Home / News

Selasa, 24 Agustus 2021 - 11:46 WIB

Jangan Sembarangan Gelar PTM, Ini Aturannya di Jawa Tengah

Ganjar Pranowo.(Foto: Humas Jateng)

Ganjar Pranowo.(Foto: Humas Jateng)

NYATANYA.COM, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta seluruh daerah tidak sembarangan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Semua pihak harus izin terlebih dahulu ke Provinsi Jateng jika hendak menggelar PTM di daerahnya masing-masing.

“PTM belum. Saya minta kalau ada yang mau PTM, lapor dulu ke kita. Jangan sampai ada sesuatu yang disiapkan massal tapi tidak siap. Bukan apa-apa, kita melihat vaksinnya untuk pelajar kan memang belum,” kata Ganjar, Senin (23/8/2021).

Tak hanya sekolah yang ada di bawah pemerintah provinsi, Ganjar juga meminta sekolah yang kewenangannya berada di bawah pemerintah kabupaten/ kota melakukan hal yang sama. Bahkan, Ganjar sudah mendapat masukan dari beberapa bupati, yang meminta pelaksanaan PTM diseragamkan.

Baca juga   Dilepas Wagub Paku Alam X, DIY Berangkatkan 1.445 Jemaah Haji 2022

“Tadi ada bupati yang bilang agar pelaksanaan PTM seragam. Sebab di satu tempat ada yang nekat PTM sementara daerah sebelahnya belum, yang timbul tidak enak. Maka mereka minta pedoman dari kita, dan sudah kita siapkan,” ucapnya.

Gubernur akan membuat surat edaran kepada bupati/ wali kota terkait PTM tersebut. Surat edaran itu diterbitkan agar pelaksanaan PTM tidak asal-asalan.

“Nanti saya buatkan surat edaran agar semua bisa sama soal itu (PTM). Segera saya bagikan,” jelasnya.

Ganjar tak melarang daerah menggelar PTM, namun dilakukan uji coba terlebih dahulu. Tidak boleh PTM diselenggarakan serentak tanpa ada pembatasan.

Baca juga   Kuasa Hukum Tergugat Hadirkan Saksi Ahli Rektor Undip, Kuasa Hukum Penggugat Pilih Walk Out

“Kalau konsepnya seolah-olah silakan semua langsung PTM, tidak akan kita izinkan. Maka mesti uji coba dulu. Mesti ada prokesnya seperti apa, prosedurnya, jumlahnya, jamnya, peralatan yang mesti disediakan dan lainnya, dan harus di level 3,” ucapnya.

Pelaksanaan PTM, lanjut Ganjar, juga harus mempertimbangkan kondisi epidemiologis daerahnya. Pihaknya sudah memiliki data, mana daerah yang zona merah, orange, kuning, atau hijau.

“Kita sudah punya datanya, menurut epidemiologis. Ya minimal level 3 atau syukur daerahnya kuning. Sehingga orang tidak memilih sendiri tanpa melihat data itu,” pungkasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Ketua Tim seleksi (Timsel) calon anggota KPU-Bawaslu RI periode 2022-2027, Juri Ardiantoro dalam keterangan pers. (Foto: KPU RI)

News

Pendaftaran Bakal Calon Anggota KPU dan Bawaslu Dimulai, Ini Tanggalnya
Jalan Gambiran Yogyakarta bakal diberlakukan satu arah ke Selatan. Foto: Humas Pemkot Yogya

News

Lalu Lintas Jalan Gambiran Bakal Diberlakukan Satu Arah ke Selatan
Pameran produk IKM seperti fesyen, kerajinan, produk kayu seperti gitar dan permainan kayu di ajang temu stake holder PDIN Yogyakarta, Jumat (23/12/2022). Foto: Humas Pemkot Yogya

News

PDIN Wadah Pengembangan Riset dan Desain Produk Industri, Tiga Komoditas Ini Jadi Prioritas Awal
Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2020 untuk kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (Foto:Dok Humas Pemkot Yogya)

News

Kota Yogyakarta Kembali Raih Anugerah Parahita Ekapraya 2020
Foto: Humas Pemda DIY

News

Pemda DIY Gelontorkan Rp129,9 Miliar BKK Dana Istimewa untuk Kalurahan, Ini Rinciannya
Pekerja berjalan dengan latar belakang awan mendung di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (27/12/2022). BMKG menyatakan cuaca di Indonesia akan berpotensi terjadi hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 - 1 Januari 2023 imbas dinamika atmosfer seperti peningkatan aktivitas Monsun Asia yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

News

BMKG: Ada Lima Fenomena Akhir 2022 hingga Awal 2023 yang Perlu Diwaspadai
Foto: mediacenter riau

News

Pemerintah Terbitkan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025

News

Polri Kembali Periksa Ahyudin dan Ibnu Hadjar Terkait Penyelewengan Dana ACT