Home / News

Jumat, 18 Februari 2022 - 01:03 WIB

Mendagri: ‘The Show Must Go On’, Pemindahan IKN Harus Disikapi Optimis

Mendagri M. Tito Karnavian mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus disikapi dengan optimistis, karena  memiliki payung hukum yang jelas dan landasan kuat. (Foto: Kemendagri)

Mendagri M. Tito Karnavian mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus disikapi dengan optimistis, karena memiliki payung hukum yang jelas dan landasan kuat. (Foto: Kemendagri)

NYATANYA.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus disikapi dengan optimistis, karena memiliki payung hukum yang jelas dan landasan kuat.

“Harus optimistis, ‘the show must go on’,” kata mendagri melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Selain itu, mendagri meminta semua pihak agar mendukung proses pemindahan IKN, termasuk siapa pun yang bakal menjadi pemimpin nantinya.

Hal tersebut karena pemindahan IKN telah didukung regulasi yang kuat.

Baca juga   Kasus Covid-19 Melonjak Tinggi, Varian Baru XBB dan XBC Harus Diwaspadai

“Itu sudah ada undang-undangnya, kemudian dasar hukumnya, dan PP (peraturan pemerintah)-nya sebentar lagi. Kalau nanti pada 2024 kita harapkan siapa pun presidennya, atau siapa pun pemimpinnya, dia pendukung IKN,” ungkap mendagri.

Terkait sistem pemerintahan IKN nantinya, mendagri menegaskan kawasan tersebut akan berbentuk provinsi dengan kekhususan.

Regulasi pengatur kekhususan yang dimiliki IKN baru tersebut, katanya, saat ini tengah dalam proses penyusunan. Ditargetkan aturan tersebut bakal rampung dalam waktu dekat.

“Nah untuk itu ada amanat membuat PP mengenai tata cara pemerintahan di sini (IKN), dan kami menargetkan satu bulan selesai,” ujar mendagri.

Baca juga   Presiden Tunjuk Tito Karnavian sebagai Menteri PANRB Ad Interim

Tito menuturkan, sistem pemerintahan IKN Nusantara setara provinsi dengan kekhususan sesuai Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota, namun dalam Pasal 18B UUD 1945 mengenal adanya pemerintah daerah bersifat khusus. Seperti Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

(N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Pekerja mengambil sampah menggunakan mesin di kawasan Waduk Muara Nusa Dua, Bali, Rabu (19/10/2022). Kegiatan membersihkan waduk dari sampah di kawasan yang disiapkan untuk pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tersebut gencar dilakukan pada musim penghujan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/tom.

News

Bali Bebas Sampah Jelang KTT G20, Kerahkan Sumber Daya hingga Teknologi RDF
Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Gereja Katolik Pugeran. (Foto: Humas Pemkot Yogya)

News

Libatkan Gereja, Pemkot Yogya Terus Genjot Vaksinasi Covid-19
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Per Senin 19 September 2022, Sebanyak 3.390 Orang Sembuh dari Covid-19
(Foto: BMKG)

News

BMKG: Waspadai Hujan Sedang Hingga Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang di Wilayah Jawa Timur
Letusan Merapi pada 2021 dimulai sejak 4 Januari 2021 dan berlangsung hingga saat ini berupa pertumbuhan kubah lava, pembentukan awan panas dan guguran lava. (Foto: BPPTKG)

News

BPPTKG: Status Siaga, Belum Ada Tanda Letusan Gunung Merapi Berakhir
Pembalakan liar di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dilakukan kelompok Anak Jenderal, polisi menemukan barang bukti kayu kurang lebih 10 ton dengan jenis rimba campuran. (Foto: Mediacenter Riau/asn)

News

Komplotan Illegal Logging ‘Anak Jenderal’ Digulung, 10 Ton Kayu Jarahan Diamankan
Bupati Sri Mulyani mengatakan program Desa Tuntas Vaksinasi menjadi upaya percepatan membangun kekebalan masyarakat. (Foto: Diskominfo Klaten)

News

Percepat “Herd Immunity”, Klaten Luncurkan Program Desa Tuntas Vaksinasi
Foto: BPMI Setpres

News

Presiden: Pembangunan Dasar Ibu Kota Nusantara Telah Dimulai