Home / News

Senin, 6 September 2021 - 18:14 WIB

Kunjungi Banjarnegara, Ini Pesan Ganjar pada Pejabat Pemkab

Ganjar Pranowo di depan Pejabat Pemkab Banjarnegara. (Foto: Humas Pemprov Jateng)

Ganjar Pranowo di depan Pejabat Pemkab Banjarnegara. (Foto: Humas Pemprov Jateng)

NYATANYA.COM, Banjarnegara – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memenuhi janjinya datang ke Banjarnegara, Senin (6/9/2021). Setelah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditangkap KPK, Ganjar memang mengatakan akan datang ke Banjarnegara dan menemui jajaran pejabat di sana.

Usai bertemu Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin. Ganjar kemudian menggelar rapat terbuka di Pendapa Banjarnegara, yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.

Dalam rapat itu, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.

Ganjar juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah. Kejadian yang telah menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.

“Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?” tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu. Dan semuanya serentak menjawab setuju.

“Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara,” ucapnya.

Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu. Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati juga sudah ditandatangani.

“Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga Pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telpon Pak Wakil Bupati dan responnya bagus,” katanya.

Baca juga   Hari Ini 2500 Pelajar di DIY Terima Vaksinasi Covid-19

Ganjar mengatakan, peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri. Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.

“Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD-nya,” jelasnya.

Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.

“Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran,” tegasnya.

Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.

“Saya juga meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini nggak aktif, hanya BPBD-nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri,” tandasnya.

Baca juga   Ini 6 Perusahaan di DIY yang Boleh Beroperasi Penuh Selama Perpanjangan PPKM

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin mengatakan, warga Banjarnegara sudah menunggu pembinaan dari Ganjar. Upaya penataan pemerintahan Banjarnegara yang periodenya kurang dari sembilan bulan harus dilakukan dengan baik.

“Kami sudah menunggu lama pembinaan dari Pak Gubernur di sisa masa jabatan yang sekitar sembilan bulan lagi. Sesuai perintah Pak Ganjar, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu,” tegasnya.

Syamsudin menambahkan, pihaknya siap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Seluruh OPD juga sudah sepakat dan siap untuk melayani masyarakat dengan penuh integritas.

“Integritas akan menjadi pegangan kami. Kami sepakat untuk jujur dan konsisten. Mudah-mudahan, hambatan dari pemerintahan yang lampau pada provinsi, kami harap dibuka kembali keran silaturahmi. Karena Jateng kalau nggak ada Banjarnegara kurang genap. Banjarnegara adalah bagian dari Jateng. Ke depan kami akan taat pada ketentuan-ketentuan pemerintah,” pungkasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Rapat evaluasi Forkopimda terkait pandemi Covid-19 yang digelar Pemkab Bantul. (Foto: Humas Kab. Bantul)

News

Tingginya Angka Kematian Covid-19 di Bantul karena Banyak Warga Pilih Isoman
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Pasien Sembuh Covid-19 di Magelang Bertambah 292 Orang
GKBRAy A. Paku Alam, Wakil Ketua Dewan Pembina PKK DIY saat meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk disabilitas. (Foto: Humas Pemda DIY)

News

Vaksinasi Secara Drive-thru Digelar Serentak di Tiga Lokasi Ini
Awan panas guguran Merapi pukul 07.02 diamati dari pos Babadan. (Foto:nyatanya.com/BPPTKG)

News

Pagi Tadi Gunung Merapi 2 Kali Muntahkan Awan Panas
Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi turun langsung ke lapangan melihat pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Yogyakarta. (Foto:nyatanya.com/Humas Pemkot Yogya)

News

Selama PPKM Darurat, Malioboro Gelap Mulai Pukul 20.00 WIB
(Ilustrasi:nyatanya.com)

News

Hari Ini 1.383 Warga DIY Sembuh Covid-19, Meninggal 15 Orang
Bupati Bantul saat hadiri acara wiwitan. Foto: nyatanya.com/Humas Bantul

News

Ungkap Rasa Bersyukur, Warga Srandakan Adakan Wiwitan
(Ilustrasi:nyatanya.com)

News

299 Nakes di RS Rujukan Covid-19 Yogya Terpapar Corona