Home / News

Selasa, 5 Oktober 2021 - 12:18 WIB

Kemendagri Dorong Pengembangan Era Satu Data

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: kemendagri.go.id)

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: kemendagri.go.id)

NYATANYA.COM, Bekasi – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan pihaknya mendorong pengembangan era satu data.

Hal itu disampaikan Zudan saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Dinas Dukcapil Kota Bekasi, pagi ini, seperti dilansir laman kemendagri.go.id, Senin (4/10/2021).

Turut hadir Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, beserta rombongan, dan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, beserta jajaran.

Menurut Zudan, batu pertama pembangunan era satu data telah dimulai Kemendagri pada 2013.

Berdasar pada UU 23/2006 tentang Administrasii Kependudukan, Kemendagri berperan sebagai integrator data.

“Pada 2013, telah dilakukan kerja sama pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan 10 lembaga pengguna,” ungkap Zudan.

Sejak saat itu, jumlah lembaga pengguna hak akses verifikasi data Dukcapil terus meningkat pesat, bersamaan dengan Zudan menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri pada 2015 silam.

Baca juga   Evaluasi PPKM Darurat, Ganjar: Kunci Pergerakan dari Desa

“Di 2017, jumlah pemanfaat data kependudukan Dukcapil meningkat drastis menjadi 716 lembaga, hingga per September 2021 ini sudah ada 3.904 lembaga, baik lembaga pusat, maupun daerah,” rinci Zudan.

Melalui kampanye pemanfaatan hak akses verifikasi data tersebut, Kemendagri mendorong terjadinya era satu data. Berbagai kementerian/lembaga mulai mencocokan datanya dengan Dukcapil sehingga perencanaan/pembangunan hingga pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran.

“Integrasi data penerima bansos, misalnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan pencocokan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diampu Dukcapil. Bila ditemukan ada data yang tidak cocok NIK-nya, maka data tersebut dikeluarkan dari DTKS,” ungkap Zudan.

“Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif dimana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK,” lanjut Zudan menambahkan.

Baca juga   Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gunungkidul, Tidak Berpotensi Tsunami

Tidak hanya itu, optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga telah merambah cakupan sektor-sektor lainnya, mulai dari provider jaringan layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertanahan, kesehatan, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi.

“Data Daftar Pencarian Orang (DPO) juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil karena Polri rutin menggunakan hak akses data kependudukan melalui face recognition dan pencocokan biometrik untuk menangkap berbagai pelaku kejahatan seperti terorisme,” jelas Zudan.

Terhadap langkah-langkah strategis tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan kesepahamannya, Doli sepakat dan mendukung agar integrasi data dapat segera terwujud di Indonesia.

“Saat ini kita sering kali masih terhambat oleh adanya ego-ego sektoral, setiap instansi memiliki databasenya sendiri sehingga penanggulangan berbagai masalah sering bermuara pada tidak adanya data yang valid, sistematis, dan akurat,” papar Doli. (*)

Sumber InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Suyanta, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. (Foto: Diskominfo Jateng)

News

Pemprov Jateng Izinkan PTM Terbatas, Tapi Ada Syaratnya
(Ilustrasi:nyatanya.com)

News

Gempa Bumi Pacitan M 4,8 Juga Dirasakan Warga Yogyakarta
(ilustrasi: nyatanya.com)

News

Covid-19 DIY Hari Ini: Tambah 198 Kasus Positif, Sembuh 648, Meninggal 15 Pasien
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa saat pengukuhan kader Pancasila. Foto: nyatanya.com/Humas Sleman

News

30 Kader di Sleman Diharapkan Hidupkan Pancasila di Masyarakat
Hotel Safira, Jalan Gatot Subroto Magelang jadi tempat isolasi pasien positif Covid-19.(Foto:nyatanya.com/Diskominfo Jateng)

News

Kasus Corona Melonjak, Magelang Tambah Kamar Isolasi
Ganjar Pranowo. (Foto:Humas Jateng)

News

Cegah Klaster Baru, Bubarkan PTM yang Digelar Tanpa Izin
Ilustrasi: nyatanya.com

News

Hari Ini DIY Mencatat Penambahan Kasus Covid-19 Sebanyak 1.431, Sembuh 976 Kasus
Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto, saat membuka Acara Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemantauan Orang Asing. (Foto: Diskominfo Grobogan)

News

Grobogan Perketat Pengawasan Tenaga Kerja Asing