NYATANYA.COM, Yogyakarta – Pemerintah pusat resmi menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat terdampak Covid–19 sebesar Rp300.000/bulan selama 2 bulan, Mei dan Juni yang akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menko Marivest Luhut Binsar Pandjaitan pada rakor daring Penambahan Bansos Selama PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021) meminta agar penyaluran bisa dilakukan dengan cepat, tepat dan efektif. Hal ini dilakukan guna meringankan beban kebutuhan harian masyarakat terdampak Covid–19.
BST dari Kementerian Sosial ini sedianya hanya akan diberikan pada bulan Januari hingga April 2021 saja. Namun melihat kondisi pandemi yang semakin memburuk ditambah dengan kondisi sudah darurat, maka pemerintah memutuskan untuk memperpanjang atau meneruskan BST ini hingga bulan Juni. BST Mei dan Juni dirapel penyalurannya pada bulan Juli, sehingga jumlah yang diterima nanti sebesar Rp600.000/KPM. Tidak hanya itu, nantinya KPM juga akan menerima tambahan 10kg beras.
Distribusi BST ini dilakukan melalui Himbara yang akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima dan juga melalui Kantor Pos. Selain itu juga sebagian akan didistribusikan melalui PT Pos Indonesia mengingat program ini juga dikerjasamakan pendanaannya dengan PT Pos Indoensia.
“Saya mau nanti benar-benar dipastikan agar masyarakat mendapatkan bantuan ini sesegera mungkin, mengingat ini sekarang kita dalam kondisi darurat. Nyawa masyarkat taruhannya. Jangan sampe mereka makin sengsara karena kelaparan,” kata Luhut.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengikuti rapat tersebut secara daring dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta menanggapi baik perpanjangan BST ini. Menurutnya, saat ini DIY telah siap untuk menyalurkan BST tersebut, hanya tinggal menunggu instruksi dari pusat.
Selain itu, Sri Sultan juga mengusulkan agar selain BST, pemerintah juga memberikan perhatian kepada pelaku usaha seperti PKL, warung-warung kecil, seniman, budayawan, pelaku wisata dan lainnya yang juga terdampak.
“Kami perlu BLT untuk warung, seniman, budayawan, pariwisata yang tidak bisa bergerak sama sekali. Kami kesulitan karena tidak seperti 2020 yang ada peraturan jelas terkait refocusing APBD, tahun 2021 ini tidak ada. Jadi kami minta Kemendagri untuk bisa mengeluarkan peraturan tersebut,” ungkap Sri Sultan.
Apabila disetujui, Sri Sultan menyebutkan akan segera mengeluarkan usulan refocusing anggaran ini bersama DPRD. Nantinya diharapkan upaya ini akan segera terealisasi agar penanganan warga terdampak Covid–19 lebih cepat teratasi.
Kadinsos DIY Endang Patmintarsih menjelaskan, BST DIY akan dialokasikan kepada 127.400 KPM di DIY. Angka ini adalah angka yang sama dengan data penerima BST pada Januari, Februari, Maret dan April lalu. Namun, angka ini masih terus berproses sesuai dengan realisasi mengikuti berbagai kemungkinan. Karena bisa jadi, data sudah tidak relevan karena adanya kematian, perpindahan penduduk, dan lain sebagainya.
Masyarakat tidak perlu mendaftar karena data sudah usulan dari kabupaten/kota, kemudian sudah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini sudah diverifikasi Kementerian Sosial bersama Kemendagri guna mencocokan NIK. Setelah melalui proses itu, barulah muncul SK Dirjen untuk penerimaan BST.
Terkait dengan distribusinya, Endang menjelaskan, proses distribusi telah dikerjasamakan dengan PT Pos Indonesia. Namun ada hal yang harus digarisbawahi terkait distribusi BST ini, yaitu terkait dengan penumpukan antrian. Berkaca dari penyaluran BST tahun lalu yang menimbulkan kerumunan, Endang telah memikirkan dua metode distribusi. Melalui kantor pos cabang atau kelurahan.
“Kita mencari model supaya tidak ada penumpukan masyarakat. Ada dua opsi, di kantor pos dengan diatur jadwal dan prokes ketat serta dikawal Gusgas Covid -19 setempat atau lewat kelurahan. Memang kalau di kelurahan waktu distribusi semakin panjang karena akan menyebar tim, tapi lebih aman, akses lebih dekat juga,” papar Endang.
DIY sendiri bersama PT Pos Indonesia menurut Endang sudah siap menyalurkan BST ini. Hanya saja, pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat untuk bisa secara resmi menyalurkan BST ini.
“Ini sebetulnya sudah bisa didistribusikan tetapi tinggal menunggu komando dari Kementerian Sosial. Kalau kami sudah siap. Saya sudah koordinasi dengan kabupaten/kota dan dengan PT Pos juga. Karena anggarannya dari PT Pos, jadi PT Pos nanti yang akan menjadwalkan, tentunya juga setelah ada perintah dari Kementerian Sosial,” terang Endang.
Endang berharap BST ini nantinya oleh warga DIY bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan primer, terutama kebutuhan pangan. Karena perpanjangan ini memang bertujuan untuk menyokong pangan masyarakat saat PPKM Darurat.
“Mohon digunakan yang seharusnya agar kita bisa melewati semua ini dengan aman. Jangan sampai ada kasus kelaparan, jadi memang harus dipergunakan sebagaimana mestinya,” tutup Endang. (*)
