Home / News

Jumat, 7 Januari 2022 - 22:39 WIB

Kemnaker Beri Sanksi Tegas P3MI yang Terlibat Penempatan CPMI Nonprosedural

Dirjen Pembinaan Penampetan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Kemnaker, Suhartono. (Foto: InfoPublik.id/Kemnaker)

Dirjen Pembinaan Penampetan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Kemnaker, Suhartono. (Foto: InfoPublik.id/Kemnaker)

NYATANYA.COM, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mendalami hasil inspeksi mendadak (sidak) dan memberikan sanksi tegas P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang terbukti terlibat dalam penempatan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural.

Hal tersebut dikatakan Dirjen Pembinaan Penampetan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Kemnaker, Suhartono, terkait sidak Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemnaker, pada Kamis (6/1/2022) di Kedoya, Jakarta Barat.

Dari sidak tersebut, Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berhasil memberikan pelindungan kepada 8 orang CPMI yang melarikan diri dari penampungan.

Baca juga   Dua Bank Ikut Terbakar, Jago Merah Lalap 5 Ruko di Wonosobo

“Apabila ditemukan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang terlibat, Kemnaker tidak akan segan untuk memberikan sanksi terhadap P3MI tersebut,” ujar Suhartono melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Jumat (7/1/2022).

Suhartono memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah peduli dengan melaporkan setiap kegiatan/aktivitas yang dicurigai sebagai penempatan CPMI nonprosedural, dengan cara melakukan penampungan di rumah tinggal atau tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah peduli terhadap keselamatan CPMI,” kata Suhartono.

Baca juga   Kemnaker Matangkan Persiapan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan

Sedangkan Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan PMI (P2MI) Kemnaker, Rendra Setiawan, mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berniat untuk bekerja ke luar negeri untuk jangan mudah tergiur dengan iming-iming uang saku dan gaji besar.

Masyarakat pun hendaknya memastikan bahwa proses penempatan dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki izin dari Pemerintah dan dilakukan sesuai dengan prosedur.

“Untuk melihat izin perusahaan, dapat dilihat pada aplikasi jendela PMI di android, atau dapat bertanya kepada Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA),” kata Rendra.

(*/N1)

Share :

Baca Juga

Rakor Penerapan Protkes pada Industri Sektor Esensial yang diikuti secara daring oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X didampingi Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. (Foto: Humas Pemda DIY)

News

Ini 6 Perusahaan di DIY yang Boleh Beroperasi Penuh Selama Perpanjangan PPKM
Pemkot bekerjasama dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Yogyakarta menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Kartini tahun 2022. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

News

Hari Kartini Ajak Perempuan Yogya Terus Berkarya
Kerusakan bangunan akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jabar, Senin (21/11/2022). Foto: BPBD Kabupaten Cianjur

News

Pemkab Cianjur Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa
Foto: Jasa Marga

News

H-3, Volume Lalu Lintas Mudik Tertinggi Sepanjang Sejarah
Pemkot Yogyakarta terus genjot pemberian vaksin ketiga atau vaksin booster. Hingga Senin (11/7/2022) pemberian vaksin booster sudah mencapai 89,30 persen atau 264.692 warga yang menjadi sasaran vaksin di Kota Yogyakarta. Foto: Humas Pemkot Yogya

News

Kembali Jadi Syarat Perjalanan, Pemkot Yogya Genjot Vaksinasi Boster
Foto: ANTARA

News

Tuntaskan Sengketa Laut China Selatan, AS Sarankan Penyelesaian Damai
Presiden Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

News

ASN Sumringah, Presiden Jokowi Sudah Tandatangani Perpres THR dan Gaji ke-13
Ilustrasi: nyatanya.com

News

Kasus Covid-19 Harian Bertambah 2.576, Sembuh Bertambah 1.973 Orang