Home / News

Kamis, 25 November 2021 - 17:31 WIB

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku Secara Konstitusional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: InfoPublik)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: InfoPublik)

NYATANYA.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional.

“Putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun putusan dibacakan,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Putusan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Airlangga menegaskan, dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku.

Baca juga   Antisipasi Dampak La Nina, BNPB Minta Seluruh Elemen Tingkatkan Kesiapsiagaan

“Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” pungkas Airlangga.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

“Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

Baca juga   Jangan Sembarangan Gelar PTM, Ini Aturannya di Jawa Tengah

Anwar juga menyatakan amar putusan MK lainnya. “Apabila dalam tenggang waktu dua tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang dicabut oleh UU Nomor 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali,” kata Anwar.

Dalam putusan sidang juga disebutkan bahwa MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(*/N1)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Banjir melanda sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa (23/11/2021) pukul 16.00 WIB. Kejadian ini melanda Kelurahan Tua Tunu di Kecamatan Gerungung dan menyebabkan 72 unit rumah di lokasi tersebut terdampak. (BPBD Kota Pangkal Pinang)

News

Banjir Kota Pangkal Pinang Belum Surut, 72 Rumah Warga Terendam
RSUD Temanggung. (Foto: nyatanya.com/Diskominfo Jateng)

News

Antisipasi Lonjakan Kasus, RSUD Temanggung Tambah Tempat Tidur
Penampakan Gunung Merapi pukul 04.48 WIB. (Foto: nyatanya.com/BPPTKG)

News

Gunung Merapi 2 Kali Keluarkan Awan Panas Guguran
(ilustrasi: nyatanya.com)

News

Pasien Sembuh Covid-19 di DIY Bertambah 1.508 Orang
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. (Foto: Diskominfo Jateng)

News

Kota Semarang Turun Level, Hendi Longgarkan Aktivitas
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Terkonfirmasi Covid-19 di Magelang Tinggal 98 Orang
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengikuti Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pada Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia secara daring. (Foto: Humas Pemda DIY)

News

Gubernur DIY Hadiri Upacara Penurunan Bendera Secara Daring
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi 1 Serang – Rangkasbitung sepanjang 26,50 km, di Gerbang Tol Rangkasbitung STA 26+500, Selasa (16/11/2021). (Foto:Kementerian PUPR)

News

Jokowi Resmikan Tol Serang – Panimbang Seksi 1 Banten, Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Kawasan