NYATANYA.COM, Jakarta – Pemerintah terus mendorong masyarakat secara bertahap untuk dapat menggunakan kendaraan listrik. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon. Dengan beralih ke kendaraan listrik, emisi karbon bisa berkurang.
Demikian disampaikan Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi di sela acara Pembukaan GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show) 2021 pada Kamis (11/11/2021).
“Memang untuk tahap awal, penggunaan kendaraan listrik adalah pertama diinisiasi oleh pemerintah dan yang kedua untuk angkutan umum. Jadi kita sudah mendorong aplikator transportasi online (Grab, Gojek, Maxim) untuk menggunakan kendaraan listrik, berikutnya DAMRI juga akan segera melaunching penggunaan bus listrik,” kata Dirjen Budi.
Diungkapkannya, populasi sepeda motor listrik saat ini kurang lebih mencapai 10.300 yang sudah beredar di masyarakat. Tetapi setelah Perpres 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, memang perkembangan jumlah kepemilikan dan manufaktur industri kendaraan bermotor listrik juga meningkat.
“Awalnya cuma 5, sekarang sudah 22 APM sepeda motor listrik. Untuk populasi mobil listrik masih di angka 1.500-an,” urai Dirjen Budi.
Terkait ketersediaan charging station kendaraan listrik, sesuai Perpres 55/2019, Menko Maritim sudah menugaskan kepada PLN secara bertahap membangun charging station.
“Sekarang yang didorong di wilayah perkotaan dulu. Sekarang kan di kompleks perkantoran dan mall sudah mulai ada. Termasuk di simpul-simpul transportasi, Pak Menhub sudah perintahkan seluruh terminal tipe A dan stasiun KA untuk disiapkan charging station atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum),” kata Dirjen Budi.
Hal lain kata Dirjen Budi, yang menjadi tantangan adalah harga kendaraan listrik yang masih cukup tinggi terutama pada komponen baterainya.
“Komponen kendaraan listrik itu yang paling mahal adalah baterainya, kemudian berikutnya juga motor listriknya. Pemerintah mengupayakan agar harga baterai semakin terjangkau, salah satunya dengan mulai dibangunnya pabrik baterai di Karawang, Jawa Barat yang ground breaking-nya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada September 2021 lalu,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Dirjen Budi, pihaknya tengah mendorong skema pembelian kendaraan bermotor tanpa baterai, yaitu dengan konsep tukar baterai atau swap baterai.
“Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang bergelut di bidang tersebut diantaranya PT Oyika Powered Solution, dan PT Swap Energi Indonesia. Nantinya pengguna dapat menuju ke mini market terdekat yang menyediakan swap baterai, kemudian menukar baterai yang kosong dengan baterai yang telah terisi penuh. Jadi pembelian sepeda motor listrik bisa lebih murah karena tanpa baterai, mereka cukup bayar sewa saja,” ujarnya.
Selain itu pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mengkonversi kendaraan BBM ke kendaraan listrik. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat program elektrifikasi kendaraan bermotor nasional.
“Peraturannya sudah ada. Regulasi tersebut tercantum dalam Permenhub Nomor 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Kami juga telah beberapa kali rapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) baterai untuk sepeda motor listrik itu dimensinya sama, saat ini masih dalam proses, nantinya ini akan memudahkan masyarakat pengguna motor listrik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, perhelatan GIIAS 2021 dibuka secara resmi pada Kamis, 11 November 2021 oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. GIIAS 2021 dibuka untuk kunjungan publik pada 12 – 21 November 2021 dengan penerapan 3 pembagian jadwal kunjungan setiap harinya. Ratusan merek otomotif serta industri pendukung berpartisipasi dalam penyelenggaraan GIIAS 2021.
(*/N1)
Sumber: InfoPublik.id
