NYATANYA.COM, Yogyakarta – Gagasan tentang mentransformasikan DIY menjadi cyber province yang mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi sudah muncul sejak adanya Pergub Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Blueprint Jogja Cyber Province.
Namun demikian sejak adanya pergub tersebut belasan tahun belum juga ada untuk memunculkan adanya Perda kearah sana yang menjadi payung hukum implementasi dan pengembangan Jogja Cyber Province.
Dr. R. Stevanus C. Handoko S.Kom., MM anggota DPRD DIY dari Partai Solidaritas Indonesia yang sejak beberapa tahun getol untuk mendorong adanya Perda Jogja Smart Province menyampaikan bahwa saat ini menjadi momentum yang baik bagi kita semua untuk mendorong proses transformasi digital di Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Pandemi Covid-19 membuka mata kita semua, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk bisa memberikan pelayanan public yang lebih baik, mendorong berbagai ekosistem untuk dapat bertahan dari pergeseran paradigma yang terjadi di masyarakat,” ungkap Dr. R. Stevanus.
“Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam Visi dan Misi Gubernur DIY menjadi momentum untuk mewujudkan Jogja Smart Province (Daerah Istimewa Yogyakarta Cerdas),” ujar Stevanus.
Dalam Visi Gubernur DIY, Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi sangat jelas bahwa salah satu prioritas kedepan adalah mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi.
“Bahkan dalam mewujudkan Visi Gubernur, tercantum jelas dalam Misi Gubernur bahwa misi kedepannya akan Meningkatan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi,” imbuhnya.
Menurut Stevanus, kondisi saat ini, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat perlu memiliki perda yang dapat mewujudkan Visi Gubernur terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
“Saat ini tidak ada perda yang komprehensif yang secara jelas dapat memberikan payung hukum dalam pengimplementasian atau mewujudkan cita-cita membangun Jogja Smart Province. Saat ini hanya ada Pergub rencana aksi jogja smart province saja,” ungkap Stevanus.
MAsih menurut Stevanus, bicara tentang Jogja Smart Province tidak hanya tentang pemasangan jaringan internet (WIFI) ke ruang-ruang public dan pemasangan ke kaluharan/kelurahan dan atau hanya membangun aplikasi saja.
Bicara tentang Jogja Smart Province setidaknya akan membangun tentang ekosistem digital tentang smart government, smart branding, smart culture, smart society, smart economy, smart living, smart environment.
“Pengembangan Bigdata diperlukan untuk mempermudah integrasi data, satu data, bahkan pemanfaatannya hingga kepada business intelligence, hal ini juga perlu dilakukan secara simultan dengan pembangunan network digital, dan support system lainnya,” ungkap Stevanus.
Dengan adanya Perda Jogja Smart Province diharapkan Digital ekosistem akan terbentuk dan melibatkan berbagai pihak untuk saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya seperti dengan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, kampus, komunitas TIK (digital) dan lainnya.
Perkembangan teknologi digital sudah sangat maju dan mempengaruhi berbagai sektor termasuk mendorong terwujudnya society 5.0 di Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa meninggalkan kekuatan budaya lokal dalam kehidupan keseharian masyarakatnya.
Belum lama ini DIY mendapatkan anugerah sebagai wilayah dengan literasi digital tertinggi di Indonesia dari kementerian Kominfo, hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebenernya juga dilakukan cukup baik diberbagai lapisan masyarakat.
Terlebih Ketika pandemi Covid-19, kondisi tersebut mendorong akselarasi pemanfaatan teknologi digital disemua sektor menjadi suatu kebutuhan mendesak.
Bonus demografi, potensi Indonesia Maju tidak terlepas dari kemampuan SDM untuk dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi, DIY diharapkan tidak tertinggal untuk menyiapkan SDM yang memiliki kapasitas sehingga mampu untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat.
“Untuk menunjang kearah sana, perlu ada nya kehadiran pemerintah daerah dengan berbagai program kegiatan termasuk juga ada nya perda yang mendukung”, pungkas Stevanus. (*)
