Home / News

Sabtu, 16 Oktober 2021 - 22:54 WIB

Menkominfo: Pemerintah akan Lakukan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate saat memberikan keterangan pers terkait tata kelola pinjaman online. (Foto:Biro Humas Kementerian Kominfo)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate saat memberikan keterangan pers terkait tata kelola pinjaman online. (Foto:Biro Humas Kementerian Kominfo)

NYATANYA.COM, Jakarta – Perputaran dana atau nilai omzet financial technology peer to peer lending atau pinjaman online mencapai Rp260 Triliun. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tata kelola pinjaman online (pinjol) harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik mengingat telah ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian di dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan Presiden memperhatikan banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjol. Oleh karena itu, menurutnya Presiden memberikan arahan yang sangat tegas saat rapat internal membahas hal itu.

“Pertama, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK,” ujarnya dalam keterangan pers usai rapat bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (15/10/2021).

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Pada tahun 2021 saja, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di file sharing.

Baca juga   Ciptakan Tata Kelola Jasa Keuangan Digital Berkualitas, Ini Langkah Kominfo

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan berupa penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman.

“Karena yang terdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu,” tegasnya.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo yang secara berkala setiap bulan melakukan pertemuan untuk membicarakan pengembangan, peningkatan, dan pemutakhiran ruang digital dan transaksi ekonomi digital. Forum itu juga membicarakan dan mencari solusi atas pinjaman online dan penangkalan pinjaman online tidak terdaftar atau ilegal.

Baca juga   Pembatasan Mobilitas Nataru untuk Menghindari Lonjakan Covid-19

“Sekali lagi, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan tepat, di saat yang bersamaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, mengimbau masyarakat agar memilih penyedia pinjaman yang telah terdaftar secara resmi di OJK.

Pihaknya juga telah membuat kesepakatan bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koperasi dan UKM untuk memberantas pinjol ilegal.

“Kerja sama ini di antaranya harus ditutup platformnya dan diproses secara hukum baik bentuknya apapun, mau koperasi, mau payment, mau peer to peer, semua sama. Untuk itu, pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK, Kapolri, dan juga Pak Kominfo. Ini supaya masyarakat tidak terjebak pada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman dari pinjol ilegal,” ujar Wimboh. (*)

Sumber: InfoPublik.id

Share :

Baca Juga

Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih bersama Kepala OJK DIY, Parjiman melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo. (Foto: Humas Bantul)

News

OJK DIY Gelar Vaksinasi untuk 4.000 Warga Bantul
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Krido Suprayitno saat menerima penghargaan Bhumandala 2021. (Foto: Humas Pemda DIY)

News

Intantaru Berinfo Antarkan DIY Raih Bhumandala Award 2021
Harga kelapa sawit sedang berada pada posisi tertinggi. Per Selasa (13/10/2021) harga sawit tembus Rp3.014,81 per/Kg. (Foto:MC Prov Riau)

News

Dahsyat! Harga Sawit Meroket Tinggi Sepanjang Sejarah
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Hasil Genome Sequencing, Belum Ditemukan Varian Delta Selain di Kudus
Bupati Kudus HM Hartopo saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Balai Desa Undaan Tengah. (Foto: Diskominfo Kudus)

News

Kejar Herd Immunity, Kudus Targetkan Vaksinasi 50 Persen
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Magelang Hari Ini: Kasus Baru Covid-19 Tambah 11 Orang, 18 Pasien Sembuh, 2 Meninggal
Mendagri Tito Karnavian dalam kunjungan kerja dan dialog dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama jajaran OPD DIY, Senin (1/11/2021) pagi di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan menyatakan, usulan Pemda DIY terkait pencanangan tanggal 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional dengan nama Hari Penegakan Kedaulatan Negara, akan segera ditindaklanjuti. (Foto: Humas DIY)

News

Perkuat Kedaulatan, Kemendagri Proses Usulan 1 Maret Sebagai Hari Besar Nasional
Ilustrasi:nyatanya.com

News

Rekor Tertinggi DIY, Hari ini Positif Covid-19 Tambah 2.731 Kasus