Home / News

Minggu, 13 Februari 2022 - 10:33 WIB

JHT Jadi Program Perlindungan Sosial Jangka Panjang bagi Pekerja, Begini Penjelasannya

Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap. (Foto: InfoPublik)

Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap. (Foto: InfoPublik)

NYATANYA.COM, Jakarta – Pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan dan program jaminan sosial untuk pekerja dalam menghadapi berbagai resiko, baik saat bekerja maupun saat sudah tidak bekerja. Seperti kecelakaan, sakit, meninggal dunia, PHK, hingga situasi usia yang sudah tidak produktif.

Berbagai jenis jaminan sosial tersebut antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, Jaminan Kesehatan (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Setelah mempertimbangkan banyaknya program jaminan sosial untuk para buruh, maka khusus Jaminan Hari Tua (JHT) dikembalikan kepada fungsinya, yakni sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup di masa sudah tidak produktif lagi.

Karena itu, uang JHT sudah seharusnya diterima oleh buruh di usia pensiun, cacat total, atau meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap, menjelaskan bahwa JHT berasal dari akumulasi iuran wajib dan hasil pengembangannya.

Baca juga   Pro Kontra Permenaker JHT, Begini Penjelasan Ida Fauziyah

“Program JHT merupakan program perlindungan untuk jangka panjang,” kata Chairul melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (12/2/2022).

Sedangkan yang terkait dengan pekerja yang mengalami PHK, mereka berhak mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang Jaminan Hari Tua.

Pemerintah juga meluncurkan program baru sebagai bantalan untuk mereka yang terPHK, yakni Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja, sehingga diharapkan pekerja bisa survive dan memiliki peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Chairul menjelaskan, meskipun tujuannya untuk perlindungan di hari tua (yaitu memasuki masa pensiun), atau meninggal dunia, atau cacat total tetap, UU SJSN memberikan peluang bahwa dalam jangka waktu tertentu, bagi peserta yang membutuhkan, dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT-nya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila Peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun.

Baca juga   Jumlah Anak Gagal Ginjal Bertambah, Dr. R. Stevanus: Dinkes DIY Harus Segera Bergerak

Adapun besaran sebagian manfaatnya yang dapat diambil yaitu 30% dari manfaat JHT untuk pemilikan rumah, atau 10 persen dari manfaat JHT untuk keperluan lainnya dalam rangka persiapan masa pensiun.

Dalam PP tersebut, jelas Chairul, juga telah ditetapkan bahwa yang dimaksud masa pensiun tersebut adalah usia 56 tahun.

“Skema ini untuk memberikan pelindungan agar saat hari tuanya nanti pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau diambil semuanya dalam waktu tertentu, maka tujuan dari perlindungan tersebut tidak akan tercapai,” ujarnya.

Atas dasar tersebut, Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Sesungguhnya terbitnya Permenaker ini sudah melalui proses dialog dengan stakeholders ketenagakerjaan dan K/L terkait. Walaupun demikian, karena terjadi pro-kontra terhadap terbitnya Permenaker ini, maka dalam waktu dekat Menaker akan melakukan dialog dan sosialisasi dengan stakeholder, terutama para pimpinan SP/SB.

(N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud), menerbitkan aturan terbaru tentang syarat penerbangan yang berlaku mulai 28 Oktober 2021. (Foto: Angkasa Pura II)

News

Berlaku Mulai 28 Oktober 2021, Ini Aturan Baru Penerbangan Dalam Negeri Saat Pandemi
(Foto: Pixabay/beritamagelang)

News

ASN Dilarang Bepergian dan Cuti Selama Periode Nataru, Kecuali…
Desain Istana Negara di IKN Nusantara rancangan seniman Bali Nyoman Nuarta. (Foto: Instagram@nyoman_ nuarta)

News

Ditunjuk Presiden, Kepala Otorita IKN Mulai Bekerja Akhir 2022
Tim Jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi terhadap amar putusan pidana uang pengganti yang dibebankan kepada PT Indosat Mega Media (IM2) sebesar Rp1.358.343.346.674 dalam perkara atas nama terpidana Indar Atmanto. (Foto: dok. Puspenkum)

News

Jaksa Eksekusi Uang Pengganti Perkara Korupsi IM2
Tri Saktiyana. Foto: Ist

News

Ini Profil Tri Saktiyana, Penjabat Bupati Kulon Progo Menggantikan Sutedjo
Presiden Joko Widodo (tengah) disaksikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) dan putra Presiden pertama RI Soekarno, Guntur Soekarnoputra meresmikan Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (9/11/2021). (ANTARA FOTO/Setpres/Agus Suparto/sgd/hp)

News

Presiden Resmikan Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam
Menjelang tutup tahun 2022 PT Pegadaian buka layanan sampai Jumat, 30 Desember 2022 pukul 15.00 waktu setempat. Foto: Humas Pegadaian

News

Libur Tahun Baru Nggak Usah Resah, Nasabah Pegadaian Bisa Transaksi Lewat Aplikasi
KPK menahan tersangka DJK, selaku Direktur Utama PT JOP, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta. Foto: Dok. KPK

News

KPK Tahan Tersangka Suap Perizinan di Kota Yogya, Masih Terkait Perkara Haryadi Suyuti Cs