Home / News

Rabu, 8 Desember 2021 - 16:29 WIB

Cegah Penyebaran Covid-19, Menkominfo: Bukan PPKM, Tapi Pengetatan Kegiatan Nataru

Menkominfo Johnny G. Plate. (Foto: InfoPublik)

Menkominfo Johnny G. Plate. (Foto: InfoPublik)

NYATANYA.COM, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menegaskan penerapan aturan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) akan diambil Pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid-19.

Pemerintah fokus menjaga situasi penanganan pandemi secara berkelanjutan untuk memastikan Presidensi G20 Indonesia pada tahun depan dapat berjalan lancar.

Menkominfo menjelaskan Pemerintah melalui sidang kabinet memutuskan akan memperkuat pengawasan pada periode Nataru nanti untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Keputusan itu diambil berdasarkan pengamatan mendalam, mempertimbangkan tren kasus Covid-19 di Indonesia yang melandai, serta beragam informasi terbaru tentang varian baru Omicron yang mengindikasikan bahwa varian ini relatif tidak terlalu mengkhawatirkan.

Pemberlakukan pengetatan aktivitas masyarakat pada saat Nataru diharapkan dapat menjaga momentum penanganan pandemi di Indonesia yang berjalan dengan cukup baik.

Hal ini diperlukan karena tahun depan Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 dan mengharapkan pemulihan yang saat ini sudah bertumbuh lebih baik.

“Caranya, bukan dengan penerapan PPKM, namun pengetatan Nataru. Jadi nanti akan ada Inmendagri yang secara khusus akan disiapkan bagi aktivitas masyarakat saat Nataru, dengan tetap dapat mengendalikan atau mewaspadai Covid-19,” ujar Menteri Johnny di Jakarta Pusat, Selasa (7/12/2021).

Menkominfo menegaskan masyarakat tidak perlu terjebak dalam euforia dan harus tetap berhati-hati. “Presiden juga terus mengingatkan, kita perlu membangun optimisme namun dengan tingkat kehati-hatian,” lanjutnya.

Baca juga   Percepat Vaksin Booster, Boyolali Buka Layanan di Tempat Umum

Menteri Johnny menjelaskan, dalam protokol Nataru tersebut terdapat sejumlah aturan pengetatan, tetapi tidak akan ada kebijakan penyekatan. Menkominfo juga menerangkan bahwa pengetatan tersebut akan melingkupi tiga regulasi utama yang akan diatur dalam Inmendagri.

Pertama, perjalanan hanya boleh dilakukan oleh warga yang sudah divaksin lengkap. Menkominfo mengajak masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi atau melengkapi vaksinnya hingga dua kali, karena warga yang belum lengkap vaksinnya dilarang bepergian. Demikian juga mereka yang sedang sakit, diharapkan tidak bepergian.

Kedua, perayaan Natal dan Tahun Baru tidak diperbolehkan. Namun, ibadah tetap diperbolehkan dengan kapasitas yang diatur, yaitu 50% dari kapasitas yang ada. Ia juga menyebutkan bahwa pemanfaatan ibadat secara digital juga dapat dilangsungkan.

Ketiga, olahraga dan seni yang melibatkan penonton dilarang untuk dilaksanakan. “Sedangkan restoran dan mall tetap buka dengan kapasitas 75%,” imbuh Menteri Johnny.

Pemerintah juga tetap melakukan pengetatan di pintu masuk negara, untuk mencegah pelaku perjalanan luar negeri masuk bersama virus Omicron.
“Bagi yang masuk ke indonesia akan dikenakan karantina selama 10 hari. Ini tentu dengan maksud agar kita bisa mengendalikan agar jangan sampai Omicron masuk indonesia,” tutur Menkominfo.

Kesempatan yang sama, Menteri Johnny menjelaskan dari hasil telaah dan informasi yang diperoleh, gejala yang ditimbulkan varian Omicron terpantau relatif lebih ringan. Meski demikian, Menkominfo menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh lengah.

Baca juga   Tiga Daerah Ini Diminta Genjot Vaksinasi dalam Dua Minggu

“Terlebih, variant of concern tersebut dinilai lebih menular pada anak-anak usia remaja. Oleh karena itu, dia meminta para remaja harus berhati-hati, jangan sampai menjadi orang tanpa gejala yang justru menyebarkan varian Omicron,” jelasnya.

Menteri Johnny juga menjelaskan negara-negara dengan konfirmasi kasus varian Omicron berada dalam monitoring yang ketat oleh Pemerintah untuk memastikan Indonesia terjaga dengan baik.

“Karena tahun depan kita juga akan melaksanakan G20 sehingga semua protokol pencegahan harus dilakukan dengan baik,” tandasnya.

Di sisi lain, Menkominfo mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi. Hal ini, lanjutnya sejalan dengan arahan dari Presiden Jokowi yang meminta seluruh instrumen pemerintah untuk memperhatikan rekomendasi WHO yang mendorong percepatan vaksinasi.

“Saat ini, cakupan vaksinasi di Indonesia adalah 68,90% untuk dosis pertama dan 48% untuk dosis kedua, dari seluruh target sasaran vaksinasi nasional,” jelasnya.

Kepada masyarakat, Menteri Johnny menyampaikan, meski varian Omicron relatif lebih ringan, namun disiplin protokol kesehatan harus tetap diperkuat. Kemudian, masyarakat juga diminta segera mengambil bagian aktif dalam upaya percepatan vaksinasi.

(*/N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Fosil gigi dan geraham gajah purba ditemukan di lahan milik warga. (Foto: istimewa)

News

Fosil Gajah Purba Ditemukan di Lahan Warga Sidomulyo Karanganyar, Begini Wujudnya
Banjir yang terjadi di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan merendam 2.541 rumah. (Foto: BPBD Kabupaten Sekadau)

News

2.541 Rumah Terendam Banjir di Sekadau KalBar, Satu Warga Meninggal Dunia
Aliansi Warga Bayen Bersatu bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat dukung pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo. (Foto: Istimewa)

News

Aliansi Warga Bayen Bersatu Dukung Kelancaran Proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat mengikuti rapat paripurna tentang pembentukan susunan perangkat daerah di DPRD Jawa Tengah. (Foto: Humas Jateng)

News

Dibahas DPRD, Jateng Akan Jadi Provinsi Pertama yang Miliki Brinda
Pemkot Yogya menargetkan semua simpang dengan lampu lalu lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) akan dilengkapi Area Traffic Control System (ATCS). Foto: Humas Pemkot Yogya

News

Semua Simpang APILL di Kota Yogyakarta Bakal Dilengkapi ATCS
Ilustrasi: nyatanya.com

News

Rekor, Indonesia Capai Kesembuhan Covid-19 Harian Tertinggi sejak Pandemi
Ilustrasi: nyatanya.com

News

Pemerintah Revisi Aturan PPKM Darurat: Tempat Ibadah Tak Lagi Ditutup, Resepsi Dilarang!
Foto: Amiriyandi/InfoPublik

News

Pertemuan ke-2 Sherpa di Labuhan Bajo Berlangsung Kasual, Ini Alasannya