Home / News

Rabu, 20 Oktober 2021 - 09:33 WIB

Kemenkumham: Regulasi Terpidana Mati Perlu Ditinjau Ulang

(Foto: Kemenkumham)

(Foto: Kemenkumham)

NYATANYA.COM, Jakarta – Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Thurman Saud Marojahan Hutapea, mengatakan regulasi terhadap hak terpidana mati di lembaga pemasyarakatan (lapas) perlu ditinjau kembali.

“Selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail tentang pembinaan atau perlakuan bagi terpidana mati,” kata Thurman melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/10/2021).

Dia mengatakan terpidana hukuman mati tidak seutuhnya diberikan program pembinaan karena statusnya hanya sebagai “titipan sementara” menunggu kepastian masa eksekusi.

Peraturan yang ada terbatas pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bukan terpidana mati sebagaimana penjelasan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Di dalamnya dituliskan, pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian narapidana di lapas meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, serta latihan kerja dan produksi.

Baca juga   Wayang Jogja Night Carnival #6, Jadi Puncak Acara HUT ke-265 Kota Yogya

Thurman menegaskan dalam praktik di lapas narapidana mendapatkan program pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan intelektual, jasmani, konseling, serta rehabilitasi.

Sementara itu, terpidana mati hanya diberikan 2 program, yaitu pembinaan kesadaran beragama dan bimbingan konseling.

Program pembinaan itu disesuaikan dengan kondisi para terpidana mati yang akan menghadapi masa eksekusinya.

“Terpidana mati tidak mungkin diberikan pembinaan intelektual. Yang diharapkan di sini hanya konsentrasi beragamanya dan konseling untuk tujuan menguatkan kepribadian dalam menghadapi kenyataan,” kata Thurman.

Selanjutnya dalam webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) itu, Thurman membagikan data terpidana mati berdasarkan kasus dan waktu tunggu eksekusi yang dikumpulkan oleh Kemenkumham.

Baca juga   Vaksinasi Booster untuk Nakes di Jateng Sudah Dimulai

Kemenkumham mencatat ada 299 terpidana mati dari kasus penyalahgunaan narkotika, 83 orang dari pembunuhan, 1 orang dari pencurian. Ada pula kasus perampokan sejumlah 7 terpidana mati, perlindungan anak 1 orang, penyalahgunaan psikotropika 8 orang, dan teroris sejumlah 2 orang.

Terkait waktu tunggu eksekusi, Kemenkumham mencatat ada 230 terpidana mati yang telah menunggu waktu eksekusinya kurang dari 5 tahun. Ada 107 terpidana mati yang menunggu eksekusinya selama 5 sampai 10 tahun. Kemudian, 62 orang menunggu eksekusi mati selama 10 sampai 19 tahun, bahkan 2 orang di atas 20 tahun.

Sebelumnya, Kemenkumham memastikan ancaman hukuman mati masih diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Mei Lestariningrum . (Foto:nyatanya.com/Diskominfo Pekalongan)

News

Butuh Isolasi Terpusat, Warga Pekalongan Bisa Hubungi Nomor Ini
Tanam perdana bibit tanaman porang untuk komoditas ekspor di wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Blora, Jumat (29/10/2021). (Foto:MC Kab Blora/Teguh)

News

Blora Kembangkan Budi Daya Porang Komoditas Ekspor
Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi turun langsung ke lapangan melihat pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Yogyakarta. (Foto:nyatanya.com/Humas Pemkot Yogya)

News

Selama PPKM Darurat, Malioboro Gelap Mulai Pukul 20.00 WIB
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat mampir ke SMAN 1 Petungkriyono Pekalongan. (Foto: Humas Jateng)

News

Efek PJJ, Sejumlah Siswi SMA Ini Didapati Sudah Tunangan
(Ilustrasi:nyatanya.com)

News

Kembali Naik, Covid-19 DIY Tambah 539 Kasus Positif
Revitalisasi Pasar Gede Klaten akan kembali dimulai November 2021 mendatang dan ditargetkan rampung akhir 2022. (Foto: Diskominfo Klaten)

News

Telan Anggaran Rp102 miliar, Revitalisasi Pasar Gede Klaten Rampung Akhir 2022
Heroe Poerwadi saat meninjau kegiatan vaksinasi massal Kelurahan Kricak Sabtu (25/9/2021) di SDN Tegalrejo III, Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo, Yogyakarta. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

News

Pemkot Yogya Tuntaskan Vaksinasi Berbasis Wilayah
(Ilustrasi/nyatanya.com)

News

Terus Melonjak, Hari Ini DIY Tambah 694 Kasus Positif Covid-19