Home / News

Jumat, 18 Februari 2022 - 01:03 WIB

Mendagri: ‘The Show Must Go On’, Pemindahan IKN Harus Disikapi Optimis

Mendagri M. Tito Karnavian mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus disikapi dengan optimistis, karena  memiliki payung hukum yang jelas dan landasan kuat. (Foto: Kemendagri)

Mendagri M. Tito Karnavian mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus disikapi dengan optimistis, karena memiliki payung hukum yang jelas dan landasan kuat. (Foto: Kemendagri)

NYATANYA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus disikapi dengan optimistis, karena memiliki payung hukum yang jelas dan landasan kuat.

“Harus optimistis, ‘the show must go on’,” kata mendagri melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Selain itu, mendagri meminta semua pihak agar mendukung proses pemindahan IKN, termasuk siapa pun yang bakal menjadi pemimpin nantinya.

Hal tersebut karena pemindahan IKN telah didukung regulasi yang kuat.

Baca juga   Presiden Tunjuk Tito Karnavian sebagai Menteri PANRB Ad Interim

“Itu sudah ada undang-undangnya, kemudian dasar hukumnya, dan PP (peraturan pemerintah)-nya sebentar lagi. Kalau nanti pada 2024 kita harapkan siapa pun presidennya, atau siapa pun pemimpinnya, dia pendukung IKN,” ungkap mendagri.

Terkait sistem pemerintahan IKN nantinya, mendagri menegaskan kawasan tersebut akan berbentuk provinsi dengan kekhususan.

Regulasi pengatur kekhususan yang dimiliki IKN baru tersebut, katanya, saat ini tengah dalam proses penyusunan. Ditargetkan aturan tersebut bakal rampung dalam waktu dekat.

“Nah untuk itu ada amanat membuat PP mengenai tata cara pemerintahan di sini (IKN), dan kami menargetkan satu bulan selesai,” ujar mendagri.

Baca juga   Agustus 2022, Market Sounding Pembangunan Fasilitas IKN Nusantara Dimulai

Tito menuturkan, sistem pemerintahan IKN Nusantara setara provinsi dengan kekhususan sesuai Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota, namun dalam Pasal 18B UUD 1945 mengenal adanya pemerintah daerah bersifat khusus. Seperti Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

(N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Salah satu rumah tidak layak huni yang diperbaiki menjadi layak huni. Tahun 2020 lalu Pemprov Jateng sudah merenovasi 75.230 unit RTLH. (Foto: Humas Jateng)

News

Pacu Penuntasan RTLH, Pemprov Jateng Akan Tingkatkan Dana Bankeupemdes
Acara Fasilitasi Implementasi Kebijakan Germas Tingkat Provinsi, di Balairung UPGRIS, Jalan Gajah Raya Semarang. (Foto: Diskominfo Jateng)

News

Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Hati-hati tapi Jangan Paranoid
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Santer Isu Pemotongan Dana Bansos, Ini Jawaban Dinsos Klaten
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke Benhur Rentandatu, saat melakukan konferensi pers di Media Center Kominfo PON Papua Klaster Merauke. (Foto: Amir Riyadi/InfoPublik.id)

News

Dinas Pariwisata Merauke Tetap Perketat Prokes Objek Wisata dan PON Papua
(Foto: Kemenkes)

News

Kasus Omicron di Solo Meningkat, Mulai Hari Ini Sekolah Gunakan Pembelajaran “Hybrid”
Menteri Kominfo (Menkominfo) Johnny G. Plate. (Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo)

News

Refarming Pita Frekuensi 2,3 GHz Tuntas, Menkominfo: Tingkatkan Kualitas Layanan di 9 Klaster
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Foto: Humas Jateng)

News

Ganjar: Jateng Siap Sesuaikan Kebijakan Pemerintah Terkait Libur Nataru
Ganjar Pranowo. Foto: Humas Jateng

News

Antisipasi Varian Baru Covid-19, Ganjar: Jangan Sepelekan, Pakai Masker dan Segera Booster