakat untuk tetap patuh pada penerapan disiplin protokol kesehatan. (Foto: Humas Pemda DIY)

News

Kasus Covid -19 di DIY Meroket, Sri Sultan Imbau Tingkatkan Prokes
Sebanyak 13 warga negara Indonesia ABK ex MV Chung Ching yang ditahan oleh otoritas Vietnam sejak Maret 2020 dipulangkan ke tanah air. (Foto: Kemlu RI)

News

KBRI Hanoi Pulangkan 13 ABK Indonesia yang Ditahan Otoritas Vietnam
Sekjen Kemensos, Harry Hikmat. (Foto: kemensos.go.id)

News

Kemensos Percepat Penyerapan APBN 17,50 Persen
Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid. (Foto: Diskominfo Pekalongan)

News

Turun Level 2, Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus Pemkot Pekalongan
Presiden Jokowi menanam bibit pohon kelapa genjah di Desa Giriroto, Boyolali, Kamis (11/8/2022). Foto: Humas Jateng

News

Dibantu Bibit Kelapa Genjah, Warga Giriroto: Terima Kasih Pak Jokowi dan Ganjar Pranowo
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: Tangkapan Layar Kanal Youtube Setpres)

News

PPKM Luar Jawa dan Bali Diperpanjang Sampai 31 Januari 2022