NYATANYA.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan, setiap instansi pemerintah hingga perusahaan milik negara harus membeli produk dalam negeri. Khususnya, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam membeli produk dalam negeri tersebut, harus dialokasi secara khusus dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan anggaran badan usaha milik negara (BUMN).
“Saya sudah sampaikan ke Menteri, Gubernur, dan Dirut BUMN bahwa anggaran dari APBN, APBD, dan BUMN harus difokuskan untuk membeli produk dalam negeri, utamanya produk UMKM,” kata Presiden Jokowi ketika membuka Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM pada Senin (28/3/2022).
Dalam mempermudah UMKM dijangkau oleh pemangku kepentingan tersebut, lanjut Presiden, kini sudah banyak pelaku UMKM dalam negeri yang bertransformasi digital. Artinya, memanfaatkan aplikasi perantara perdagangan digital (marketplace) untuk melakukan aktivitas perdagangan.
Terdapat target transformasi digital yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni pada 2022 terdapat 20 juta pelaku UMKM yang beralih ke digital, pada 2023 terdapat 24 juta UMKM yang beralih digital, dan pada 2024 terdapat 30 juta pelaku UMKM yang beralih digital.
“Hingga saat ini, tercatat sebanyak 17,5 juta pelaku UMKM yang sudah beralih digital,” imbuh Kepala Negara.
Kemudian, pada 2022 terdapat 250 koperasi modern yang berbasis digital, pada 2023 bertambah sebanyak 400 koperasi modern yang berbasis digital, dan pada 2024 terdapat 500 koperasi modern yang berbasis digital.
Dalam waktu yang sama juga, tambah Presiden, sebanyak satu juta pelaku UMKM harus terdaftar dalam e-katalog milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2022. Sehingga, produknya semakin memiliki peluang besar dikonsumsi oleh pemangku kepentingan tersebut.
“Dipastikan pelaku UMKM yang onboarding sesuai dengan target-target yang telah ditentukan oleh pemerintah,” kata Jokowi.
Dalam mendukung hal itu, kini pemerintah tengah gencar menyusun data tunggal yang komprehensif dan akurat. Dengan begitu, akan memberikan navigasi setiap pelaku UMKM dalam negeri untuk berkembang di masa mendatang.
Harapannya, ke depan para pelaku UMKM di Indonesia dapat semakin maju dalam melakukan aktivitas perdagangan secara daring. Dapat memiliki pangsa pasar yang semakin luas melalui medium tersebut.
“Pengembangan UMKM agar lebih fokus, terarah, berkelanjutan dan membawa para pelaku UMKM dan koperasi untuk semakin maju dan sejahtera,” pungkas Presiden.
(N1)
Sumber: InfoPublik.id
