Home / News

Kamis, 27 Oktober 2022 - 08:16 WIB

Ketua DPR RI Dorong Pemerintah Bentuk Satgas Cegah Kekerasan Seksual

Puan Maharani. Foto: Biro Humas DPR RI

Puan Maharani. Foto: Biro Humas DPR RI

NYATANYA.COM, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menyoroti kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM).

Puan mendesak agar para pelaku kekerasan seksual mendapat sanksi tegas, terlebih sudah ada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Ia juga mendorong pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) guna mencegah kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan institusi negara.

“Dalam UU TPKS, pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan dapat dipidanakan. Selain itu, UU TPKS juga mengatur pemberatan ancaman hukuman bagi pelaku yang merupakan atasan korban di tempat kerja,” kata Puan dalam keterangan persnya, Rabu (26/10/2022).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun mengingatkan pihak-pihak terkait untuk memberikan pendampingan kepada korban untuk pemulihan dan pendampingan hukum, serta terjaminnya seluruh hak korban.

“Keadilan bagi korban kekerasan seksual harus ditegakkan, dan tidak boleh ada yang melakukan intervensi,” tegasnya.

Baca juga   Duka Tragedi Halloween Itaewon, Puan: Euforia Kerumunan Massa Pasca-Covid Harus Jadi Perhatian

Puan juga mendesak pemerintah pusat dan daerah membentuk Satgas Anti Kekerasan Seksual di setiap satuan kerja untuk mencegah terjadinya kasus serupa.

Satgas Anti Kekerasan Seksual dinilai sejalan dengan UU TPKS yang tak hanya sekadar mengatur soal pemulihan, penanganan, dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, tapi juga soal pencegahan.

“Selain berperan untuk mengawal penyelesaian kasus, Satgas juga bisa menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan institusi negara. Dukungan moral dan aturan sistemik pun harus dibuat untuk membantu korban pulih dari trauma,” imbuhnya.

Di sisi lain, Puan mengimbau kepada korban-korban kekerasan seksual agar berani bersuara. Pasalnya, tak sedikit perempuan dan korban lainnya merasa malu dan tak berdaya untuk mengungkapkan kasus kekerasan seksual.

“Tidak perlu khawatir atau takut karena korban kekerasan seksual akan mendapat perlindungan, termasuk kerahasiaan identitas diri. Pengungkapan kasus kekerasan seksual dapat membantu agar kasus serupa dapat dihindari,” ujarnya.

Baca juga   Presiden Jokowi dan PM Fumio Kishida Sepakat Perkuat Perdagangan dan Investasi

Untuk mendorong korban berani bicara dan melapor, unit-unit pelaksana teknis kasus kekerasan seksual diminta untuk dapat bekerja secara optimal.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga berharap ada partisipasi publik, karena dapat membantu penyelesaian dan pencegahan kasus kekerasan seksual.

“Dibutuhkan sosialisasi yang masif dari pemerintah bekerja sama dengan organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, dan jaringan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran publik agar pencegahan kekerasan seksual bisa dilakukan secara maksimal,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Puan mendesak seluruh kementerian/lembaga untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual di institusinya beserta ketegasan dalam penanganannya.

Hal itu diperlukan sebagai pembelajaran bagi pejabat negara maupun pegawai di institusi negara agar tidak menjadi pelaku kekerasan seksual.

“Seluruh kantor kementerian maupun lembaga negara beserta lingkungan sosialnya harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan untuk bisa berdaya dan mengaktualisasi diri. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi,” tutup legislator dapil Jawa Tengah V itu. (*/N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Menghadapi musim hujan, BPBD Kota Yogyakarta menyiapkan upaya untuk meminimalisir berbagai kemungkinan terjadinya bencana. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

News

Deteksi Dini Bencana, BPBD Monitoring EWS
(Foto: BNPB)

News

Kasus Sembuh Covid-19 Nasional Bertambah 434 Orang
Rancangan regulasi hak penerbit (publisher right) diharapkan bisa diterbitkan sebagai regulasi pada tahun ini, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres). Foto: Wahyu Sudoyo/InfoPublik

News

Rancangan Hak Penerbit Diharapkan Terbit Tahun Ini
(Foto: BMKG)

News

Gempa M7,4 Guncang NTT Tidak Berpotensi Tsunami, BNPB Pantau Wilayah Terdampak
Bank Indonesia (BI) meluncurkan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 Kamis (18/8/2022). Foto: Ist/InfoPublik.id

News

Bank Indonesia Luncurkan Uang Kertas Tahun Emisi 2022, Ini Nominal dan Gambarnya
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung memprediksi lonjakan sampah sebanyak dua kali lipat, pada libur Lebaran. (Foto: MC.TMG)

News

Antisipasi Lonjakan Volume Sampah, Temanggung Siapkan Tambahan Personel Kebersihan
Kartun karya Gesigoran dalam buku "Indonesia Melawan Corona ala Kartunis" yang diterbitkan Graha Ilmu bersama Federasi Kartunis Indonesia (Pakarti), Cetakan I - 2020.

News

Kasus Positif Covid-19 Indonesia pada 16 Juli 2022 Tambah 4.329 Pasien, Meninggal 6 Orang
BPPTKG menyatakan, Gunung Merapi di perbatasan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami 161 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Sabtu (15/1/2022) pukul 00.00-24.00 WIB. (Foto: ANTARA)

News

Masih Bestatus Siaga, Gunung Merapi Alami 161 Kali Gempa