Home / News

Rabu, 15 Mei 2024 - 00:50 WIB

Dewan Pers dan Komunitas Pers Tolak Draf RUU Penyiaran!

Ilustrasi. (iStok)

Ilustrasi. (iStok)

NYATANYA.COM, Jakarta – Dewan Pers dan seluruh komunitas pers dengan tegas menolak isi draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran. RUU ini merupakan inisiatif DPR yang direncanakan untuk menggantikan UU nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Kami menolak RUU Penyiaran. Kami menghormati rencana revisi UU Penyiaran tetapi mempertanyakan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 justru tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Penyiaran,” kata Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa 14 Mei 2024.

Suara senada dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika.

“Jika tetap ngotot untuk memberlakukan RUU itu, maka Senayan akan berhadapan dengan masyarakat pers,” ujar Wahyu.

Menurut Ninik, bila RUU itu nanti diberlakukan, maka tidak akan ada independensi pers. Pers pun menjadi tidak profesional.

Dia juga mengritik penyusunan RUU tersebut yang tidak sejak awal melibatkan Dewan Pers dalam proses pembuatannya.

Ia menambahkan, dalam ketentuan proses penyusunan UU harus ada partisipasi penuh makna (meaningfull participation) dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tidak terjadi dalam penyusunan draf RUU Penyiaran.

Baca juga   BST Segera Turun Lur, Segini Jumlahnya

“Larangan penayangan jurnalisme investigasi di draf RUU Penyiaran juga bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran,” ujarnya.

Dampak lainnya, larangan itu akan membungkam kemerdekaan pers. Padahal jelas tertera dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, bahwa fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

Hal lain yang disoroti Ninik adalah penyelesaian sengketa pers di platform penyiaran. “Sesuai UU Pers, itu menjadi kewenangan Dewan Pers. KPI tidak punya wewenang menyelesaikan sengketa pers,” kilahnya.

Sedangkan anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengutarakan upaya menggembosi kemerdekaan pers sudah lima kali dilakukan oleh pemerintah maupun legislatif.

Hal itu antara lain tecermin melalui isi UU Pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum, pasal dalam UU Cipta Kerja, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan terakhir RUU Penyiaran.

Baca juga   Ini Sejumlah Langkah yang Dilakukan Kemenkes Menghadapi Omicron

Yadi menilai, RUU Penyiaran ini jelas-jelas secara frontal mengekang kemerdekaan pers.

Suara penolakan juga datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang disampaikan oleh Kamsul Hasan.

Menurut dia, RUU Penyiaran itu jelas-jelas bertentangan dengan UU Pers. PWI minta agar draf RUU Penyiaran yang bertolak belakang dengan UU Pers.

Ketua Umum Ikaatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, minta agar draf RUU itu dicabut karena akan merugikan publik secara luas dan kembali disusun sejak awal dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), melalui ketua umumnya, Nani Afrida, berpendapat jurnalisme investigatif merupakan strata tertinggi dari karya jurnalistik sehingga jika dilarang, maka akan menghilangkan kualitas jurnalistik.

Penolakan juga disampaikan oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan semua konstituen Dewan Pers. (N1)

Share :

Baca Juga

Sekjen Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah. (Foto: Zainuri Arifin)

News

Tak Lolos Pemilu 2024, Sekjen Berkarya Tegaskan Tetap Berkontribusi Terbaik Bagi Rakyat
Ilustrasi Tugu Yogyakarta. (Foto: Agoes Jumianto)

News

Percepat Vaksinasi, Sri Sultan Minta Jatah Vaksin Ditambah

News

WHO: Korban Meninggal Akibat Covid-19 di Dunia Capai 15 Juta, Indonesia Berapa Ya?
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Lagi, Dua Pasien Covid-19 Terkonfirmasi Varian Omicron
Penggunaan gas air mata dalam situasi perang dilarang di bawah Konvensi Senjata Kimia karena ia masuk dalam klasifikasi senjata kimia. Foto: Ist

News

Sederet Fakta Tentang Gas Air Mata, Dilarang untuk Perang, Tapi Digunakan Menghalau Warga Sipil
BPBD Kota Yogyakarta melakukan pemeriksaan salah satu EWS yang terpasang di permukiman bantaran sungai. (Foto: Dokumentasi BPBD Yogya)

News

Hadapi Musim Hujan, BPBD Yogya Pastikan EWS Berfungsi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Boyolali merencanakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen pada tahun ajaran 2022/2023. Diskominfo Kab.Boyolali

News

Tahun Ajaran 2022/2023, Sekolah di Boyolali Terapkan PTM 100 Persen
Foto: Ilustrasi/ TMC PMJ

News

Mudik 2022, Pengendara Diimbau untuk Tidak Berhenti di Bahu Jalan Tol