Home / Peristiwa

Minggu, 14 November 2021 - 21:35 WIB

KKP Dorong Pemda Susun Rencana Aksi Daerah Konservasi Hiu Paus

Hiu Paus (Rhincodon typus) termasuk jenis ikan Appendix II Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dengan status endangered (EN). (Foto: dok KKP/InfoPublik)

Hiu Paus (Rhincodon typus) termasuk jenis ikan Appendix II Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dengan status endangered (EN). (Foto: dok KKP/InfoPublik)

NYATANYA.COM, Jakarta – Usai ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus Tahun 2021-2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong segera dirumuskannya Rencana Aksi Daerah (RAD) pada 6 lokasi prioritas implementasi RAN, meliputi Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Timur.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pamuji Lestari, menyampaikan untuk mencapai 6 sasaran program konservasi hiu paus dalam RAN 2021-2025 tersebut, diperlukan komitmen berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah di 6 lokasi prioritas implementasi RAN.

“Rencana Aksi Nasional ini perlu diadopsi pada tingkat daerah dalam bentuk RAD Konservasi Hiu Paus yang dilengkapi dengan perangkat hukumnya agar komitmen dan alokasi pendanaan dapat diarahkan untuk konservasi hiu paus di tingkat daerah,” ujar Tari, Minggu (14/11/2021).

Guna mempercepat implementasi tersebut, Tari menjelaskan KKP bersama Pemda dan mitra terkait menginventarisasi kegiatan rencana aksi nasional yang telah dilakukan pada 2021, tantangan dalam pelaksanaan serta rencana tindak lanjutnya pada 2022 melalui rapat koordinasi yang digelar secara daring dan luring.

Baca juga   Kurang dari Sebulan, Sudah 36.575.850 Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Air

Selain inventarisasi, rakor juga dimaksudkan untuk sosialisasi pembelajaran dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam proses pengadopsian RAN ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Konservasi Hiu Paus.

“Kami tentunya berharap RAN Konservasi Hiu Paus dapat segera diimplementasikan dan diintegrasikan pada program kerja di masing-masing lokasi prioritas yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Sementara itu Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), Andi Rusandi menerangkan rakor dengan para pemangku kepentingan menghasilkan beberapa masukan dan sejumlah rekomendasi.

Pertama, Pemda perlu membentuk tim atau kelompok kerja penyusunan RAD Konservasi Hiu Paus berkolaborasi dengan dinas Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedua, RAN Konservasi Hiu Paus menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan RAD Konservasi Hiu Paus.

Ketiga, progres implementasi RAN Hiu Paus yang belum terlaksana perlu diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keempat, perlunya kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemda, dan pemangku kepentingan dalam implementasi RAN Hiu Paus.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim dalam sesi pembelajaran pengembangan RAD Konservasi Hiu Paus di NTB mengungkapkan bahwa Provinsi NTB telah membentuk kelompok kerja (Pokja) konservasi hiu paus dan menyusun RAD konservasi hiu paus.

Baca juga   Dalam Dua Hari KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Berbendera Malaysia

“Dokumen RAD Konservasi Hiu Paus disusun sebagai acuan dan pedoman bagi para pihak yang ke terkait dalam pengelolaan hiu paus dan habitatnya di NTB secara sistematis, efektif, terukur dan terintegrasi,” ujarnya.

Hiu Paus (Rhincodon typus) termasuk jenis ikan Appendix II Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dengan status endangered (EN).

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam rangka menjaga kelestarian hiu paus, KKP telah menetapkan hiu paus sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh melalui Kepmen KP Nomor 18 Tahun 2013, sesuai rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku otoritas keilmuan.

(*/N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo secara simbolis menyerahkan bantuan kepada anak yatim piatu korban Covid-19. (Foto:Humas Sleman)

Peristiwa

Kemensos Serahkan Bantuan Nutrisi untuk Anak Korban Covid-19 di Sleman
Pembukaan MTQ Tingkat Kabupaten Bantul tahun 2021 ini dilaksanakan di Institut Ilmu Al-Quran An Nur Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Rabu (24/11/2021). (Foto: Humas Pemkab Bantul)

Peristiwa

Pemkab Bantul Gelar Musabaqah Tilawatil Quran 2021
Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalteng bersama dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Katingan mengamankan Wanto Sripo (42) yang merupakan buronan korupsi Dana Desa Kruing, Kabupaten Katingan. (Foto: dok. Puspenkum)

Peristiwa

Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalteng Tangkap Buronan Korupsi Dana Desa
Vaksinasi bagi pelaku UMKM yang digelar di JEC. (Foto:nyatanya.com/Humas Pemda DIY)

Peristiwa

Vaksinasi Bagi Pelaku UMKM dan Koperasi Digelar di JEC
Tahun ini Pemkot Yogya targetkan Kota Layak Anak Kategori Utama. (Foto: nyatanya.com/Humas Pemkot Yogya)

Peristiwa

Pemkot Yogya Targetkan Kota Layak Anak Kategori Utama
Para santri dan pengurus pondok pesantren (ponpes) di Kota Pekalongan menjalani vaksinasi Covid-19 dosis pertama. (Foto: Diskominfo Pekalongan)

Peristiwa

Ratusan Santri Kota Pekalongan Giliran Vaksinasi
Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan sidak memantau pendistribusian BST di DIY, Senin (19/7/2021) di Kampung Sayidan. (Foto:nyatanya.com/Humas Pemda DIY)

Peristiwa

Mensos RI Tri Rismaharini Sidak Distribusi Bansos di Sayidan
Menkominfo Johnny G. Plate dalam acara puncak Anugerah Jurnalistik Kominfo 2021. (Foto:Biro Humas Kementerian Kominfo)

Peristiwa

Ini Dia Pemenang Anugerah Jurnalistik Kominfo 2021