Home / News

Rabu, 30 November 2022 - 20:22 WIB

KPK Luncurkan 10 Desa Antikorupsi 2022, Mana Saja Ya?

Foto: Dok KPK

Foto: Dok KPK

NYATANYA.COM, Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peluncuran Desa Antikorupsi 2022 dengan tema ‘Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi’.

Kegiatan yang merupakan puncak dari serangkaian tahapan pembentukan percontohan Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK sepanjang 2022 ini digelar di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang.

Firli Bahuri, Ketua KPK menyampaikan, dalam memberantas korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.

Oleh karena itu KPK mengajak segenap masyarakat untuk ikut dalam upaya pemberantasan korupsi termasuk masyarakat desa.

“Potensi desa sangat strategis, begitu strategisnya peran kepala desa dan aparatur desa, saya teringat semangat Bung Hatta yang menyebut, Indonesia tidak akan bercahaya dengan obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya dengan lilin-lilin kecil dari desa,” terang Firli, dalam keterangan resminya, Rabu (30/11/2022).

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut kolaborasi ini sangat penting dilakukan karena tidak mungkin Kementerian Desa menangani sendiri 74.961 desa di seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahan dan ragam budaya.

Halim juga menyampaikan apresiasi kepada KPK terkait program Desa Antikorupsi.

Menurutnya, jika program ini terus berjalan, kekhawatiran terkait ketidaksesuaian pengelolaan dana desa akan berkurang.

“Semua ini akan lebih cepat lagi ketika KPK ikut mendampingi berbagai program dalam upaya pembangunan desa melalui program Desa Antikorupsi,” ungkap Halim.

Baca juga   Kudus Gencarkan Vaksinasi di Desa-desa

Dalam laporan pelaksanaan program Desa Antikorupsi, Wawan Wardiana, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat menerangkan, pada tahap awal KPK melakukan observasi pada periode Februari, untuk melakukan pengecekan dan memilih desa yang akan ditetapkan sebagai percontohan.

Selanjutnya KPK melakukan Kick-Off dalam rangka dimulainya kegiatan pembentukan percontohan Desa Antikorupsi 2022 pada bulan Juni di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Tahap selanjutnya, imbuh Wawan, KPK melakukan bimbingan teknis terhadap desa terpilih untuk dibentuk menjadi sebuah percontohan Desa Antikorupsi agar mampu memenuhi indikator buku panduan Desa Antikorupsi.

Selanjutnya KPK melakukan tahap penilaian untuk menentukan layak tidaknya sebuah desa dinyatakan sebagai Desa Antikorupsi.

Tahap penilaian ini melibatkan tim penilai dari kementerian terkait dan pemerhati antikorupsi.

“Terakhir KPK melakukan penganugerahan Desa Antikorupsi kepada Desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai indikator Desa Antikorupsi. Dimana tahun ini kita laksanakan di Desa Banyubiru, Semarang,” terang Wawan.

Desa Banyubiru sendiri menjadi desa yang meraih skor tertinggi dalam pembentukan desa antikorupsi tahun 2022 dengan nilai sebesar 96,75.
Disusul Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung dengan nilai sebesar 96,16; Desa Kumbang, Kabupaten Lombok dengan nilai 95; Desa Sukojati, Banyuwangi dengan nilai 93,25.

Baca juga   Puncak Perayaan Natal, Ganjar Ingatkan Masyarakat Pentingnya Guyub

Desa Kamang Hilia, Kabupaten Agam dengan nilai 93,25; Desa Kutuh, Kabupaten Badung dengan nilai 93,21; Desa Hanura, Kabupaten Pesawan dengan nilai 92,75.

Desa Pakatto, Kabupaten Gowa dengan nilai 92,75; dan Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau dengan nilai 91,39.

Desa Antikorupsi merupakan program yang digagas KPK dengan menggandeng Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Program ini pertama kali diluncurkan pada 2021 dengan memilih Desa Panggungharjo di Bantul, Yogyakarta sebagai desa percontohan.

Tahun 2022 KPK memilih 10 desa dari 10 Provinsi untuk dilakukan pembentukan percontohan desa antikorupsi.

Program ini KPK laksanakan karena melihat besarnya dana desa yang dikucurkan pemerintah, yakni hingga tahun 2022 nilainya mencapai Rp468,9 Triliun.

Sementara data KPK sendiri mencatat sejak 2015 – 2022 sebanyak 601 kasus terkait desa telah ditangani KPK dengan jumlah tersangka 686 orang.

“Korupsi merampas hak-hak kita, kita terkadang tidak menyadarinya, padahal tujuan negara akan gagal apabila kita membiarkan terjadinya korupsi. Karena itu KPK melakukan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui program Desa Antikorupsi,” tutup Firli.

(*/N1)

Share :

Baca Juga

Foto: Diskominfo Jateng

News

Sempurnakan UU Cipta Kerja, Pemprov Jateng Jaring Aspirasi Serikat Buruh dan Pekerja
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih kembali melakukan monitoring kegiatan vaksinasi. (Foto: Humas Kab.Bantul)

News

Bupati Berharap Akhir Oktober 80% Warga Bantul Sudah Tervaksinasi
Sri Sultan Hamengku Buwono X berkenan menghadiahkan Gending Gati Dirgantara pada TNI Angkatan Udara. Penyerahan Gending Gati Dirgantara dilaksanakan bertepatan dengan Hari Bhakti (Ulang Tahun) TNI AU ke-76, Sabtu (9/4/2022). Foto: MC Kraton Jogja

News

Gending Gati Dirgantara: Hadiah Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk TNI AU
Tim Tabur Kejagung mengamankan Moh Shonhaji yang merupakan terpidana kasus korupsi pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun pada 2015. Foto: dok. Puspenkum

News

Buron Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Madiun Ditangkap Tim Tabur Kejagung di NTB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengecek langsung situasi lalu lintas di jalan tol Semarang-Solo, Jumat (23/12/2022). Foto: Diskominfo Jateng

News

Jelang Nataru Ganjar Pranowo Cek Tol Semarang – Solo
Sampai Rabu (22/6/2022), untuk di Rembang yang masih sakit (PMK) sekitar 2.700-an, untuk yang sudah sembuh sekitar 1.300-an (ekor). Foto: Kominfo Rembang

News

Sebanyak 1.300 Ekor Sapi di Rembang Sembuh dari PMK, 2.700 Masih Terjangkit
Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Sumatera Utara, Kamis (3/2/2022). (Foto: BPMI SETPRES)

News

Agenda Hari Kedua Kunker Presiden di Sumut, Serahkan SK TORA dan Bagikan Sertipikat Tanah
(Ilustrasi:nyatanya.com)

News

Hari Ini 2.942 Warga DIY Sembuh Covid-19