Home / Peristiwa

Selasa, 11 Januari 2022 - 00:23 WIB

DBHCHT Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Naik Menjadi Rp38,32 Miliar

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp38,32 miliar. (MFoto: MC Kab Temanggung)

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp38,32 miliar. (MFoto: MC Kab Temanggung)

NYATANYA.COM, Temanggung – Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp38,32 miliar.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Fita Parma Dewi mengatakan, ada sejumlah komponen yang membuat penerimaan DBHCHT Kabupaten Temanggung naik dibanding tahun sebelumnya.

Penerimaan DBHCHT pada tahun 2021 berjumlah sekitar Rp32 miliar.

“Ada peningkatan penerimaan DBHCHT di 2022, yakni meningkat Rp 6 miliar, sehingga menjadi Rp38,32 miliar,” kata Fita Parma Dewi, Senin (10/1/2022) di Temanggung.

Fita mengatakan, informasi alokasi DBHCHT tersebut sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang alokasi DBHCHT Bagian Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemkab/Pemkot di Jateng tahun anggaran 2022.

Baca juga   Sertijab Panewu dan Pelantikan Ketua TP PKK Kapanewon di Kabupaten Bantul

Untuk tingkat kabupaten, Temanggung sebagai penerima terbanyak kedua setelah Kabupaten Kudus yang mencapai Rp174,22 miliar. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jateng mendapat Rp263,98 miliar.

“Total DBHCHT ke Jateng Rp879,96 miliar. Yakni untuk Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota,” katanya.

Ia mengatakan, penggunaan DBHCHT tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 215/PMK.07/Tahun 2021 dengan prosentase penggunaan DBHCHT ada pada pasal 11. Aturan ini menggantikan aturan sebelumnya.

Dikemukakannya, sesuai aturan, 50% DBHCHT untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10% untuk bidang penegakan hukum dan 40% untuk bidang kesehatan.

Adapun 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, terinci 20% untuk program peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan industri dan program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja.

Baca juga   Pemkab Sleman Sosialisasikan Perbup Jam Istirahat Anak

“30 persen lainnya untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan,” terangnya.

Fita menerangkan, untuk penegakan hukum dalam aturan terbaru lebih fleksibel, yakni apabila dana melebihi kebutuhan dapat dialihkan di bidang kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, alokasi DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dapat dialihkan ke fungsi penanganan kesehatan, jika anggarannya telah melebihi kebutuhan daerah.

Fita mengatakan, adanya aturan terbaru tersebut, maka alokasi DBHCHT yang telah dipos di APBD tersebut akan di sesuaikan kembali.

(*/N1)

Share :

Baca Juga

Truk yang disambar KA Mataram jurusan Pasar Senen-Solo, di perlintasan KA Mejing Kidul, Gamping, Sleman. (Foto: Ist)

Peristiwa

Nekat Terobos Palang Sepur, Truk Disambar KA Mataram di Gamping Sleman
Nggak usah panik. Stok LPG 3 Kilogram di Pekalongan Aman. (Foto:Dinkominfo Kota Pekalongan)

Peristiwa

Sempat Langka, Stok LPG 3 Kilogram di Pekalongan Aman
Ilustrasi: nyatanya.com

Peristiwa

Ibu Kandung Pembuang Mayat Bayi di Solo Ditangkap
Ratusan orang private party di kawasan Perumahan Khayangan, Depok, Jawa Barat, Minggu (5/6/2022) dini hari. Foto: Ist

Peristiwa

Lagi Asyik Pesta Bikini Digerebek Polisi, Seluruh Pengunjung Tes Urine, Ternyata Hasilnya…
Rapat internal Prodi DKV ISI Surakarta untuk menyempurnakan CPL dan RPS. Foto: Ist

Peristiwa

Sempurnakan CPL dan RPS, Prodi DKV ISI Surakarta Adakan Rapat Internal Lengkapi Kurikulum
Bupati H Arief Rohman panen perdana padi organik bersama Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah, LPPNU, dan PCNU Blora di areal persawahan Desa Sonokidul, Kecamatan Kunduran, Jumat (18/2/2022) sore. (Foto:MC Kab. Blora/Teguh)

Peristiwa

Panen Perdana, Bupati: Padi Organik Menguntungkan Petani Blora
Menko PMK Muhadjir Effendy berkunjung ke Katedral untuk meminta saran dan masukan Kardinal Ignatius Suharyo atau Romo Haryo terkait kebijakan khusus saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022. (Foto: Kemenko PMK)

Peristiwa

Menko PMK ke Katedral, Kumpulkan Saran untuk Kebijakan Nataru
ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/tom

Peristiwa

Foto: Tradisi Tabuh Bedug Blandrangan di Kudus