Home / News

Senin, 5 Juli 2021 - 12:57 WIB

Nyicil Ayem! Pemda Wajib Percepat Pencairan Bansos

(Ilustrasi: nyatanya.com)

(Ilustrasi: nyatanya.com)

NYATANYA.COM, Yogyakarta – Pemerintah Daerah dalam hal ini, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Jawa dan Bali yang melakukan PPKM Darurat diwajibkan mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, sesuai Instruksi Mendagri RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Mochamad Ardian dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali secara daring, Jumat (2/72021) yang dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY, Sumadi mewakili Pemda DIY.

“Percepatan penyaluran bantuan sosial bertujuan agar jangan sampai ada masyarakat yang terkena risiko sosial selama PPKM Darurat dilakukan pada 3-20 Juli 2021. Selain itu, kepala daerah juga wajib melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD,” ujar Mochamad Ardian.

Baca juga   Covid-19 di DIY Hari Ini 13 Pasien Meninggal, Sembuh 659 Orang

Ardian juga menegaskan, apabila terjadi kebutuhan tambahan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial, bisa dilakukan rasionalisasi atau realokasi anggaran. Menurutnya, rasionalisasi atau realokasi anggaran ini sama halnya dengan yang dilakukan pemerintah daerah di awal penanganan Covid-19 dulu.

“Rasionalisasi atau realokasi bisa dilakukan pada program atau kegiatan yang kurang prioritas. Selain itu, langkah percepatan penyaluran pelaksanaan BLT Dana Desa bisa juga dilakukan,” paparnya.

Baca juga   Mobilitas Masyarakat Terus Diperketat, Akses Jalan Kampung pun Dibatasi

Terkait pendanaan pelaksanaan PPKM Darurat, Ardian mengatakan, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Sedangkan untuk tata cara pengunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat yang bersumber dari APBD berpedoman pada Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2020.

“Kepala daerah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam instruksi Menteri ini, akan dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Untuk masyarakat yang tidak patuh, bisa dikenakan sanksi karena melakukan pelanggarandalam rangka pengendalian wabah penyakit menular,” jelasnya. (*)

Share :

Baca Juga

Nadiem Anwar Makarim saat melakukan audiensi dengan Kepala Sekolah dan Guru di Pendapa Agung Taman Siswa. (Foto: Humas Pemkot Yogyakarta)

News

Menteri Nadiem: Sekolah Harus Menyenangkan dan Relevan dengan Zaman
Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM. (Foto: Humas Kab Sukoharjo)

News

Bupati Etik Suryani Bantah Izinkan Hajatan Selama PPKM Level 4
Warga Wadas, Bener, Purworejo pendukung proyek nasional Bendungan Bener gelar aksi bentuk perlawanan atas tindakan teror yang diterimanya. (Foto: dokumentasi LBH Nyi Ageng Serang)

News

Nyatakan Sikap Melawan Segala Tindak Intimidasi dan Teror, Warga Wadas Gelar Aksi Solidaritas
Pelayanan pemakaman dengan protokol Covid-19 dari Pemkot Yogyakarta untuk masyarakat tetap berjalan. (Foto: nyatanya.com/Pemkot Yogya)

News

8 Personel Terpapar Covid-19, Layanan Pemakaman Tetap Jalan
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Pasien Sembuh Covid-19 di Magelang Tambah 165 Orang
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

Covid-19 di DIY Hari Ini 13 Pasien Meninggal, Sembuh 659 Orang
(Ilustrasi: nyatanya.com)

News

60 Warga Mertoyudan Sembuh dari Covid-19
Jalan Pasar Kembang Yogyakarta nampak lengang selama PPKM. Kini pemerintah resmi memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021. (Foto:nyatanya.com/Ignatius Anto)

News

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021