NYATANYA.COM, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap minat investasi di IKN Nusantara telah meningkat 25 kali lipat sejak Agustus 2022 lalu.
Ini dilihat dari besaran lahan yang diminati oleh investor di Ibu kota baru.
Basuki Hadimuljono mengungkapkan peningkatan ini terjadi cukup signifikan sejak penawaran pertama di Agustus 2022. Dari semula seluas 38 hektare, kini mencapai 965 hektare yang diminati.
“Untuk perkembangan minat investasi di IKN mengalami peningkatan 25 kali lipat dari total lahan yang ditawarkan pada sosialisasi awal pada tahun 2022 Agustus, dari semula 38 hektare menjadi 965 hektare untuk pembangunan fasilitas pendidikan kesehatan, perumahan dan perkantoran,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022) lalu.
Basuki pun merinci luasan lahan yang diminati investor. Pertama, investasi pada fasilitas pendidikan seluas 41 hektare yang terletak di Zona 1B IKN. Terdiri dari perguruan tinggi, sekolah internasional, sekolah terpadu swasta, hingga lembaga riset swasta.
Kedua, investasi pada fasilitas kesehatan seluas 29 hektare. Terdiri dari rumah sakit nasional terpadu dan rumah sakit lainnya.
Ketiga, investasi pada sektor perumahan seluas 155 hektare pada Zona 1A dan 1B. Di kawasan 1B akan diperuntukkan bagi kawasan residensial.
“Investasi pada fasilitas perkantoran jasa dan komersial seluas 14,4 hektare meliputi area perkantoran BUMN, ritel outlet dan departement store. Investasi pada area mix use seluas 16 hektare di KIPP pada area campuran kepadatan tinggi dan area campuran kepadatan sedang,” sambungnya.
Basuki Hadimuljono mengungkap butuh tambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN Nusantara. Nilainya mencapai Rp12,7 triliun.
Untuk itu, dia telah bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait permintaan tersebut. Dana ini nantinya digunakan untun percepatan pembangunan di IKN.
Termasuk pembangunan jalan dan kawasan hunian ASN dan TNI/Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
“Kami sudah kirimkan surat kepada Menteri Keuangan dengan nomor surat No. KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun untuk pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan di KIPP dan development, dan pembangunan hunian ASN dan TNI/Polri,” ujarnya.
Basuki mengatakan, dana ini guna mempercepat pembangunan di wilayah IKN Nusantara melingkup pembangunan di zoba 1B dan 1C. Ini juga sebagai salah satu bukti tindak lanjut dari arahan Jokowi.
(*/N1)