Home / News

Rabu, 24 November 2021 - 21:36 WIB

Kenaikan UMK Kota Yogya Tahun 2022, Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi dalam sambutannya di acara Diseminasi Upah Minimum Kota Yogyakarta Tahun 2022 di Hotel Burza Yogyakarta, Rabu (24/11/2021). (Foto: Humas Pemkot Yogya)

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi dalam sambutannya di acara Diseminasi Upah Minimum Kota Yogyakarta Tahun 2022 di Hotel Burza Yogyakarta, Rabu (24/11/2021). (Foto: Humas Pemkot Yogya)

NYATANYA.COM, Yogyakarta – Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta pada 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya UMK 2021. UMK tahun 2022 telah diumumkan oleh Gubernur DIY, termasuk dalam rincian bersamaan dengan upah minimum provinsi.

Untuk Kota Yogyakarta, UMK Yogyakarta Tahun 2022 ditetapkan menjadi Rp 2.153.970. Jumlah UMK Kota Yogyakarta naik Rp84.440 atau 4,08 persen dari tahun 2021.

Dalam agenda Diseminasi Upah Minimum Kota Yogyakarta Tahun 2022 di Hotel Burza Yogyakarta, Rabu (24/11/2021), Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, Kenaikan ini perlu diapresiasi di tengah kondisi ekonomi yang sedang berada di tahap pemulihan akibat pandemi global, di samping itu juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja dan anggota rumah tangga.

Hal ini berdasarkan landasan hukum, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengacu pada, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B M / 383 / HI.01.00/ XI/ 2021.

Baca juga   Kasus Corona Terus Melonjak di Yogya, Jumlah Terpapar Tambah 859, Meninggal 32 Kasus

“Penentuan upah minimum kota harus dilaksanakan secara hati-hati. Terdapat landasan hukum yang perlu dipatuhi, proses forecasting trend usaha ke depan, sekaligus menyeimbangkan aspirasi pemberi kerja dan juga aspirasi pekerja,” jelas Heroe.

Selain itu, para pekerja diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan agar tetap nyaman dan tertata rapih dalam melakukan pekerjaan.

“Sesungguhnya, pemenuhan peran yang ideal oleh masing-masing pihak justru akan membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Terutama dalam menjalankan protokol kesehatan ketat saat melaksanakan pekerjaan. Hal ini perlu di tekankan untuk menjadi kebiasaan baru dan semoga seiring berjalannya waktu pandemi ini cepat berlalu,” ujar Wawali.

Heroe berharap, semua para pemberi kerja memiliki komitmen utuh untuk dapat memenuhi ketentuan hukum serta jaminan fasilitas-fasilitas penunjang kesejahteraan pegawai di lingkungan kerja.

“Semoga para pemberi kerja mampu meningkatan produktivitas, kemakmuran dan kebahagiaan pekerja, kemajuan dan pertumbuhan perusahaan, serta terciptanya perkembangan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan di kota Yogyakarta,” ujarnya.

Baca juga   Dukung Percepatan, Kadipaten Pakualaman Gelar Vaksinasi Massal

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang mengatakan, dengan adanya peningkatan UMK ini dapat memberikan kesempatan kepada iklim usaha daerah yang bersangkutan untuk memunculkan lapangan pekerjaan baru, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta terutama semakin stabil dan di sisi lain tetap memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

“Upah minimum ini hanya berlaku nagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum, dilarang mengurangi atau menurunkan upah,” jelasnya.

Tak hanya itu, Maryustion mengungkapkan, pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, wajib menyusun dan menerapkannya. Upah tersebut berdasarkan peraturan pemerintah paling lama dua tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pengupahan diundangkan.

“Struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja pendidikan, kompetensi, serta wajib memberitahukan kepada seluruh pekerja atau buruh,” ujarnya.

(*/N1)

Share :

Baca Juga

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

News

PPKM Level 4 di Yogya, Turunkan Kasus Covid-19
Walikota Gibran Saat meninjau booth informasi Indosat Ooredoo didampingi Direktur and Chief operating Officer Indosat Ooredoo, Vikram Sinha pada kegiatan peresmian Sistem Informasi Pintar sebagai platform kampung Digital. (Foto: Humas Pemkot Surakarta)

News

Solo Kembangkan Kampung Digital untuk Recovery Ekonomi
Kapolres Magelang AKBP M Sajarod Zakun memeriksa kebdaraan saat apel Gelar pasukan Operasi Patuh Candi 2021. (Foto: Humas/beritamagelang)

News

Polres Magelang Gelar Operasi Patuh Candi 2021
(Ilustrasi:nyatanya.com)

News

Gempa Bumi Pacitan M 4,8 Juga Dirasakan Warga Yogyakarta
(Ilustrasi:nyatanya.com)

News

299 Nakes di RS Rujukan Covid-19 Yogya Terpapar Corona
Percepatan vaksinasi terus dilakukan. Per tanggal 15 Oktober 2021 Pukul 12.00 WIB, total vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 105.464.686 orang atau 50,64 persen dari total sasaran yaitu sebanyak 208.265.720 orang. Sementara vaksinasi dosis 2 sudah mencapai 61.397.055 orang atau 29,48 persen. (Foto: Kemenkes)

News

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama RI Tembus 50 Persen
(Foto: Istimewa)

News

KAI Berlakukan Ketentuan Baru Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh
Menteri Airlangga Hartarto secara simbolis menyerahkan bantuan penanganan Covid-19 kepada Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Rumah Dinas Loji Gandrung. (Foto:Humas Pemkot Surakarta)

News

Surakarta Terima Bantuan 100 Oxygen Concentrator