Home / News

Sabtu, 30 April 2022 - 10:48 WIB

Ketua DPR RI : “Kerja Legislasi DPR Tak Semata Kuantitas Tapi Soal Kualitas…”

Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Istimewa)

Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Istimewa)

NYATANYA.COM, Jakarta –  Ketua DPR RI Puan Maharani berharap sekaligus mengimbau kepada para anggota  DPR agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, tetapi dari kualitasnya. Hal itu terus digaungkannya sejak dilantik pada Oktober 2019.

“Membuat undang-undang itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa sekedar memasang target jumlah 100 atau 200 UU. Namun, yang jauh lebih penting adalah UU itu dibahas dengan mekanisme yang benar serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Kerja legislasi DPR tidak hanya sekadar kuantitas, tapi soal kualitas,” kata Puan.

Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengapresiasi pernyataan Puan. “Tentu saja bagus prinsip itu. Itu yang diharapkan,” ujar Ray.

Menurut Ray, penyataan Puan ini sebagai autokritik atas intitusi DPR. Jika sebagai aoukritik, maka Puan harus bisa memastikan pembuatan UU yang bermutu secara kualitas, prosedural, dan kuantitas. “Itu yang harus menjadi fokus utama Puan ke depan,” katanya.

“Apakah pernyataan itu semacam autokritik sebagai stretegi Puan mengembangkan peran dewan di masa akan datang dengan membenahi tiga persoalan dalam legislasi ini atau apa, kita tunggu realisasinya,” tandas Ray.

Baca juga   Evaluasi PPKM, 26 Kabupaten/ Kota Masuk Level 1

Sebelumnya, UU TPKS disahkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada 14 April 2022. UU itu mendapat apresiasi positif dari banyak kalangan dan dinilai sebagai salah satu keberhasilan DPR dalam menggodok UU. Menurut Ray, pernyataan Puan juga tidak bisa dialamatkan secara sempit pada UU TPKS. 

“Kalau untuk itu saja ya menurut saya sangat sempit, seharusnya untuk keseluruhan produk undang-undang di DPR,” pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan Puan seharusnya punya sikap dan respons yang sama pada sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang sejak lama sudah ditunggu-tunggu publik, bukan hanya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“UU TPKS tentu sangat penting, tetapi RUU yang dibutuhkan publik itu tidak hanya RUU TPKS. Masih ada RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Penanggulangan Bencana, dan lain-lain. Penghormatan terhadap rakyat jangan pilih-pilih. Semua yang jelas dibutuhkan itu mesti bisa dikerjakan tepat waktu oleh DPR,” ujarnya.

Baca juga   Pemerintahan di Tiga Provinsi Baru Papua Segera Dibentuk, Begini Pembagian Wilayahnya

Lucius mengungkapkan jika yang dimaksud pengesahan RUU TPKS bisa menjawab aspirasi dan kebutuhan hukum publik terkait penegakan kasus kekerasan seksual, maka akan sangat diapresiasi. Tetapi hal itu tidak berarti proses RUU TPKS hingga disahkan menjadi UU TPKS tanpa kekurangan. 

Menurutnya, peran publik sangat penting dalam pengesahan RUU TPKS. Jika publik tidak terus-menerus menekan DPR agar segera mengesahkan RUU TPKS, mungkin sampai sekarang UU TPKS tidak juga tuntas dibahas. Lucius menambahkan bahwa Puan tak cukup berperan dalam UU TPKS. Puan terlihat baru mulai sangat peduli pada fase akhir.

“Tentu saja ia sebagai Ketua DPR punya kuasa yang besar untuk mendorong proses yang cepat kalau kemauan politik itu memang tulus. Tetapi saya lihat respons Puan lebih terlihat sebagai langkah politik memanfaatkan RUU TPKS yang memang ditunggu-tunggu publik,” tukasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Penampakan Gunung Merapi pukul 04.48 WIB. (Foto: nyatanya.com/BPPTKG)

News

Gunung Merapi 2 Kali Keluarkan Awan Panas Guguran
Salah satu peserta vaksinasi dosis 2 untuk pelaku wisata di Studio Alam Gamplong, Moyudan, Sleman. (Foto: Humas Pemda DIY)

News

Tinggal Tunggu Aba-aba dari Pusat, Semua Obwis di DIY Siap Buka
Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA. (Foto: Kemendagri)

News

Kemendagri: Regulasi Turunan UU IKN Selesai Akhir Maret 2022
Drg. Yuli Kusumastuti, M.kes. (Foto: nyatanya.com/Humas Pemda DIY)

News

Kasus Covid-19 Melonjak, Keterisian BOR di DIY Ikut Meningkat
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat Silaturahmi dan Halal Bihalal dengan awak media di Jawa Tengah dan DIY, di Hotel Santika Premiere, Kamis (12/5/2022). Foto: Diskominfo Jateng

News

Gus Yasin: Hati-hati, Dosa Pembuat Berita Bohong Tak Berarti Berhenti dengan Minta Maaf
Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama Wakil Bupati, Agus Santosa melakukan pantauan di Pasar Sapi Bekonang, Mojolaban. (Foto: MC Kab Sukoharjo)

News

Antisipasi Wabah PMK, Setiap Ternak Wajib Kantongi Surat Sehat
Presiden Joko Widodo mengunjungi tenda pengungsian masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru di Lapangan Sumberwuluh, Kecamatan Candi Puro, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa (7/12/2021). (Foto: Yongki/Amiriyandi/Infopublik)

News

Pemerintah Segera Putuskan Relokasi Hunian Terdampak Erupsi Semeru
Wali Kota Haryadi Suyuti saat meninjau vaksinasi masal di PDAM Tirtamarta. (Foto:Humas Pemkot Yogya)

News

Pemkot Yogyakarta Siapkan Gelang Vaksinasi