NYATANYA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M.Tito Karnavian, mengatakan sejak 1998 terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem politik, dan pemerintahan, dengan diadopsinya demokratisasi yang lebih luas.
Salah satu konsekuensinya dengan pemilihan umum (Pemilu) yang terbuka dari presiden, kepala daerah, serta legislatif.
Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito, dalam penandatangan keputusan bersama mengawal netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Jakarta, Rabu (22/9/2022).
Menurut Tito, pengelolaan pemilu yang terbuka, seperti pilkada menjadi tidak mudah, terutama dari aspek keamanan.
“Pertama dalam sejarah pada 2024 pemilu presiden, legislatif, dan pilkada akan berlangsung serempak,” kata Tito.
Menurut Tito, tujuan pemilu serentak pada 2024 agar terjadi keserampakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Di sisi lain, Tito mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap profesional dalam bekerja, terlepas siapapun pemimpinnya.
Menurut Tito, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis meskipun memiliki hak pilih dalam pemilu.
Tito menambahkan, pihaknya mengapresiasi kepada Kementerian PAN-RB dan pucuk pimpinannya atas terselenggaranya penandatanganan keputusan bersama tersebut.
Keputusan bersama yang berisi tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan 2024 tersebut ditandatangani langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Wibisana.
(*/N1)
Sumber: InfoPublik.id
