Home / Peristiwa

Kamis, 2 Desember 2021 - 11:31 WIB

Desa Anti Korupsi, Implementasi Nyata dalam Mendukung Budaya Anti Korupsi

KPK menggelar Peluncuran Desa Anti Korupsi di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul pada Rabu (1/12/2021). (Foto: Humas Kab Bantul)

KPK menggelar Peluncuran Desa Anti Korupsi di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul pada Rabu (1/12/2021). (Foto: Humas Kab Bantul)

NYATANYA.COM, Bantul – Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Dunia Tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Peluncuran Desa Anti Korupsi di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul pada Rabu (1/12/2021).

Wawan Wardana, selaku Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dalam laporannya menyampaikan bahwa desa anti korupsi bukanlah suatu aplikasi ataupun membangun sistem baru, tetapi upaya membangun implementasi dan sinergi kepada program-program pemerintah dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang bebas dari korupsi.

Desa anti korupsi mengutamakan implementasi nyata di lapangan dalam mendukung perubahan kebiasaan korupsi menjadi budaya anti korupsi.

“Untuk menyamakan persepsi pada perangkat dan masyarakat desa tentang perlunya menilai dan membangun nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi, dan berperang aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi maka kami membuat program anti korupsi,” ungkap Wawan.

Selanjutnya ia juga menyampaikan, untuk menjadi desa anti korupsi setidaknya harus memenuhi 5 komponen dan 18 indikator berdasarkan ketentuan yang telah tercantum dalam Buku Panduan Desa Anti Korupsi yang meliputi penguatan tatalaksana pemerintahan, penguatan pelaksanaan, penguatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Menanggapi hal tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemeritah daerah telah mencanangkan model dana keistimewaan untuk membantu mempercepat kemandirian desa.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini sedang menyusun reformasi dan birokrasi di desa yang harapannya dapat menyamakan persepsi perangkat kalurahan pada kebijakan yang ada dan pola pertanggungjawaban maupun pelaksanaan programnya.

Baca juga   Peringati Hari Pahlawan, Keraton Yogyakarta Gelar Pentas Musikan Mandalasana dan Rilis Album Concerto Nusantara

“Sehingga dengan reformasi dan birokrasi ini jangan kaget kalau nanti ada pemilihan lurah dan harus menandatangani akta integritas misalnya seperti itu. Kami ingin bantuan dari dana keistimewaan itu kita arahkan pada investasi, dalam arti investasi itu bagaimana kalurahan dapat mengajukan program-program,” ungkap Gubernur DIY.

Sementara Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd. selaku Menteri Desa PDTT. Ia menyampaikan bahwa tujuan utama dari Undang-undang Desa adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkeadilan.

Oleh karena itu salah satu syarat dalam pembangunan desa adalah transparansi dan partisipasi masyarakat desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap keseluruhan pembangunan desa.

“Kalau seluruh warga masyarakat merasakan kehadiran pembangunan dan kemudian berpartisipasi. Saya yakin tidak akan ada banyak korupsi di desa. Karena pengawasanya melekat dilakukan oleh semuanya dan itu akan berdampak pada pergerakan ekonomi di desa. Mewujudkan desa anti korupsi adalah untuk mencapai tujuan SDGS desa dan untuk mencapai tujuan SDGS desa adalah menjadikan desa anti korupsi,” ucap Menteri Desa.

Selain itu sambutan juga diberikan oleh Dirjen Bina Pemdes, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.P., Dalam sambutanya menyampaikan bahwa kementerian dalam negeri memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam pengawasaan pengelolaan keuangan desa. Besarnya nilai anggaran yang dikelola desa membawa konsekuensi berupa tuntutan cara kerja yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel bagi aparat pemerintah desa.

Baca juga   Jelang HUT RI, PDIP Kota Yogya Dirikan 5 Dapur Umum Bantu Warga Isoman

“Berkenaan dengan program desa anti korupsi ini, menurut saya ini seperti perwujudan pembangunan zona integritas di tingkat desa. Suatu langkah untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bebas korupsi dan selanjutnya terwujud wilayah pemerintahan desa yang bersih yang diilhami oleh kepentingan masyarakat,” kata Dirjen Bina Pemdes.

Hal senada diungkapkan oleh Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi perhatian kita semua.

Desa anti korupsi tidak semata menyangkut aparat desa saja tetapi juga masyarakatnya. Nilai-nilai anti korupsi juga bisa meliputi disiplin, kerja keras, dan tanggungjawab dari masyarakatnya.

“Pada kesempatan ini saya merasa senang ada salah satu desa yang menjadi desa percontohan desa anti korupsi. Harapannya nanti ini menjadi virus dan bisa menyebar ke desa-desa yang lain dan ke kabupaten yang lain juga. Saya merasa sangat sedih ketika ada kepala desa yang diproses aparat penegak hukum karena ketidaktahuan yang menyangkut penyelewengan dana desa. Kami berharap peluncuran program desa anti korupsi ini dapat menjadi awal pencegahan korupsi dari lingkup terkecil hingga bisa mewujudkan indonesia yang bebas dari korupsi,” terang Alexander Marwata.

Terpilihnya Kalurahan Panggungharjo sebagai desa percontohan sudah melalui berbagai usulan dari daerah yang kemudian dibahas oleh empat kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian PAN-RB, dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

(*/N1)

Share :

Baca Juga

Empat padi varietas unggulan baru sukses dipetik di lahan seluas empat hektar di Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Keempat padi tersebut, yakni padi Siliwangi, Inpari 32 HDB , Inpari 46 GSR dan Pajajaran. (Foto: humas/beritamagelang)

Peristiwa

Petani Padi Payaman Panen Empat Varietas Unggulan Baru
Petugas Polsekta Gedongtengen Polresta Yogyakarta saat gelar operasi pekat di cafe kawasan Sarkem. (Foto: Humas Polresta Yogya)

Peristiwa

Gelar Operasi Pekat, Polisi Sita Puluhan Botol Miras di Sejumlah Cafe di Sarkem
Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi melaunching Kelurahan Giwangan, Kampung Tangguh Melawan Narkoba. (Foto: nyatanya.com/Humas Pemkot Yogya)

Peristiwa

Kelurahan Giwangan Kini Jadi Kampung Tangguh Melawan Narkoba
Foto: TBNews/Antara

Peristiwa

Komnas HAM Sulteng Sarankan Polri Lakukan Pemulihan Pasca Penumpasan MIT di Poso
Kegiatan vaksinasi di kampung untuk menyisir warga di lingkungan paling bawah yang belum mendapat suntikan vaksin Covid-19. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

Peristiwa

Vaksinasi Covid-19 Mulai Blusukan Masuk Kampung
Penandatanganan serah terima hibah tanah Pemerintah Kota Salatiga dan IAIN Salatiga. (Foto:Diskominfo Salatiga)

Peristiwa

Pemkot Salatiga Terima Hibah Tanah dari IAIN Salatiga
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

Peristiwa

Misa Natal di Katedral Jakarta
Bupati Blora Arief Rohman berencana membangkitkan Cepu Raya sebagai kawasan pusat studi migas nasional. Hal ini disampaikan bupati saat menerima kunjungan Sekjen Kementerian ESDM RI Ego Syahrial. (Foto: MC Kab Blora)

Peristiwa

Bangkitkan Cepu Raya Jadi Kawasan Pusat Studi Migas Nasional