Home / News

Rabu, 29 September 2021 - 19:01 WIB

Ciptakan Tata Kelola Jasa Keuangan Digital Berkualitas, Ini Langkah Kominfo

Menkominfo Johnny G Plate. (Foto: Biro Humas Kominfo)

Menkominfo Johnny G Plate. (Foto: Biro Humas Kominfo)

NYATANYA.COM, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong penyusunan tata kelola sektor jasa keuangan digital yang berkualitas, aman, dan bermanfaat secara optimal bagi peningkatan akses menuju inklusi keuangan di masyarakat.

Menurut Menkominfo Johnny G Plate, Kementerian Kominfo melakukan hal itu untuk mendorong ekosistem digital dan pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat.

“Kominfo secara aktif turut memastikan ekosistem dan praktik tata kelola sektor jasa keuangan digital yang aman dan dipercaya oleh masyarakat melalui penyelenggaraan pengawasan dengan sinergi dan kolaborasi bersama kementerian/lembaga terkait,” ujar Menkominfo dalam acara Forum Ekonomi Digital II “Financial Technology dan Pinjaman Online” yang dilaksanakan secara hibrida dari Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Menkominfo menyatakan, pihaknya bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Bank Indonesia, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (Kemenkop UKM) telah membuat komitmen untuk memberantas platform pinjaman online ilegal di Indonesia.

“Jadi, sudah ada MoU diantara lembaga-lembaga tersebut. Ini untuk merespon agar fintech (pinjol) kita berkembang dengan baik. Sesuai tugas dan amanat yang diberikan melalui Undang-Undang, Kementerian Kominfo akan melaksanakan lima peran,” ungkapnya.

Untuk langkah pertama, Kominfo melakukan cyber patrol. “Kita semua sudah tahu, saat ini peningkatan kapasitas crawling shift (Cyber Drone Kominfo),” ujarnya.

Baca juga   Turun Level 3, Bupati Sragen Ingatkan Masyarakat Terus Patuhi Prokes

Kemudian, melakukan pemutusan akses situs, website, aplikasi dan semua penawaran pinjaman online ilegal melalui teknologi informasi sebagai langkah kedua.

“Tadi saya mendengar sedikit, ini perlu kerja bersama, kerja kolaborasi. Banyak aspeknya, yang saya bicarakan ini adalah aspek teknologi digitalnya. Pemberantasan pinjaman online ilegal tidak saja aspek teknologi digital, aspeknya sangat luas termasuk cara berpikir, kultur budaya, dan aspek-aspek lainnya. Itu adalah cara berpikir dan sikap masyarakat,” tutur Menteri Johnny.

Ketiga, Kominfo berupaya menyebarkan pesan waspada pinjaman online ilegal melalui pengiriman dalam jumlah massal (blasting) SMS kepada masyarakat.

“Jadi hati-hati, pesannya harus kita kirim kepada masyarakat karena ini digunakan semuanya, SMS blasting pun dipakai dalam rangka menciptakan ketakutan, kekhawatiran, rasa was-was masyarakat,” pesan Menteri Johnny.

Pada langkah keempat, Kominfo melakukan edukasi kepada masyarakat bekerja sama dengan satuan tugas anggota waspada investasi.

Kesemua langkah itu, menurut Menteri Johnny, diambil untuk mengawal dan melindungi masyarakat agar tidak terjadi penyebaran ketakutan bagi masyarakat oleh aparat-aparat atau petugas-petugas pinjol yang mempunyai masalah antara debitur dan krediturnya.

“Kalau pinjam ya harus bayar, jika tidak bisa bayar jangan pinjam. Itu yang paling utama dulu. Kalau mau pinjam, pinjamlah melalui saluran yang benar. Jangan sampai butuh duit, gunakan saluran yang salah, begitu terjadi masalah ngemplang pula. Nah, ini tidak sehat nanti. Kita harus bangun yang sehat antara hak, tugas dan kewajiban seimbang,” jelasnya.

Baca juga   Menkominfo: Pemerintah akan Lakukan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol

Bangun Sinergi

Menkominfo menyampaikan, saat ini pemerintah pun melalui OJK telah menangani satuan tugas waspada investasi yang terdiri dari kementerian dan lembaga yakni; Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi dan Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementeran Kominfo, Kejaksaan RI dan Polri.

Bahkan, Kementerian Kominfo selama ini menerima berbagai aduan, permasalahan, serta harapan-harapan perbaikan terkait penyelenggaraan investasi dari masyarakat.

Oleh karena itu, melalui Forum Ekonomi Digital II yang diselenggarakan oleh Direktorat Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kominfo hari ini, Menkominfo berharap agar berbagai masukan, harapan dan keinginan tersebut diteruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas-otoritas lainnya.

“Untuk mendorong dan dapat ditindaklanjuti secara lebih spesifik dan tegas guna menciptakan industri fintech yang dibangun di atas fondasi kepercayaan masyarakat dan keamanan siber yang kuat,” jelasnya.

Menkominfo menilai, wadah integratif ini perlu terus diberdayakan di bawah peran OJK dalam membangun orkestrasi dan koordinasi lintas sektor untuk sinergi pengambilan tindakan yang tegas terkait penyelenggaraan investasi yang aman dan produktif di Indonesia, termasuk dalam gerak preventif maupun penegakan hukum. (*)

Share :

Baca Juga

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo. (Foto: Diskominfo Jateng)

News

Waspada Klaster PTM, Mulai Ditemukan Kasus Covid-19 Sekolah di Jateng
Relawan pemulasaran jenazah Covid-19 Klaten kewalahan. (Foto: nyatanya.com/Diskominfo Klaten)

News

Relawan Kewalahan, Sehari Tangani 27 Lokasi Pemakaman Jenazah Corona
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mendampingi Menkomarvest Luhut Binsar Pandjaitan, soft launching Kereta Bandara Yogyakarta International Airport. (Foto: Humas Pemda DIY)

News

Kereta Bandara YIA Beroperasi, Yogya-YIA Hanya 40 Menit
Gugatan yang dilayangkan warga penolak Bendungan Bener kepada Gubernur Ganjar Pranowo disidangkan di PTUN Semarang. (Foto: Tim LBH Nyi Ageng Serang)

News

Kuasa Hukum Tergugat Hadirkan Saksi Ahli Rektor Undip, Kuasa Hukum Penggugat Pilih Walk Out
Ganjar Pranowo. (Foto: Humas Jateng)

News

Ganjar Kecolongan, Brebes Kembali ke PPKM Level 4
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (Foto: Puspen TNI)

News

Panglima TNI Tinjau Kesiapan Keamanan dan Gladi Pembukaan PON Papua
Terhitung Rabu (1/9/2021), pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas dan bertahap di Kabupaten Kebumen dimulai. (Foto: Diskominfo Kebumen)

News

Turun Level 3, PTM di Kebumen Dimulai secara Bertahap
Sejumlah anggota kepolisian berjaga di lokasi penyekatan jalan pintu masuk Kota Singkawang di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Singkawang Barat, Selasa (13/7/2021). Penyekatan dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilaksanakan selama 24 jam mulai tanggal 13 sampai dengan 20 Juli 2021 dengan melibatkan personel TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Singkawang. (Foto: MC Kota Singkawang/Eko)

News

Mendagri Terbitkan Instruksi Perpanjangan PPKM