Home / News

Rabu, 4 Januari 2023 - 21:04 WIB

Hingga 4 Januari 2023, Kominfo Tangani 1.321 Hoaks Politik

Menkominfo Johnny Gerard Plate dalam Konferensi Pers Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, Pemilu Berkualitas untuk Indonesia Maju di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (4/1/2022). Foto: Amiriyandi/InfoPublik

Menkominfo Johnny Gerard Plate dalam Konferensi Pers Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, Pemilu Berkualitas untuk Indonesia Maju di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (4/1/2022). Foto: Amiriyandi/InfoPublik

NYATANYA.COM, Jakarta – Hingga hari ini, Rabu, 4 Januari 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menangani 1.321 konten hoaks atau berita palsu terkait politik.

“Data terbaru hingga saat ini kami sudah melakukan penanganan sebanyak 1.321 hoaks politik,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate, dalam Konferensi Pers Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, Pemilu Berkualitas untuk Indonesia Maju di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, pada Rabu (4/1/2022).

Menkominfo mengatakan, upaya penanganan tersebut dilakukan agar dalam momentum Pemilu 2024, masyarakat tidak disibukkan dengan post truth, propaganda hingga disinformasi.

Baca juga   Menkominfo Dorong Pemda Dukung Program Literasi Digital

Sebab, pemilu merupakan puncak demokrasi yang menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia menentukan arah bangsa ke depan.

“Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Wakabareskrim Polri), Pemilu 2024 jangan sampai disibukkan dengan post truth, jangan sampai diisi hoaks, propaganda, malinfoarmasi dan disinformasi,” imbuh dia.

Menurut Menkominfo, untuk mengantisipasi keamanan khususnya di ruang digital dalam pelaksanaan Pemilu 2024, pada 3 Oktober 2022 telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang informatika antara Polri dan Kementerian Kominfo.

Ada enam bidang ruang lingkup kerja sama tersebut, yakni pertukaran data dan informasi, pencegahan penggunaan data atau dokumen elekronik yang memiliki muatan yang dilarang, bantuan pengamanan, penegakkan hukum (di ruang digital), penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) atau SDM Building.

Baca juga   Polri Akan Tindak Tegas Pelanggar Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri

“Semua masyarakat mempunyai hak sama dalam memilih pemimpin dan wakilnya masing-masing. Mari kita hormati itu dengan tidak menyebarkan infomasi bersifat post truth, baik hoaks maupjn hate speech, dengan mengikuti aturan dan jadwal yang telah diatur dalan Undang-Undang (UU) Pemilu,” pungkas dia.

(*/N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Ganjar Pranowo. (Foto: Humas Jateng)

News

Tradisi Syawalan Balon Udara Dibolehkan, Tapi Ada Syaratnya
Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat diseminasi UMK Yogyakarta tahun 2022, di Hotel Heritage Sagan, Senin (6/12//2021). (Foto: Humas Pemkot Yogya)

News

Walikota Yogya Imbau Perusahaan Terapkan Aturan Upah Minimum 2022
Presiden Jokowi, Foto: BPMI Setpres

News

Besok Pagi Partai Buruh Unjuk Rasa Kenaikan BBM Serentak di 33 Provinsi, Presiden Jokowi Bilang Begini
Foto: Ist/InfoPublik

News

Menko Airlangga Hartarto: Kopi, Komoditas Penting dan Menjanjikan dalam Perekonomian Indonesia
Foto: ANTARA

News

Cari Data Korban Pesawat Jatuh, KBRI Beijing dan KJRI Guangzhou Gelar Koordinasi
Presiden Jokowi meresmikan Stasiun Manggarai Tahap I. Foto: Tangkapan BPMI Setpres.

News

Resmikan Stasiun Manggarai, Presiden Jokowi Sampaikan Ini Demi Penuhi Kebutuhan Masyarakat
Ilustrasi proses likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Foto: Dok LPS

News

LPS Gugat BPR Tripilar Arthajaya Yogyakarta, Nama Ova Emilia Ikut Disebut
Ilustrasi. Foto: Ist

News

Resmi! UMK DIY Naik 7,60-7,90 Persen, Kota Yogyakarta Masih Tertinggi, Jadi Rp2.324.775,51