Home / News

Minggu, 18 Desember 2022 - 09:51 WIB

Ini Empat Arahan Penting Presiden ke Bawaslu untuk Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres 

Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres 

NYATANYA.COM, Jakarta – Ada empat arahan penting yang harus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada saat pesta demokrasi yang diselenggarakan pada 2024 mendatang. 

Dengan melakukan empat arahan tersebut, menurut Presiden niscaya penyelenggaraan pemilu yang paling besar dalam sejarah Indonesia itu dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga, menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi rakyat. 

Arahan pertama, Presiden meminta agar Bawaslu memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran.

“Harus dipetakan. Pusat memetakan, provinsi memetakan, Bawaslu di kabupaten/kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” ujar Presiden yang dikutip melalui siaran persnya pada Sabtu (17/12/2022). 

Arahan kedua, Presiden meminta agar Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan. Presiden menegaskan bahwa Bawaslu jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, serta pasif menunggu pengaduan.

Menurutnya, Bawaslu harus sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial.

“Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar,” imbuhnya.

Baca juga   Rumah Sakit Rujukan Penuh, Pemkot Magelang Siapkan RS Darurat

Lebih jauh, Presiden berharap Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Menurutnya, Bawaslu juga harus punya indeks kerawanan pemilu.

Presiden juga merespons baik rencana Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang akan meningkatkan pengawasan terkait pemilu di media sosial (medsos) karena menurutnya medsos kerap menjadi ajang menyebarkan isu atau memanas-manasi masyarakat.

“Saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isu ini, medsos pasti enggak ada yang lain,” lanjutnya.

Kepala Negara juga menekankan bahwa salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks.

Untuk itu, Presiden mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai hal tersebut dan harus segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” tegasnya.

Arahan ketiga, Presiden meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum. Bawaslu juga diminta agar merespons dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas, memegang teguh integritas, dan melakukannya secara adil dan tidak memihak.

Baca juga   Presiden Saksikan Konser Kebangsaan, Membumikan Pancasila dari NTT untuk Nusantara

“Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu, tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was pemilu yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa? ingar bingar pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali, harus ingar bingar pemilunya. Jangan sampai kita mengadakan pemilu senyap, kelihatan enggak ada apa-apa, ya enggak benar juga. Menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dan disosialisasikan,” paparnya.

Arahan keempat, Presiden mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

Presiden juga meminta agar Bawaslu menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik politik uang, ini hati-hati banyak kejadian mengenai ini. Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada,” pungkasnya.

(*/N1)

Share :

Baca Juga

Presiden Joko Widodo. (Foto: BPMI Setpres)

News

Presiden Minta Jajarannya Berikan Pelayanan Maksimal kepada Pemudik
Kota Salatiga masuk ke dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 mulai 1 Maret 2022. Wakil Wali Kota Salatiga Muh Haris mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan. (Foto: MC.Salatiga)

News

Salatiga Masuk PPKM Level 4, Wali Kota Muh Haris Ingatkan Disiplin Prokes
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mamastikan, wilayah pusat Ibu Kota Negara (IKN) bukan merupakan daerah sebaran alami Orang Utan Kalimantan (Pongo Pygmaeus Morio). (Foto: Biro Humas KLHK)

News

IKN Dipastikan Bukan Daerah Sebaran Alami Orang Utan
Wali Kota Haryadi Suyuti saat meninjau vaksinasi masal di PDAM Tirtamarta. (Foto:Humas Pemkot Yogya)

News

Pemkot Yogyakarta Siapkan Gelang Vaksinasi
Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres

News

Hari Pramuka, Presiden Apresiasi Pelaksanaan Jambore Nasional XI 2022
Irjen Kemensos Dadang Iskandar dalam konferensi pers bersama Mensos Tri Rismaharini di Gedung Kemensos, Jakarta, Selasa (2/8/2022). Foto: Ist

News

Soal Viral Beras Bansos Dikubur di Depok, Risma Tegur Irjen Kemensos, Sorry!
(ilustrasi:nyatanya.com)

News

DIY Tambah 1.731 Kasus Positif Covid-19
Foto: Kemenhub

News

Aspek Transportasi Siap Hadapi Lonjakan Menuju Area MotoGP Mandalika 2022