Home / News

Rabu, 9 Februari 2022 - 18:31 WIB

Buntut Konflik Pengukuran Tanah Desa Wadas, Ganjar Sampaikan Maaf dan Minta Polisi Bebaskan Warga

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menggelar konferensi pers, di Mapolres Purworejo, Rabu (9/2/2022) terkait konflik peristiwa pengukuran tanah di Desa Wadas Purworejo pada Selasa (8/2/2022). (Foto: Humas Jateng)

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menggelar konferensi pers, di Mapolres Purworejo, Rabu (9/2/2022) terkait konflik peristiwa pengukuran tanah di Desa Wadas Purworejo pada Selasa (8/2/2022). (Foto: Humas Jateng)

NYATANYA.COM, Purworejo – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta warga Wadas yang diamankan polisi karena konflik peristiwa pengukuran tanah di Desa Wadas Purworejo pada Selasa (8/2/2022), agar dibebaskan.

Dia juga meminta maaf kepada masyarakat, dan menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa yang membuat warga tidak nyaman.

“Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Purworejo dan maasyarakat Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman,” kata Ganjar saat menggelar konferensi pers, di Mapolres Purworejo, Rabu (9/2/2022).

Gubernur menegaskan, dia bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di Wadas itu. Terkait sejumlah masyarakat yang diamankan oleh pihak kepolisian, dia sudah meminta pihak kepolisian untuk membebaskan.

“Saya intens komunikasi dengan Kapolda, Wakapolda dan lainnya, memantau perkembangan yang ada di Purworejo khususnya Wadas. Kami sudah sepakat, masyarakat yang diamankan kemarin, hari ini akan dilepas untuk dipulangkan,” ucapnya.

Ganjar menegaskan sudah menempuh proses panjang terkait pembangunan bendungan Bener ini. Selama proses itu, pihaknya membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya mereka yang masih menolak.

“Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan. Tapi kemarin saat dialukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir,” ungkapnya.

Sebenarnya Ganjar sangat menunggu adanya dialog antarpihak. Sehingga, ruang penyampaian pendapat bisa dibuka lebar pada semua pihak.

“Kami sangat menunggu-nunggu, sehingga kami bisa memberi ruang, bisa mendengarkan apa yang kemudian kami sampaikan dan kami jawab. Kami selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar pekerjaan ini mulus,” ujarnya.

Baca juga   Kemendagri: Seluruh Daerah Terapkan PPKM Level 1, Kecuali Satu Kabupaten Masih Level 2

Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, dalam peristiwa itu, pihaknya mengamankan sebanyak 64 orang. Warga yang diamankan itu saat ini ada di Polres Purworejo.

“Hari ini akan kita kembalikan kepada masyarakat agar tidak terjadi ketegangan antara masyarakat yang menerima dan yang tidak,” katanya.

Kapolda menegaskan, tidak ada upaya penangkapan dan penahanan yang dilakukan. Pihaknya hanya mengamankan masyarakat agar tidak terjadi kericuhan.

“Karena saat pengukuran terjadi, antara warga yang pro dan kontra bergesekan. Mereka yang kontra dikejar-kejar oleh masyarakat yang menginginkan tanahnya dilakukan pengukuran. Makanya kami amankan ke sini. Hari ini akan kita kembalikan ke masyarakat,” ucapnya.

Tidak Ada Pengepungan Masjid

Kapolda mengakui, banyak framing yang beredar seputar peristiwa pengukuran tanah di Desa Wadas Purworejo, Selasa (8/2/2022). Secara tegas dia menyatakan, isu ribuan polisi mengepung Wadas dengan senjata lengkap, menangkapi lansia dan anak-anak, tidak benar

“Tidak ada ribuan anggota polisi yang masuk kampung, hanya 250 orang yang kami tugaskan mendampingi tim BPN melakukan pengukuran. Penurunan personel juga atas permintaan warga yang sudah setuju, dan meminta agar tanahnya segera diukur dan dikawal,” tegas Luthfi.

Menurutnya, dalam bertugas, anggota kepolisian melaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Petugas tidak menangkap warga yang kontra, namun yang saat itu terjadi justru gesekan kontak antara pihak pro dan kontra. Sehingga petugas melakukan tindakan pengamanan.

“(Sebanyak) 64 orang kami amankan, sekarang ada di Polres Purworejo, dan hari ini akan kami kembalikan ke masyarakat. Tidak ada penangkapan dan penahanan, yang kami lakukan hanya mengamankan,” jelasnya.

Baca juga   Bareskrim Polri Periksa Dua Perusahaan Farmasi Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut

Luthfi juga menegaskan, framing polisi menyerbu masjid adalah informasi tidak benar. Saat terjadi gesekan antara pihak pro dan kontra, beberapa warga lari ke masjid untuk menyelamatkan diri.

“Makanya polisi berjaga di depan masjid. Coba lihat videonya, posisi polisi membelakangi masjid, karena anggota kami melakukan penjagaan agar tidak terjadi benturan antara pihak pro dan kontra. Framing di media kan kita menyerbu masjid, nggak ada itu. Tidak ada kejadian pengepungan masjid,” tegasnya.

Ditambahkan, informasi bahwa polisi menculik warga juga tidak benar. Luthfi menerangkan, salah satu warga Wadas itu diamankan karena diduga melakukan tindakan profokasi.

“Tidak ada penculikan, kita amankan yang bersangkutan dan kita periksa. Istrinya juga tahu. Tapi diframing bahwa diculik. Tidak, warga itu hanya kami periksa dan yang bersangkutan mengakui. Dia punya akun untuk menyebarkan provokasi. Hasil pemeriksaan ada,” ucapnya.

Beredar pula video yang menunjukkan polisi masuk ke rumah-rumah warga dan menangkapi warga dengan paksa. Yang terjadi, kata Kapolda, terjadi gesekan antara warga pro dan kontra di lapangan, dan warga kontra dikejar-kejar oleh warga yang menginginkan tanahnya dilakukan pengukuran.

“Jadi kami amankan ke Polres, setelah ini akan kami kembalikan ke masyarakat,” imbuhnya.

Luthfi menegaskan, semua kegiatan yang dilakukan di Wadas oleh pihak kepolisian sudah sesuai SOP. Tidak ada penembakan, tidak ada kekerasan yang dilakukan.

“Kami bertindak sesuai SOP dalam memfasilitasi BPN untuk kegiatan pengukuran di Desa Wadas,” pungkasnya.

(N1)

Share :

Baca Juga

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI (Persero) siap mengoperasikan seluruh kapal penumpang yang dimiliki untuk melayani angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Perusahaan memastikan kesiapan operasional kapal demi kelancaran angkutan Nataru 2021/2022. (Foto: PELNI)

News

Seluruh Kapal PELNI Siap Layani Angkutan Nataru 2021/2022
Seniman yang membawakan tari Asmaradana menjalani gladi bersih upacara pembukaan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (24/5/2022). Presiden Joko Widodo direncanakan hadir dalam acara opening ceremony 7th session of The Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang berlangsung pada Rabu (25/5/2022). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/f

News

Indonesia Menjadi Negara Pertama di Asia yang Menyelenggarakan GPDRR
Ditjen Hubla dalam hal ini tim uji petik kantor pusat tengah melakukan pemeriksaan kapal penumpang di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur. (Foto: Kemenhub)

News

Jelang Masa Angkutan Laut Lebaran 2022, Ditjen Hubla Uji Petik Kapal di Pelabuhan Tanjung Perak
Perdana Menteri (PM) Malaysia Yang Mulia Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Presiden RI Joko Widodo akan membahas kerja sama ekonomi dan investasi Malaysia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Foto: Twitter Anwar Ibrahim

News

Pertemuan PM Malaysia dan Presiden Jokowi Bahas Kerja Sama IKN Nusantara
Waspada pasang air laut di perairan selatan Jawa Timur tanggal 22-27 Juni 2021. (Foto:nyatanya.com/Ignatius Anto)

News

Waspada Gelombang Tinggi di Perairan Selatan Jawa Timur
Mendagri M.Tito Karnavian menghadiri rapat kerja di DPR RI, Rabu (21/9/2022). Foto: ANTARA

News

Staf Khusus Mendagri: Tidak Ada Utusan Presiden Temui Partai Demokrat, Terkait Posisi Wagub Papua
Ilustrasi: nyatanya.com

News

Tujuh Provinsi Masih Alami Kenaikan, Angka Kasus Konfirmasi Harian Berhasil Ditekan di 16 Ribu
Foto: Humas Kominfo

News

Kominfo Siapkan Asistensi Pengelolaan Sistem Elektronik Pemilu 2024