Home / Peristiwa

Sabtu, 4 Desember 2021 - 22:38 WIB

Dugaan Pelanggaran HAM di Paniai Papua Segera Diproses Sesuai Undang-undang

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Foto: InfoPublik.id)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Foto: InfoPublik.id)

NYATANYA.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan jika dugaan kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Paniai Provinsi Papua yang telah dinaikkan ke tingkat penyidikan oleh Jaksa Agung, akan segera diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

“Jadi ini nanti akan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kasus ini adalah kasus yang diumumkan baru tahun kemarin oleh Komnas HAM dan kita langsung tindaklanjuti untuk segera dibawa ke pengadilan,” katanya melalui press update yang digelar secara virtual, Sabtu (4/12/2021).

Mahfud menegaskan bahwa dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang di hasilkan oleh Komnas HAM tersebut, pemerintah harus berpegangan pada dua poin penting undang-undang, yaitu pertama kualifikasi satu pelanggaran HAM berat hanya ditetapkan dan diputuskan oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Baca juga   Konsumen Perlu Diedukasi tentang Batik, Ternyata Ini Alasannya

Kedua adalah kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 atau tepatnya sebelum keluarnya Undang-undang nomor 26 tahun 2000, diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) untuk dianalisis apakah cukup bukti.

“Apa bisa dibuktikan untuk dibawa ke pengadilan lalu kasus pelanggaran HAM yang terjadi sesudah keluarnya undang-undang nomor 26 tahun 2000 itu ditangani dan dianalisis serta di-follow up oleh Kejaksaan Agung dengan berkoordinasi tentu saja dengan Komnas HAM,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Mahfud juga mengungkapkan jika pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saat ini sedang menyiapkan rancangan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Baca juga   Infografis 30 Jenis Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal HAM

Dahulu, katanya, Indonesia telah mempunyai undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tetapi dibatalkan pada tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi.

“Sehingga pemerintah perlu menyiapkan rancangan undang-undang tersebut sebagai penggantinya yaitu jalur-jalur penyelesaian tentang pelanggaran HAM,”

Seperti telah diumumkan oleh Kejaksaan Agung, saat ini kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang disampaikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah di Paniai Papua, oleh Jaksa Agung sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan dan membentuk tim berjumlah 22 Jaksa yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

(*/N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Sepuluh advokat yang diangkat Perari DPW Jateng. (Foto: Istimewa)

Peristiwa

Selamat, 10 Advokat Diangkat Jadi Advokat Perari DPW Jawa Tengah
Balai Besar Kartini siapkan bantuan bagi Anak Yatim Piatu Korban Covid-19. (Foto: Diskominfo Temanggung)

Peristiwa

Balai Besar Kartini Bantu Anak Yatim Piatu Korban Covid-19
Gedung Olahraga Gelarsena Klaten kini disiapkan sebagai tempat isolasi terpusat. (Foto:nyatanya.com/Humas Klaten)

Peristiwa

Klaten Tambah Tempat Isolasi Terpusat Covid-19
Vaksinasi Merdeka Candi yang diselenggarakan Polres Boyolali di Kecamatan Nogosari. (Foto: Diskominfo Kabupaten Boyolali)

Peristiwa

Vaksinasi Moderna Sasar 2.800 Masyarakat Nogosari
Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, didampingi Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, turun langsung melakukan pengecekan di pos penjagaan. (Foto:MC Diskominfo Prov Jatim)

Peristiwa

Kapolda Jatim: Aplikasi PeduliLindungi Diterapkan di Seluruh Jajaran Satker
Pekerja saat menyelesaikan pemerahan susu sapi di peternakan Dukuh Kepalon Desa Karangkendal Kecamatan Tamansari. (Foto: Diskominfo Kabupaten Boyolali)

Peristiwa

Permintaan Susu Sapi di Boyolali Meningkat
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat melakukan pantauan vaksinasi bagi pekerja di Puskesmas Sidoharjo. (Foto: Diskominfo Kab Sragen)

Peristiwa

Dikebut! Capaian Vaksinasi di Sragen Terus Bertambah
Bupati Klaten Sri Mulyani kembali melaksanakan panen raya padi Rojo Lele jenis Srinuk, di areal seluas 6,5 hektare di wilayah Demakijo Karangnongko Klaten, Selasa (23/11/2021). (Foto:Diskominfo Klaten)

Peristiwa

Panen Raya Rojolele Srinuk, Bupati Klaten Kukuhkan Petani Milenial