NYATANYA.COM, Jakarta – Seluruh negara sepakat tindak pidana korupsi adalah musuh utama. Sebab, dari tindakan itu, dapat mereduksi upaya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh suatu negara di masa kini dan masa depan.
“Korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global seluruh negara mengakuinya,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ketika membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, pada Jumat (9/12/2022).
Wapres menjelaskan, tindak pidana korupsi akan menambah dinamika persoalan bangsa dalam membangun berbagai sektor di suatu negara. Dari mulai sektor budaya, sosial, hingga politik dapat langsung terpengaruh.
Alhasil, pembangunan berkelanjutan yang dilakukan berpotensi besar terkendala akibat dari tindak pidana tersebut.
“Korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian kita,” kata Wapres.
Contohnya di Indonesia, lanjut Wapres, ketika tindak pidana korupsi terjadi di pelayanan air dan tanah. Menyebabkan, dampak negatif terhadap kesejahteraan para petani. Dengan begitu, akan menambah persoalan bangsa dalam sektor ketahanan pangan di suatu negara di masa mendatang.
“Itu tentu dapat memperparah dampak dari krisis pangan,” tutur Wapres.
Kemudian, berkaitan dengan perizinan di sektor energi yang tidak transparan berpotensi memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana korupsi.
Terjadinya, tindakan itu akan menyebabkan negara kehilangan sumber daya mineral yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara.
“Pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral,” kata Wapres.
Buruknya dampak korupsi terhadap negara, tambah Wapres, maka instansi pemerintah terkait harus optimal dalam memerangi tindak pidana itu, untuk mencegah terjadinya kebocoran uang rakyat yang dilakukan oleh segelintir maupun sekelompok oknum demi kepentingan pribadi.
Dengan cara seluruh instansi pemerintah harus memastikan setiap instansi negara mengelola setiap anggaran peemrintah dengan bersih dan baik. Supaya, anggaran yang dikelola dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Berhasil kita menangkan apabila kita menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Yang membuat bebas dari korupsi,” kata Wapres.
Terdapat tiga cara dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi yakni, pertama, melalui pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bersih.
Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat pada beberapa waktu mendatang.
Alhasil, seluruh elemen masyarakat dapat menikmati kemakmuran yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya alam yang bersih dan baik.
“Sumber daya dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik dibajak demi memuaskan oligarki akibatnya menjadi kemelaratan terjadi,” kata Wapres.
Kemudian, dalam pemberantasan korupsi, juga harus diarahkan pada perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat.
Hal itu, menjadi kunci dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di lingkungan instansi pemerintah ke depan.
Adanya hal itu, dapat memunculkan kesadaran masyarakat terhadap perang terhadap korupsi, karena dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh segenap instansi pemerintah. Dampaknya, pemberantasan korupsi yang dilakukan dapat semakin masif.
“Masyarakat perilaku koruptif berubah menjadi perilaku yang jujur, bersih, dan berintegritas. Perubahan perilaku yang muncul dari dalam diri individu akan lebih menjamin kesuksesan kita,” kata Wapres.
Terakhir, seluruh instansi pemerintah berkomitmen dalam rangka pemberantasan korupsi di masa depan. Upaya itu, dapat menguatkan seluruh instansi pemerintah dalam menjalankan program prioritas yang sepenuh berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Mengingat, pemerintah memerlukan dukungan untuk menyukseskan program prioritas diantaranya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem jaminan sosial, peningkatan sistem kesehatan nasional, revitalisasi pariwisata, UMKM, industri transisi energi, serta pembangunan infrastruktur konektivitas.
“Menjalankan rencana kerja pemerintah 2023 yang mengambil tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Wapres.
(*/N1)