Home / News

Senin, 21 Februari 2022 - 15:05 WIB

Harga Minyak Goreng Belum Stabil, Pemkab Wonosobo Kembali Gelar Operasi Pasar

(Foto: Diskominfo Wonosobo)

(Foto: Diskominfo Wonosobo)

NYATANYA.COM, Wonosobo – Di tengah pandemi Covid-19, dimana masyarakat masih merasakan imbas susahnya, kini menjerit karena kenaikan harga minyak. Bukan hanya kenaikan harga yang dirasa menyulitkan masyarakat bawah, tetapi belakangan ditambah langkanya miyak goreng di pasaran.

“Harga sudah naik, mencarinya juga sulit,” keluh salah satu warga yang tak mau disebut namanya.

Walau pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp11.000 per liter, namun masih banyak ditemukan minyak goreng dijual dengan harga Rp18.000 per liter.

Bahkan terkadang barangnya sulit didapatkan. Naiknya harga tak hanya terjadi pada minyak goreng kemasan, tapi juga pada minyak goreng curah.

Kenaikan harga ini sebagai konsekuensi dari pasar internasional yang berkaitan erat dengan harga crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit yang melonjak selama beberapa waktu ke belakang.

Baca juga   Ekspor Teh ke Jepang, PT Tambi Wonosobo Kantongi 1,1 Juta Dolar AS

Selain itu adanya penurunan bahan baku dari dalam negeri yang diprediksi hanya mencapai 47 juta ton dari target 49 ton. Terlebih, harga produsen minyak goreng Indonesia masih bergantung pada harga CPO dunia, dimana saat ini seluruh harga CPO global melonjak.

Terkait harga minyak goreng ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo, Jumat (17/2/2022) lalu menjelaskan, Pemkab Wonosobo sebagaimana arahan Bupati mengambil beberapa langkah terkait lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran.

Diawali dengan melakukan monitoring dan evaluasi melalui pantauan lapangan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Selanjutnya melaporkan temuan di lapangan dengan berkirim surat kepada Kementerian Perdagangan RI yang isinya permohonan dukungan ketersediaan bahan pokok masyarakat dengan harga terjangkau dan mengkaji kembali kebijakan dan mekanisme perdagangan minyak goreng sawit di dalam negeri.

Selain berkirim ke Kementerian Perdagangan, ungkap Andang, Pemda juga berkirim surat ke Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah untuk menyegerakan realisasi operasi pasar minyak goreng di Wonosobo.

Baca juga   Jaga Kestabilan Harga Bahan Pangan di Bulan Ramadan, Pemkot Yogya Siapkan Operasi Pasar

“Alhamdulillah, dari surat yang kita layangkan kepada Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, sudah mendapat respon positif, minggu depan akan diadakan operasi minyak goreng yang akan dibagikan langsung ke konsumen seperti UMKM dan pedagang gorengan, makanan dan lainnya”.

Selain itu disampaikan, hari ini Jumat (17/2/2022), sebanyak 200 drum minyak goreng curah atau sekitar 18.000 liter telah dikirim oleh distributor ke Wonosobo guna dibagikan kepada agen minyak goreng yang selanjutnya dijual ke masyarakat dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah.

“Saya menghimbau kepada masyarakat Wonosobo untuk bersabar dan tidak terlalu panik berlebihan sehingga melakukan pembelian secara berlebih atau yang biasanya dikenal dengan istilah panic buying,” tegasnya.

(N1)

Share :

Baca Juga

Foto: ANTARA

News

Tuntaskan Sengketa Laut China Selatan, AS Sarankan Penyelesaian Damai
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Twitter @erickthohir)

News

Kementerian dan Ekosistem BUMN Siap Dukung Agenda Presidensi G20 Indonesia
Ilustrasi. Foto: Ist

News

Bareskrim Polri Periksa Dua Perusahaan Farmasi Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut
Kapolres Sukoharjo Ajak Santri Aly An Nuur Perkuat Nasionalisme. (Foto: Dokumen Polres Sukoharjo)

News

Kapolres Sukoharjo Ajak Santri Aly An Nuur Perkuat Nasionalisme
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat mengikuti rapat paripurna tentang pembentukan susunan perangkat daerah di DPRD Jawa Tengah. (Foto: Humas Jateng)

News

Dibahas DPRD, Jateng Akan Jadi Provinsi Pertama yang Miliki Brinda
Pemerintah masih memperpanjang masa pembebasan denda atau sanksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi wajib pajak hingga 31 Desember 2021. (Foto: Diskominfo Klaten)

News

Asyik! Penghapusan Sanksi Denda PBB Diperpanjang Hingga 31 Desember 2021
Foto: Dok KPK

News

KPK Lantik 21 Pejabat Fungsional Arsiparis
Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada masyarakat peserta Vaksinasi Mobile di Kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu (13/3/2022). (Foto: BNPB/Danung Arifin)

News

Jelang MotoGP 2022, BNPB Dorong Percepatan Vaksinasi di Lombok