NYATANYA.COM, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memerintahkan seluruh bupati/ wali kota di Jateng, melakukan lockdown seluruh RT yang masuk kategori risiko tinggi Covid-19. Pasalnya, sudah lebih dari 7.000 RT di Jateng yang berstatus zona merah.
“Kalau kemarin ada 5.700 RT yang masuk zona merah, hari ini sudah 7.000 lebih. Maka saya minta harus lockdown. Harus sekarang. Kalau kemarin nggak, maka sekarang harus,” tegas Ganjar, usai rapat penanganan Covid-19 bersama Wamenkes secara daring, Senin (28/6/2021).
Ganjar menerangkan, dengan lockdown tingkat RT itu, maka penanganan kasus Covid-19 di Jateng bisa dikendalikan. Pihak TNI/ Polri sudah siap untuk melakukan pengamanan.
“Nanti pengamanan dari Babinsa/ Bhabinkamtibmas. Sudah kami komunikasikan,” ucapnya.
Ganjar menjelaskan, kasus Covid-19 di Jateng kian meningkat dari minggu sebelumnya. Saat ini, tercatat ada 25 kabupaten/ kota di Jateng yang masuk zona merah.
“Maka saya akan kirimkan instruksi khusus. Kalau kemarin kan hanya surat edaran, rasanya kalau hanya surat edaran kurang maksimal. Maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi,” jelasnya.
Selain lockdown seluruh RT yang masuk zona merah, Ganjar juga meminta adanya keseragaman dalam penanganan Covid-19 antarwilayah di Jateng.
“Kalau kemarin saya melihat ada yang beda-beda. Maka sekarang harus diseragamkan. Misalnya kalau ada satu daerah yang effort-nya bagus terkait penambahan tempat tidur di rumah sakit atau isolasi terpusat, daerah lainnya juga harus ikut. Sebab kalau tidak, maka rakyat akan cari fasilitas-fasilitas bagus di daerah tetangga,” ucapnya.
Masing-masing kepala daerah, lanjut Ganjar, diminta memiliki tanggung jawab pada rakyatnya. Kalau itu dilakukan, maka sinergitas akan bisa berjalan. Tak hanya itu, Ganjar juga meminta kegiatan yang menimbulkan keramaian semuanya ditunda. Bahkan, bupati/wali kota diminta tak segan untuk melarang semua kegiatan, yang berpotensi dihadiri banyak orang.
“Kalau nekat, bubarkan. Tidak boleh ragu. Karena kondisi ini butuh perhatian lebih serius lagi,” ucapnya.
Ganjar juga mengatakan, pengetatan-pengetatan yang dilakukan saat ini sebaiknya dilakukan di seluruh daerah risiko tinggi di Indonesia. Dia meyakini, pembatasan tidak bisa optimal jika hanya di wilayah teritorial salah satu pemerintahan saja. (*)
