NYATANYA.COM, Jakarta – Kinerja menurun karena pandemi Covid-19? Rumus itu rasanya tidak berlaku bagi mereka yang bergerak di sektor perumahan. Bidang yang melibatkan sedikitnya 174 jenis industri itu terus melaju, dan bahkan melebihi ekspektasi.
Data yang disodorkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung hal itu.
Sekalipun di tengah pandemi, pelaksanaan tugas pembangunan perumahan rumah layak huni berjalan dengan baik, bahkan melebihi target.
“Pagu anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR 2021 sebesar Rp9,023 triliun juga terserap secara efektif digunakan untuk pembangunan berbagai program infrastruktur serta perumahan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR Ri secara daring di Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Penyediaan rumah layak huni merupakan amanat undang-undang. Di tengah pandemi, tugas pembangunan infrastruktur dan perumahan itu juga dimaksudkan untuk dapat membantu meningkatkan perekonomian nasional, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dengan adanya rumah yang layak dan sehat.
Selain itu, masih kata Iwan, pihaknya juga melakukan penyesuaian anggaran untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 secara nasional, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta percepatan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri (PHLN).
Di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan juga dilakukan penghematan belanja barang yang bersumber dari honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, belanja operasional dan non operasional lainnya melalui refocusing anggaran.
Program Sejuta Rumah yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional terus digeber guna mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Tujuannya adalah mewujudkan rumah layak huni untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian.
Sejauh ini, capaian Program Sejuta Rumah 2021 mampu melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 1.105.707 unit terdiri dari 826.500 unit atau 74,5 persen rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 279.207 unit atau 25,5 persen rumah non MBR di seluruh wilayah Indonesia.
Capaian output atau pembangunan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR tahun 2021 adalah 7.024 unit rumah susun, 3.311 unit rumah khusus, 127.091 unit rumah swadaya, dan 25.765 unit prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
“Kami berharap hasil pembangunan rumah tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” harapnya.
Realisasi dukungan Ditjen Perumahan pada kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 antara lain dilaksanakan melalui kegiatan Padat Karya dengan realisasi keuangan sebesar Rp3,02 Triliun atau 68,18 persen dan realisasi fisik sebesar 68,52 persen.
Selanjutnya adalah kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan realisasi keuangan sebesar Rp54 Miliar atau 99,38 persen dan realisasi fisik sebesar 99,82 persen.
“Kami juga ikut mengembangkan Kawasan Industri Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah dengan membangun rumah susun pekerja dengan realisasi keuangan sebesar Rp246 Miliar 98,28 persen dan realisasi fisik sebesar 98,39 persen. Kami juga akan melanjutkan sejumlah pembangunan Rusun di 2022 sehingga pemanfaatan lahan untuk perumahan bisa lebih optimal,” katanya.
(*/N1)
Sumber: InfoPublik.id
