Home / News

Selasa, 19 Oktober 2021 - 11:44 WIB

Mendagri Terbitkan Instruksi Perpanjangan PPKM

Sejumlah anggota kepolisian berjaga di lokasi penyekatan jalan pintu masuk Kota Singkawang di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Singkawang Barat, Selasa (13/7/2021). Penyekatan dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilaksanakan selama 24 jam mulai tanggal 13 sampai dengan 20 Juli 2021 dengan melibatkan personel TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Singkawang. (Foto: MC Kota Singkawang/Eko)

Sejumlah anggota kepolisian berjaga di lokasi penyekatan jalan pintu masuk Kota Singkawang di Jalan Kalimantan Kelurahan Condong Singkawang Barat, Selasa (13/7/2021). Penyekatan dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilaksanakan selama 24 jam mulai tanggal 13 sampai dengan 20 Juli 2021 dengan melibatkan personel TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Singkawang. (Foto: MC Kota Singkawang/Eko)

NYATANYA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian menerbitkan dua Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Dalam keterangan tertulis, Selasa (19/10/2021), Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, menyebutkan dua Inmendagri itu yakni, Inmendagri 53/2021 dan Inmendagri 54/2021.

Inmendagri 53/2021 tentang PPKM level 3, 2 dan 1 di wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri ini mulai berlaku sejak 19 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 3, 2 dan 1 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen,” tulis Inmendagri 53/2021.

Baca juga   PPKM Diperpanjang, Level 3 Diperluas Menjadi 66 Daerah

Kemudian, Inmendagri 54/2021 merupakan instruksi tentang pemberlakuan PPKM level 3, 2 dan level 1 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Inmendagri itu juga mulai berlaku sejak 19 Oktober 2021, namun akan berakhir sedikit lebih lama dibandingkan Inmendagri untuk Jawa dan Bali, yakni sampai dengan 8 November 2021.

Penetapan level wilayah pada instruksi tersebut berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Baca juga   Waktu Dipersingkat, Vaksinasi Primer Ditarget Selesai Akhir Maret 2022

Penetapan itu juga ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 dan vaksinasi dosis 1 dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 kurang dari 40 persen.

Sebelumnya, pemerintah memperpanjang kembali PPKM berbasis level di Jawa-Bali hingga dua pekan ke depan yaitu 19 Oktober – 1 November 2021. (*)

Sumber InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Salah satu rumah yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 6.1 di Sumbar. (Foto: BPBD Kab.Pasaman Barat)

News

Update Gempa Sumbar: Korban Meninggal Dunia Jadi 10 Orang
Foto: Humas Pemkot Yogya

News

Bantu Tambah Modal Pelaku Usaha Mikro, Pemkot Yogya Gelontorkan BLT
Presiden Joko Widodo. (Foto: BPMI)

News

Presiden Joko Widodo akan Hadiri Tiga KTT
Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama Wakil Bupati, Agus Santosa melakukan pantauan di Pasar Sapi Bekonang, Mojolaban. (Foto: MC Kab Sukoharjo)

News

Antisipasi Wabah PMK, Setiap Ternak Wajib Kantongi Surat Sehat
Operasi pasar minyak goreng curah yang diadakan di kompleks Balai Kota Yogyakarta pada Kamis (7/4/2022). Foto: Humas Pemkot Yogya

News

Pemkot Yogya Gencarkan Operasi Pasar Minyak Goreng Curah
Banjir di Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. (Foto: BPBD Kabupaten Balangan)

News

Banjir di Kalimantan Juga Rendam 3 Desa di Batu Mandi
Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong. (Foto: Tangkapan layar YouTube)

News

Dirjen IKP Kominfo: Banyak Orang Tak Peduli Hak Cipta Jurnalistik di Medsos
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah membangun 35 ribu jamban gratis bagi warganya. Dengan program bansos stimulan jamban tersebut, diperkirakan 94,47 persen kepala keluarga (KK) di Jateng telah terbebas dari buang air besar sembarangan. (Foto: Diskominfo Jateng)

News

Bansos 35 Ribu Jamban, 94,47 Persen KK di Jateng Tak Lagi BAB Sembarangan