Home / News

Jumat, 9 Desember 2022 - 17:28 WIB

Harkodia 2022, Wapres: Korupsi Musuh Utama Seluruh Bangsa

Foto: Tangkapan Layar BPMI Setwapres

Foto: Tangkapan Layar BPMI Setwapres

NYATANYA.COM, Jakarta – Seluruh negara sepakat tindak pidana korupsi adalah musuh utama. Sebab, dari tindakan itu, dapat mereduksi upaya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh suatu negara di masa kini dan masa depan.

“Korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global seluruh negara mengakuinya,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ketika membuka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, pada Jumat (9/12/2022). 

Wapres menjelaskan, tindak pidana korupsi akan menambah dinamika persoalan bangsa dalam membangun berbagai sektor di suatu negara. Dari mulai sektor budaya, sosial, hingga politik dapat langsung terpengaruh. 

Alhasil, pembangunan berkelanjutan yang dilakukan berpotensi besar terkendala akibat dari tindak pidana tersebut.

“Korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian kita,” kata Wapres. 

Contohnya di Indonesia, lanjut Wapres, ketika tindak pidana korupsi terjadi di pelayanan air dan tanah. Menyebabkan, dampak negatif terhadap kesejahteraan para petani. Dengan begitu, akan menambah persoalan bangsa dalam sektor ketahanan pangan di suatu negara di masa mendatang. 

“Itu tentu dapat memperparah dampak dari krisis pangan,” tutur Wapres. 

Kemudian, berkaitan dengan perizinan di sektor energi yang tidak transparan berpotensi memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana korupsi.

Baca juga   Pemkot Yogya Pastikan Keamanan Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru

Terjadinya, tindakan itu akan menyebabkan negara kehilangan sumber daya mineral yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara. 

“Pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral,” kata Wapres. 

Buruknya dampak korupsi terhadap negara, tambah Wapres, maka instansi pemerintah terkait harus optimal dalam memerangi tindak pidana itu, untuk mencegah terjadinya kebocoran uang rakyat yang dilakukan oleh segelintir maupun sekelompok oknum demi kepentingan pribadi. 

Dengan cara seluruh instansi pemerintah harus memastikan setiap instansi negara mengelola setiap anggaran peemrintah dengan bersih dan baik. Supaya, anggaran yang dikelola dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

“Berhasil kita menangkan apabila kita menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Yang membuat bebas dari korupsi,” kata Wapres. 

Terdapat tiga cara dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi yakni, pertama, melalui pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bersih.

Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat pada beberapa waktu mendatang.  

Alhasil, seluruh elemen masyarakat dapat menikmati kemakmuran yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya alam yang bersih dan baik. 

“Sumber daya dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik dibajak demi memuaskan oligarki akibatnya menjadi kemelaratan terjadi,” kata Wapres. 

Baca juga   Kebakaran Gedung Cyber 1, Layanan Identifikasi IMEI Terganggu

Kemudian, dalam pemberantasan korupsi, juga harus diarahkan pada perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat.

Hal itu, menjadi kunci dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di lingkungan instansi pemerintah ke depan. 

Adanya hal itu, dapat memunculkan kesadaran masyarakat terhadap perang terhadap korupsi, karena dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh segenap instansi pemerintah. Dampaknya, pemberantasan korupsi yang dilakukan dapat semakin masif. 

“Masyarakat perilaku koruptif berubah menjadi perilaku yang jujur, bersih, dan berintegritas. Perubahan perilaku yang muncul dari dalam diri individu akan lebih menjamin kesuksesan kita,” kata Wapres. 

Terakhir, seluruh instansi pemerintah berkomitmen dalam rangka pemberantasan korupsi di masa depan. Upaya itu, dapat menguatkan seluruh instansi pemerintah dalam menjalankan program prioritas yang sepenuh berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

Mengingat, pemerintah memerlukan dukungan untuk menyukseskan program prioritas diantaranya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem jaminan sosial, peningkatan sistem kesehatan nasional, revitalisasi pariwisata, UMKM, industri transisi energi, serta pembangunan infrastruktur konektivitas. 

“Menjalankan rencana kerja pemerintah 2023 yang mengambil tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Wapres. 

(*/N1)

Share :

Baca Juga

Vaksinasi Covid-19 yang diadakan di kampung Blunyahrejo Kota Yogya dari hasil penyisiran warga yang belum vaksin. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

News

Pemkot Yogya Sisir Warga Belum Vaksin Lewat RT/RW
Bupati Temanggung HM Al Khadziq. (Foto: Diskominfo Temanggung)

News

Tempat Wisata dan Pertunjukan Seni di Temanggung Dibuka Bertahap
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Jokowi menerima surat kepercayaan dari enam duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. (Foto: BPMI Setpres)

News

Presiden Jokowi Menerima Surat Kepercayaan Enam Dubes LBBP
Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau Bandara Soekarno-Hatta dalam periode angkutan lebaran 2024. (Foto: Kemehub)

News

Pergerakan Pesawat Angkutan Lebaran di Soetta pada 2024 Capai 1.236 Penerbangan
Ilustrasi, KPU Kota Yogyakarta memastikan tidak ada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah dalam kondisi tercoblos. Foto: Istimewa

News

Pemerintah Komitmen Jaga Netralitas ASN Saat Pemilu dan Pilkada
Menpora Zainudin Amali usai diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, pada Selasa (1/11/2022) pagi. Foto: Muchlis Jr/BPMI Setpres Foto: BPMI Setpres

News

KLB PSSI Siap Digelar, Menpora: Pemerintah Tak Akan Ikut Campur, Apalagi Intervensi
Menteri kesehatan Budi Gunadi. (Foto: Kemenkes)

News

Menkes Minta Masyarakat Liburan Nataru di Dalam Negeri
Ketua PWI Pusat, Atal S. Depari, menyatakan arus jurnalisme itu, harus dikendalikan untuk meningkatkan kualitas pemberitaan pers nasional. Hal ini disampaikannya pada puncak peringatan HPN 2022 di Kendari, Rabu (9/2/2022). (Foto: Amiriyandi/InfoPublik)

News

Puncak HPN 2022, Ketua PWI Pusat: Arus Jurnalisme Clickbait Harus Dikendalikan