Home / Peristiwa

Selasa, 16 November 2021 - 08:47 WIB

Google Indonesia Siap Patuhi Aturan Pajak Hasil Kesepakatan KTT G20

Government Affairs and Public Policy Google Indonesia, Danny Ardianto. (Foto: FMB9/InfoPublik)

Government Affairs and Public Policy Google Indonesia, Danny Ardianto. (Foto: FMB9/InfoPublik)

NYATANYA.COM, Jakarta – Perusahaan multinasional Google Indonesia siap mengikuti setiap penerapan kebijakan pajak di dalam negeri yang merujuk kepada hasil kesepakatan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Sebab, hasil kesepakatan yang berkaitan dengan pajak yang telah dicapai ini, tentunya akan diterapkan secara global oleh seluruh negara anggota KTT G20.

“Kami mengikuti yang sudah ada dan yang akan nantinya setelah kesepakatan KTT G20,” ujar Government Affairs and Public Policy Google Indonesia, Danny Ardianto, ketika berbicara dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang bertajuk KTT G20: Kejelasan Arah Pajak Global untuk Indonesia pada Senin (15/11/2021).

Danny Ardianto menjelaskan, perusahaan multinasional Google Indonesia telah mengikuti peraturan yang berkaitan dengan perpajakan di tanah air beberapa waktu yang lalu.

Tepatnya, pada 2019, pihaknya telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan jasa pelayanan yang kerap kali digunakan oleh masyarakat dalam ruang digital.

Dari layanan Google Ads hingga Clouds yang banyak digunakan oleh masyarakat di dalam negeri sudah dimodifikasi menggunakan mata uang rupiah. Sehingga, pembayaran PPN dapat dihitung sesuai dengan pendapatan yang didapatkan dari layanan-layanan tersebut.

Baca juga   Kemenhub Siap Dukung Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi KTT G-20

“Kami sudah melaporkan pajak PPN berdasarkan aturan yang ada di Indonesia sejak 2019,” katanya.

Kemudian, yang berkaitan dengan Pajak penghasilan (PPh) yang akan dibebankan pada Google Indonesia, pihaknya akan mengikuti hasil dari kesepakatan yang dicapai dalam KTT G20.

Karena, dalam membahas pajak ini, diperlukan partisipasi dari negara-negara lain pengguna layanan Google di seluruh pelosok dunia dalam menentukan pajak yang akan dibebankan.

Diperlukannya partisipasi oleh negara lain, kata dia, agar penerapan pajak yang diberlakukan tersebut dapat dipahami secara jelas dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari negara-negara yang menggunakan aplikasi di atas dalam ruang digital.

Dengan begitu, akan memberikan rasa tenang kepada setiap pemangku kepentingan yang menggunakan aplikasi tersebut.

“Kesepakatan yang mudah dipahami dan tidak ada frasa ambigu dalam aturan pajak yang akan diterapkan,” katanya.

Kesepakatan ini, akan mengikat perusahaan multinasional seperti Google untuk membayar pajak sesuai dengan aturan dari negara-negara setempat.
Sehingga, setiap klausul dalam kesepakatan yang telah dicapai oleh KTT G20 dapat menjangkau seluruh aspek dari layanan aplikasi dari perusahaan multinasional ini di masa-masa mendatang.

“Perusahaan multionasional tidak membayar pajak karena peraturan negara setempat belum menjangkau. Adanya KTT G20 akan membuat secara adil pembayaran pajak,” katanya.

Baca juga   Solo Lakukan Screening Donor Sukarela Plasma Konvalesen

Dukungan pajak ini sangat penting dalam mendorong ekonomi digital di dalam negeri yang tengah berkembang dengan pesat selama beberapa waktu belakangan.

Mengingat saat ini, banyak pelaku ekonomi digital, khususnya pengembangan permainan digital (Game Developer) dalam negeri yang tengah menyasar pasar luar negeri seperti Amerika Serikat, China, dan Jerman.

Lalu, berkembang pesatnya sektor pasar elektronik atau e-commerce yang kini semakin spesifik. Maksudnya, kini setiap industri dari berbagai sektor tengah mengembangkan pasar elektroniknya sesuai dengan target masyarakat yang disasar oleh pelaku industri terkait. Dengan target pasar yang semakin luas, seiring dengan waktu yang berjalan.

Ditambah lagi, dengan penetrasi digital yang semakin luas di tanah air. Tercatat, dari periode awal pandemi hingga pertengahan 2021, sebanyak 21 juta masyarakat yang telah beralih digital. Sebanyak 73 persen dari masyarakat tersebut berasal dari masyarakat yang tinggal di daerah non metropolitan.

“Mengembangkan ekonomi bertumpu oleh digital. Harus ada balance antara kepastian hukum dan instrumen pajak,” pungkasnya.

(*/N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Bupati Temanggung HM Al Khadziq. (Foto: Diskominfo Temanggung)

Peristiwa

Kasus Covid Turun, Kabupaten Temanggung Kini Level 3
Kapolda Riau, Irjen Agung Setia Imam Effendi, didampingi Direktur Krimsus Kombes Ferry, Dansat Brimob Kombes Dedi dan Kabid Humas Kombes Narto turun ke lokasi perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bengkalis. (Foto: Mediacenter Riau)

Peristiwa

Kapolda Riau: Perambahan Hutan di Cagar Biosfer Harus Dihentikan
Basilius Agung Daru Wibowo menunjukkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi tertanggal 10 Juni 2019. (Foto: Agoes Jumianto)

Peristiwa

Laporan Penganiayaan Diabaikan Polisi, Basilius Agung Akan Surati Presiden dan Kapolri
(Ilustrasi: nyatanya.com)

Peristiwa

Gerakan Kampung Panca Tertib Turunkan Pelanggaran Perda
Bupati Sragen, dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat mengikuti rakor bersama Marinves RI, Luhut Binsar Panjaitan. (Foto:nyatanya.com/Diskominfo Sragen)

Peristiwa

Sragen Terapkan PPKM Level 3, Pembatasan Tetap Dilakukan
ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/foc.

Peristiwa

Wali Kota Makassar Tinjau Banjir di Batua
Pelakasanaan vaksinasi di gerai vaksin Polres Boyolali. (Foto:nyatanya.com/Diskominfo Boyolali)

Peristiwa

Polres Boyolali Buka Gerai Vaksin untuk Masyarakat
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono menerima kunjungan Ombudsman RI pada Senin (29/11/2021) di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. (Foto: Humas Pemda DIY)

Peristiwa

Terkait Pergub, Ombudsman RI Apresiasi Respon Cepat Pemda DIY