Home / News

Senin, 12 Juli 2021 - 22:15 WIB

Naikkan Harga Obat Tak Wajar, Distributor Diburu Polisi

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. (Foto:nyatanya.com/Humas Pemkot Semarang)

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. (Foto:nyatanya.com/Humas Pemkot Semarang)

NYATANYA.COM, Semarang – Pemerintah Kota Semarang telah mengecek laporan naiknya harga obat-obatan di sejumlah apotek di Kota Lumpia ini. Dari pemantauan yang dilakukan di lapangan, naiknya harga berasal dari distributor yang mematok harga tinggi.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengungkapkan, temuan itu diungkapkan setelah mengonfirmasi para pelaku usaha apotek. Dimana diakui, para distributor obat sudah lebih dulu mematok dengan harga yang relatif tinggi dari biasanya.

“Kami berterima kasih kepada masyarakat Kota Semarang yang terbuka memberikan informasi terkait kesulitan dalam mendapatkan obat dengan harga yang terjangkau dan sesuai. Dan kami telah mendatangi apotek-apotek untuk mengumpulkan data untuk Kepolisian dan Kejaksaan dapat melakukan penindakan,” tuturnya disela meninjau sentra vaksinasi di Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Kamis (8/7/2021).

Baca juga   Corona di Yogya Meledak, Hari Ini Tambah 830 Kasus Positif

Pemkot Semarang, lanjutnya, berkoordinasi dengan Kepala Polrestabes Semarang, Irwan Anwar dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Transiswara Adhi untuk memburu distributor obat nakal. Tindakan yang mengambil keuntungan semena-mena akan ditindak secara hukum.

Hendi, sapaan akrab Wali Kota, menerangkan tim penertiban harga obat di Kota Semarang bergerak untuk menormalkan kembali harga obat.

“Tim hari ini sudah bergerak melakukan pemantauan sekaligus pembinaan, baik di tingkat Apotek maupun distributor. Pada intinya upaya penertiban harga obat sekarang sedang berproses,” kata dia.

Baca juga   Terus Meningkat, Pasien Sembuh Covid-19 di Magelang Tambah 348 Orang

Dia juga tegas menyatakan, akan menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET) dalam menjual obat-obatan. Ancamannya ditindak sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang menyerahkan sepenuhnya pada Kepolisian dan Kejaksaan.

“Kita sudah ingatkan melalui upaya pembinaan, tapi kalau masih ada yang membandel ya ini ada di ranah hukum ya, karena pasalnya ada itu. Jadi ini menjadi kewenangan kawan – kawan di Kepolisian dan Kejaksaan,” bebernya. (*)

Share :

Baca Juga

Ganjar Pranowo. (Foto:nyatanya.com/Humas Jateng)

News

Kepala Daerah Tak Laksanakan PPKM Mikro Darurat Terancam Sanksi
(ilustrasi: nyatanya.com)

News

Corona di Yogya Meledak, Hari Ini Tambah 830 Kasus Positif
Jalan Pasar Kembang Yogyakarta nampak lengang selama PPKM. Kini pemerintah resmi memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021. (Foto:nyatanya.com/Ignatius Anto)

News

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021
(Ilustrasi:nyatanya.com)

News

Hari Ini 2.121 Warga DI Yogyakarta Sembuh Covid-19
Pemkot Yogyakarta memfasilitasi kelompok rentan administrasi kependudukan (adminduk) untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (Foto: Humas Pemkot Yogyakarta)

News

Di Yogya Transpuan Difasilitasi Bikin KTP-el
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Sampai Hari ini Sudah 60.579 Pasien Covid-19 Sembuh di DIY
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Santer Isu Pemotongan Dana Bansos, Ini Jawaban Dinsos Klaten
Salah satu rumah miskin di Jawa Tengah yang sudah teraliri listrik gratis dari Pemprov. (Foto: Diskominfo Jateng)

News

Tahun Ketiga Ganjar-Yasin, 40 Ribu Rumah Miskin Teraliri Listrik Gratis