Home / News

Minggu, 28 November 2021 - 08:45 WIB

Mendagri Ingatkan APDESI Tidak Terlibat Politik Praktis

Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian. (Foto: kemendagri.go.id)

Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian. (Foto: kemendagri.go.id)

NYATANYA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian mengingatkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) agar tidak terlibat politik praktis.

Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/11/2021).

Menurut Mendagri, APDESI jangan sampai dijadikan sebagai kendaraan politik, baik bagi pengurus maupun pihak lainnya.

Mendagri menekankan, ADEPSI mestinya hanya terlibat dalam politik negara, yakni berkontribusi secara loyal untuk membangun negara agar semakin maju dan menjadi kekuatan ekonomi baru.

Selain itu, politik negara juga dapat dilakukan dengan turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya ingin mengingatkan itu, supaya rekan-rekan tidak larinya ke politik lagi, nanti dibawa organisasi ke politik lagi, hanya politik negara jangan politik praktis,” kata Mendagri.

Baca juga   Candi Borobudur, Pawon dan Mendut Terdampak Abu Vulkanik Gunung Merapi

Selain itu, kata Mendagri, pemerintah desa berperan penting dalam mendukung pembangunan secara nasional.

Alasannya, pemerintah desa berada di garda terdepan, yakni berhadapan langsung dengan masyarakat.

Karena itu, APDESI harus menghindari keinginan untuk terlibat dalam politik praktis.

Mendagri menegaskan, beragam potensi desa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, wisata dan sebagainya.

“Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat untuk membangun desa,” ujarnya.

Salah satunya dengan menerbitkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurutnya, regulasi itu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan desa.

Upaya tersebut untuk mendukung pembangunan secara merata hingga ke tingkat desa, sehingga dapat menekan laju urbanisasi.

Baca juga   Kebijakan PPKM Terbukti Efektif Redam Varian Delta di Kudus

Terlebih, kata Mendagri, saat ini desa tak lagi sebagai objek pembangunan, tetapi subjek yang dapat turut bekerja dan menentukan arah kebijakannya.

Selain itu, lanjut Mendagri, pemerintah juga memperkuat kelembagaan yang mengurusi desa di tingkat pusat dengan membentuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Langkah itu bertujuan agar urusan pembangunan desa dapat semakin terfokus.

Upaya pembangunan lainnya yakni dengan mengucurkan dana desa. Melalui dana tersebut kata Tito, diharapkan akan lahir berbagai gerakan ekonomi baru di seluruh desa.

“Itu sesuai dengan prinsip visi misi bapak presiden membangun Indonesia dari pinggiran dan dari desa, perbatasan dan desa,” ujar Mendagri.

(*/N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Sistem pengenalan wajah (face recognition) dengan teknologi biometrik bagi penumpang pesawat untuk memproses keberangkatan di Bandara Soetta. (Foto: Angkasa Pura II)

News

Digitalisasi, Bandara Soetta Siapkan Sistem Face Recognition
Tenaga kesehatan dari TNI Angkatan Darat (TNI AD) melakukan pemeriksaan terhadap pengungsi di Posko Pengungsi Bencana Awan Panas Gunung Semeru di lapangan Sumberwuluh, Kecamatan Candi Puro, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. (Foto: Amiriyandi/InfoPublik)

News

Meninggal 39 Orang, Warga Terdampak Erupsi Semeru Tersebar di 115 Titik Pos Pengungsian
Foto: Kominfo Prov. Sumsel

News

Gubernur Minta Sumsel sebagai Daerah Zero Konflik Dipertahankan
Vaksinasi Covid-19 anak di Kabupaten Batang sampai saat ini belum dapat terlaksana, karena harus menunggu vaksinasi untuk kalangan dewasa, baik masyarakat umum maupun Lanjut usia (Lansia) mencapai target yang diharapkan. (Foto: MC Batang)

News

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Batang Belum Bisa Dilakukan, Ini Alasannya
Ribuan pengemudi (driver) ojek online (ojol) menggelar aksi demo di kantor Gojek Cabang Yogyakarta di Jalan Imogiri Timur, Kamis (24/3/2022). (Foto: Istimewa/kabarmilenia)

News

Ribuan Driver Gojek Yogya Lakukan Demo, Ternyata Ini yang Jadi Penyebab
Acara Fasilitasi Implementasi Kebijakan Germas Tingkat Provinsi, di Balairung UPGRIS, Jalan Gajah Raya Semarang. (Foto: Diskominfo Jateng)

News

Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Hati-hati tapi Jangan Paranoid
Menteri Kominfo (Menkominfo) Johnny G. Plate. (Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo)

News

Refarming Pita Frekuensi 2,3 GHz Tuntas, Menkominfo: Tingkatkan Kualitas Layanan di 9 Klaster
Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi dalam sambutannya di acara Diseminasi Upah Minimum Kota Yogyakarta Tahun 2022 di Hotel Burza Yogyakarta, Rabu (24/11/2021). (Foto: Humas Pemkot Yogya)

News

Kenaikan UMK Kota Yogya Tahun 2022, Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat