Home / News

Selasa, 11 Januari 2022 - 15:03 WIB

Hingga Kini Dishut Kalteng Belum Terima SK Pencabutan Konsesi Kawasan Hutan

Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan pihaknya sampai sekarang ini belum menerima secara resmi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan. (Foto: Antara)

Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan pihaknya sampai sekarang ini belum menerima secara resmi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan. (Foto: Antara)

NYATANYA.COM, Palangka Raya – Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan pihaknya sampai sekarang ini belum menerima secara resmi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.

“Dinas Kehutanan sampai saat ini belum menerima secara resmi arahan tindak lanjut atas keputusan pencabutan izin konsesi Kawasan hutan di wilayah Kalimantan Tengah,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kehutanan Kalteng Ansar di Palangka Raya, Senin(10/1/2022)

Menurut dia, saat ini di media online ramai beredar surat keputusan tersebut namun demikian Dishut Kalteng tidak berwenang mengklarifikasi keabsahan surat keputusan tersebut karena belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi secara dari pihak Kementerian LHK.

Jika dilihat fisiknya, kata dia, surat keputusan yang beredar agak diragukan resmi tidaknya karena terdapat dua keganjilan yang kasat mata. Menurut Ansar pada surat keputusan tersebut tidak memiliki kop surat begitu juga tembusan ke pemerintah daerah tidak ada.

Baca juga   PPKM Darurat, Mobilitas DIY Turun di Atas 10%

“Pada prinsifnya Dinas Kehutanan selaku OPD Provinsi Kalimantan Tengah yang menangani urusan kehutanan siap melaksanakan kebijakan yang ditugaskan sesuai kewenangan yang dimiliki,” kata Ansar yang juga menjabat Kasubag Penyusunan Program Dishut Kalteng ini.

Pada surat keputusan yang viral itu, tembusan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekjen Kementerian LHK, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari dan Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Januari 2022 berisi enam keputusan dan tiga lampiran.

Baca juga   Pemda DIY Realokasi Belanja Rp418,35 M untuk Tangani Covid-19

Lampiran I merupakan daftar SK ijin konsesi kawasan hutan dicabut selama periode September 2015-Juni 2021 terdapat 42 nama perusahaan dengan luas hutan 812.796,93 hektar se-Indonesia. Untuk di wilayah Kalteng tercatat 9 perusahaan dengan luas 137.805 hektar.

Lalu Lampiran II merupakan daftar perizinan/perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan sebanyak 192 perusaan dengan luas lahan 3.126.439,36 hektar. Di Kalteng terdapat 50 perusahaan dengan luas 384.380,73 hektar.

Terakhir, Lampiran III merupakan daftar perizinan/perusahaan konsesi kehutanan untuk dilakukan evaluasi terdiri 106 perusahaan dengan luas 1.369.567,55. Di Kalteng ada 20 perusahaan dengan luas 80.131,4 hektare.

(*/N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Yogyakarta pada bulan Januari mengalami penurunan. Sebelumnya harga bahan pokok mengalami kenaikan cukup signifikan pada akhir tahun 2021. Namun warga tak perlu khawatir karena stok aman. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

News

Awal Tahun Harga Sejumlah Bahan Pokok di Yogyakarta Mulai Turun
Mendag Muhammad Lutfi mengatakan pertemuannya dengan Kementerian Perdagangan dan Investasi Australia sepakat bersinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi kedua negara pasca pandemi Covid-19. (Foto: Biro Humas Kemendag)

News

Indonesia-Australia Sinergi Percepat Pemulihan Ekomoni Pasca Pandemi Covid-19
Sebagai antisipasi untuk membantu pelayanan dan konsultasi seputar PPDB, Dindikpora Kabupaten Temanggung menyediakan empat helpdesk. (Foto: MC.TMG)

News

Bantu Permasalahan Seputar PPDB, Dindikpora Temanggung Sediakan Helpdesk
Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto, saat membuka Acara Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemantauan Orang Asing. (Foto: Diskominfo Grobogan)

News

Grobogan Perketat Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Jasa Marga atas diskresi Kepolisian mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) dari KM 442 Simpang Susun (SS) Bawen Tol Semarang-Solo sampai dengan KM 28 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Jakarta demi kelancaran arus balik Lebaran 2022. (Foto: InfoPublik)

News

Jasa Marga Dukung Rekayasa Lalin One Way, 1,2 Juta Kendaraan Belum Kembali ke Jabotabek
Foto: Hasil Tangkapan Layar Youtube

News

Pemerintah Tetapkan 1 Zulhijah 1443 H Jatuh pada Jumat 1 Juli 2022
Suasana pelantikan anggota PPK di KPU Ponorogo, Rabu (4/1/2023). Foto: ANTARA/HO - Humas KPU Ponorogo

News

Puluhan ASN di Kabupaten Ponorogo Jadi PPK Pemilu 2024
(Foto:ANTARA)

News

Pemerintah Segera Lunasi Klaim Perawatan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit