Home / News

Rabu, 8 September 2021 - 23:48 WIB

KPK Ingatkan Area Rawan Korupsi, Bupati Temanggung Komitmen Bersih

Bupati Temanggung Al Khadziq mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang digagas KPK, bahkan ia bersama jajarannya berkomitmen untuk bersih. (Foto: Diskominfo Temanggung)

Bupati Temanggung Al Khadziq mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang digagas KPK, bahkan ia bersama jajarannya berkomitmen untuk bersih. (Foto: Diskominfo Temanggung)

NYATANYA.COM, Temanggung – Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjend Pol Bahtiar Ujang Purnama mengingatkan seluruh Kepala Daerah, Kepala OPD, dan camat di Jawa Tengah, untuk mewaspadai area rawan korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

Hal itu disampaikan Bahtiar pada rakor virtual bersama seluruh Kepala Daerah, Kepala OPD, dan camat di Jawa Tengah, dengan materi pemberantasan tindak pidana korupsi, Rabu (8/9/2021).

Jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung hadir Bupati HM Al Khadziq, Wakil Bupati Heri Ibnu Wibowo, dan Sekda Hary Agung Prabowo yang mengikuti secara daring dari Graha Bhumi Phala. Kegiatan tersebut juga diikuti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

“Dengan kegiatan ini, kami berharap seluruh pejabat daerah mampu melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan kerja masing-masing. Kita mengingatkan kembali di mana area-area rawan korupsi. Harapannya di Jateng tidak ada lagi kepala daerah terjerat kasus korupsi. Sebaliknya, bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” ujar Bahtiar.

Ia mengaku prihatin karena dari 2012 sampai 2021 ini, setidaknya ada sembilan kepala daerah di Jawa Tengah terjerat kasus korupsi. Antara lain, Kabupaten Kebumen, Klaten, Kudus, Jepara, Sragen, Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Purbalingga, dan Banjarnegara.

Baca juga   Waspada Klaster PTM, Mulai Ditemukan Kasus Covid-19 Sekolah di Jateng

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi di daerah, antara lain menguatkan peran Inspektorat. Kemudian secara hierarkis gubernur bisa mengingatkan bupati/ wali kota, seterusnya hingga kepada kepala OPD, camat di bawahnya, agar jangan melakukan penyimpangan. Bahkan sebisa mungkin selalu diingatkan di awal, jika ada indikasi penyimpangan.

Ia berharap, ke depan di daerah tidak ada lagi jual beli jabatan, tidak ada korupsi pada pengadaan barang dan jasa, perizinan, penyalahgunaan aset milik daerah, kebocoran pajak, bisa mencegah penyalahgunaan dana desa, dan lain-lain. Selain itu, diingatkan pula kepada kepala daerah agar jangan terkena jebakan “batman” biaya politik.

“Jika biaya politik waktu bertarung dalam Pilkada besar, bisa jadi nanti yang bersangkutan berpikir mencari kembalian modal dan bermuara pada tindakan korupsi,” ujar Bahtiar.

Bupati Temanggung Al Khadziq mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang digagas KPK tersebut. Ia bersama jajarannya berkomitmen untuk bersih, dan dalam menjalankan roda pemerintahan agar terhindar dari praktik-praktik korupsi.

Baca juga   Hari Ini Pasien Sembuh Covid-19 di Magelang Tambah 222

“Oleh karena itu, manakala bapak ibu menemukan apa tadi yang disampaikan KPK, tidak usah segan-segan terbuka. Kalau menutup-nutupi terhadap saya, sama saja menjerumuskan saya dan Pak Bowo (Wakil Bupati). Karena yang disampaikan tadi penanggungjawabnya adalah pimpinan daerah. Seorang kepala OPD harus tahu persis pekerjaan di tempat masing-masing sedetail-detailnya. Perhatikan delapan area rawan korupsi,” kata bupati.

Ia menegaskan kepala OPD untuk menjaga bawahannya dari praktik-praktik korupsi. Kepala OPD juga diharap menjaga pimpinan, yakni bupati, wakil bupati, agar bisa terhindar dari keterlibatan praktik semacam itu. Sekda , Asisten, PBJ, Kepala OPD juga diminta mengawasi dan tertib dalam pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat dengan Brigjend Pol Bahtiar. Menurutnya, peran Inspektorat di daerah harus dikuatkan. Ia juga mengaku tidak bisa tidur setelah kejadian OTT KPK di Banjarnegara.

“Kode-kode keras yang disampaikan Pak Bahtiar cukup kita pahami, dan kita semua harus memperbaiki. Saya sendiri pernah melakukan OTT dua kali kepada pejabat penting di tempat saya,” katanya. (*)

Share :

Baca Juga

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Suyana saat jumpa pers vaksinasi rabies di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. (Foto: Humas Pemkot Yogyakarta)

News

Pemkot Yogya Gelar Vaksinasi Rabies, Ini Tanggalnya
Rusunawa Gemawang, meski lokasinya berada di Kabupaten Sleman namun kini difungsikan sebagai shelter pasien Covid-19 oleh Pemkot Yogyakarta. (Foto:nyatanya.com/Humas Pemkot Yogya)

News

Rusunawa Gemawang Mulai Difungsikan Menjadi Shelter Covid-19
Salah satu kebijakan selama PPKM adalah pembatasan akses jalan di wilayah Kota Yogya. Pembatasan ini dinilai efektif mengurangi mobilitas masyarakat. (Foto: Agoes Jumianto)

News

Jangan Terlena! Meski Kasus Harian Covid-19 di Yogya Turun
Aksi Kasih GRII dengan melayani isi ulang oksigen gratis yang digelar di halaman parkir Grand Pacific Hall, Jalam Magelang Yogyakarta. (Foto: agoes jumianto)

News

Aksi Kasih GRII, Bagikan Oksigen Gratis untuk Warga Yogya
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima bantuan berupa 500 ton Liquid Oxygen dari Tanoto Foundation.(Foto:nyatanya.com/BNPB)

News

Pemerintah Terima Bantuan 500 Ton Oksigen Cair dari Tanoto Foundation
Rekaman aktivitas awan panas guguran Gunung Merapi, Rabu (4/8/2021) pukul 05.41 WIB. (Foto: BPPTKG)

News

Gunung Merapi Semburkan Awan Panas Tadi Pagi
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Hari Ini 560 Warga DIY Sembuh Covid-19, Meninggal 13 Orang
Begini penampakan awan panas guguran Gunung Merapi, Minggu (15/8/2021) pukul 00.43 WIB. (Foto:BPPTKG)

News

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Dini Hari Tadi