Home / Peristiwa

Senin, 15 November 2021 - 10:09 WIB

Lindungi Pekerja, Kemnaker Bahas Penetapan Upah Minimum 2022

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri. (Foto: Kemnaker/InfoPublik)

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri. (Foto: Kemnaker/InfoPublik)

NYATANYA.COM, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membahas proses penetapan Upah Minimum 2022 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan Upah Minimum merupakan salah satu program strategis nasional.

Pembahasan dilakukan melalui penyelenggaraan seminar terbuka secara virtual pada Jumat (12/11/2021).

Dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Minggu (14/11/2021), Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan Upah Minimum merupakan salah satu program strategis nasional.

“Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan Upah Minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha,” ucap Dirjen Putri.

Menurutnya, Upah Minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu, kebijakan Upah Minimum ditujukan sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

“Upah Minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). PP 35/2021 tidak mengamanatkan Upah Minimum Berdasarkan Sektor. Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum 20 November 2020 dan masih berlaku, maka dapat dilanjutkan upah minumum sektoral tersebut selama UMS tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah tersebut, dengan demikian seluru pihak harus tetap patuh dengan pelaksaam UMS selama masih berlaku.” terangnya.

Ia berharap, melalui kegiatan seminar tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Baca juga   KPPU Jatuhkan Denda Rp1 Miliar ke PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, Ini Masalahnya

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, semangat dari formula Upah Minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan Upah Minimum, sehingga terwujud keadilan antar wilayah.

Selain itu, katanya, penetapan Upah Minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

“BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk penghitungan Upah Minimum,” ucapnya.

Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan Upah Minimum sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkannya PP No. 36 Tahun 2021. Data-data untuk penghitungan penetapan Upah Minimum bisa diakses pada wagepedia.kemnaker.go.id

“Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS,” ucapnya.

Adapun Dewan Pengupahan Nasional dari unsur Pakar Pengupahan, Joko Santosa, menyatakan, penetapan Upah Minimum penting untuk menaikan Indeks daya saing Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian hukum dan indikator perekonomian & ketenagakerjaan yang harus ditaati semua pihak.

Baca juga   Kemnaker Akan Beri Sanksi Perusahaan yang Tak Bayar THR

Selain itu, sambung Joko, dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap penetapan UM pada Covid-19 saat ini yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya subtitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi).

Hal ini memicu terjadinya PHK, mendorong terjadinya relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Potensi lainnya yaitu utk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah diatas upah minimum” ucapnya.

Joko juga mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah di atas upah minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas.
Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-rata upah, sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas.

Sehingga kenaikan upah masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya. Bila hal ini dilakukan, maka dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

“Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang hrs menjadi tujuan perjuangan pekerja dan SP/SB,” kata Joko.

Sebagai informasi, seminar tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 partisipan mulai dari bupati/walikota seluruh Indonesia, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,LKS Tripartit seluruh Indonesia, APINDO, SP/SB, dan stakeholder hubungan industrial.

(*/N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Petugas saat melakukan razia di JJLS Sanden Bantul. (Foto: Istimewa)

Peristiwa

JJLS Sanden Ditutup pada Sabtu dan Minggu Selama Ramadan, Ternyata Ini Alasannya
Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti saat mengunjungi pelaksanaan vaksinasi di GL Zoo. (Nyatanya.com/Humas Pemkot Yogya)

Peristiwa

Pengurus Pastoral Gereja Katolik Kota Yogya Ikuti Vaksinasi
Kelima pelaku penembakan istri TNI di Semarangg ditangkap. Foto: Ist

Peristiwa

Ini Tampang Pelaku Penembakan Istri TNI di Semarang, 4 Orang Ditembak Kakinya
Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi hadiri tasyakuran Hari Amal Bakti (HAB) ke-76 tahun 2022 yang digelar Kemenag Kota Yogya. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

Peristiwa

Hadiri Hari Amal Bakti ke-76, Wawali Dorong Kerukunan Umat Beragama Terus Ditingkatkan
Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi dengan penghargaan Kota Yogyakarta sebagai kota ramah sepeda dari B2W Indonesia. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

Peristiwa

Yogya Terima Penghargaan Kota Ramah Sepeda Kategori Emas
Tradisi Yaa Qowiyyu, Jatinom akan memasuki puncak perayaan, Jumat (16/9/2022). Puncak perayaan berupa sebaran apem yang digelar di amphiteater Lapangan Klampeyan, Jumat siang ini. Foto: Kominfo Klaten

Peristiwa

Siang Ini, 4 Ton Apem Bakal Disebar di Puncak Tradisi Yaa Qowiyyu
Yayasan BUMN untuk Indonesia menyerahkan sejumlah bantuan alat kesehatan (Alkes) senilai Rp600 juta kepada Pemkab Magelang yang diterima langsung Bupati Zaenal Arifin. (Foto: Humas/beritamagelang)

Peristiwa

Pemkab Magelang Terima Bantuan Alkes dari Yayasan BUMN untuk Indonesia
Bupati Etik Suryani usai membuka Bazar Produk Tani, di Kecamatan Gatak, Jumat (7/1/2022) melihat langsung produk pertanian Kabupaten Sukoharjo. (Foto: MC Kab Sukoharjo)

Peristiwa

Pangkas Rantai Perdagangan, Sukoharjo Dorong Bazar Produk Tani